Jakarta – Asisten II Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani mengikuti sarasehan kebangsaan yang dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertempat di gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sarasehan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama MPR RI bertemakan “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet merah putih, gubernur, forkopimda provinsi, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Adapun materi sarasehan diantaranya Memperkokoh Ideologi Pancasila Tantangan Geopolitik Dunia dan Peluang Menuju Indonesia Raya. Geopolitik dan Keamanan Nasional. Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri. Disrupsi Global dan Arah Baru Ekonomi Indonesia. Pergeseran Geopolitik dan Kebijakan Ekonomi serta Moneter.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam laporannya mengatakan bahwa sarasehan kebangsaan tersebut bertujuan sebagai wahana dialog lintas sektor, guna memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia.
“Sarasehan ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan dan ketangguhan bangsa, dengan berlandaskan ideologi bangsa, ” ujar Yudian Wahyudi.

Sementara, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat membuka sarasehan mengatakan bahwa perubahan geopolitik dunia merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangkap.
Untuk menangkap peluang tersebut, menurutnya Pancasila harus tetap dinyalakan. Keragaman Indonesia, baik suku, budaya dan agama, merupakan suatu yang rentan apabila Pancasila tidak benar-benar menjadi pegangan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.
Ia menyampaikan bahwa di tengah derasnya ideologi impor, globalisasi, dan polarisasi, Pancasila harus terus dijaga sebagai kompas moral bangsa.
“Setiap bangsa memiliki pondasi, dan bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat yaitu pancasila, tanpa pancasila Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga kehilangan masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Ditemui setelah kegiatan Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi kegiatan sarasehan tersebut, khususnya dalam menyatukan statmen kebangsaan seluruh daerah di Indonesia.
“Intinya sepulang dari sarasehan pemerintah daerah diharapkan bisa menindaklanjuti, menjalankan, dan mensosialisasikan kembali pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber khususnya yang berkaitan dengan ideologi Pancasila,” ujar Ahyani Fadianur Diani.

Berkaitan dengan geopolitik yang menjadi salah satu tema sarasehan, Ahyani berharap melalui sarasehan tersebut kedepan akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh daerah, sehingga tatanan kehidupan sosial bermasyarakat bisa terus berjalan dengan baik disetiap daerah.(Prokom07).
Sekda Kukar Lepas Rombongan Distribusi PASKAS Berbagi
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H Sunggono melepas secara simbolis rombongan distribusi Akbar seri ke-80 Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kukar kepada Pondok, Panti, Rumah Tahfidz bertempat di Pondok Pesantren Al Abqory Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (24/5/2025).
Kegiatan yang turut dihadiri perwakilan dari PASKAS Kukar, serta pembina dan pengasuh Ponpes Al Abqory tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh salah satu santri Ponpes Al Abqory. dilanjutkan penyerahan beras secara simbolis oleh Sekda Kukar Dr. H Sunggono kepada Ustadz Muhibin Ali sebanyak 15 karung (20 kilo per karung-red).

Pembina Paskas Kukar Nur Wahidah mengatakan apa yang telah dilakukan dirinya bersama teman-teman di Paskas Kukar tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Pemkab Kukar, khususnya dalam mendukung memenuhi kebutuhan dasar para santri dan santriwati yang ada di Ponpes, Panti, dan Rumah Tahfidz yang ada di Kukar.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa kegiatan tersebut ialah kegiatan ke 80 kalinya pendistribusian beras yang dilaksanakan Paskas Kukar, dimana pada pendistribusian kali ini terdapat penurunan jumlah yang di distribusikan dari pada kegiatan pendistribusian sebelumnya. Dimana menurutnya hal tersebut bisa jadi merupakan efek dari efisiensi yang sedang terjadi saat ini.
“Dapat kami laporkan bahwa pada pendistribusian kali ini kami (Paskas Kukar-red) pada bulan ini menyalurkan sekitar lima ton lebih beras, ” ujar Nur Wahidah.

Sementara, Dr. H Sunggono mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Paskas Kukar, atas eksistensinya dan dukungannya selama ini dalam rangka memenuhi salah satu kebutuhan dasar bagi ponpes, panti, dan rumah tahfidz yang ada di Kukar.
Ditambahkannya, dirinya meminta Paskas Kukar tidak menjaga jarak dengan dirinya terkhusus yang berkaitan dengan pemberian dukungan sehingga kegiatan Paskas Kukar bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Paskas tolong, saya ulangin jangan merasa sendiri, jangan merasa ada jarak dengan saya untuk seandainya menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu dukungan, ” ucap Sunggono.
Pada kesempatan itu, Sunggono juga memotivasi para santri dan santriwati agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah tuhan berikan selama ini, dirinya juga meminta agar para santri untuk terus fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.

“Dengan apa pun yang kalian terima hari ini, dengan apapun yang kalian hadapi hari ini syukuri, nikmati, syukuri, nikmati, itu aja yang ada dalam pikiran enggak usah mikir yang lain, belajar sungguh-sungguh, belajar benar-benar, karena bagi Allah SWT enggak ada yang sia-sia, ” pungkasnya. (Prokom07).
Tujuh Kali Berturut – Turut Pemkab Kukar Raih Opini WTP Dari BPK
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi yang membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke tujuh kalinya Pemkab Kukar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
LHP BPK RI atas LKPD tahun 2024 yang diserahkan Kepala BPK RI perwakilan Kaltim Mochammad Suharyanto diterima Bupati Kukar Edi Damansyah di Auditorium Nusantara BPK Kaltim Samarinda, Jumat (23/5/2025), dihadiri oleh perwakilan DPRD, Bupati, Wali kota, serta pejabat terkait.

Turut mendampingi Bupati Edi dalam kesempatan tersebut Sekda Sunggono, kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, Kabag Prokom Ismed dan beberapa perwakilan OPD di lingkup Pemkab Kukar.
Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto mengapresiasi upaya Pemerintah daerah mempertahankan opini WTP, tetapi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

“Opini ini harus jadi pemicu perbaikan sistem pengendalian intern. Jika ada fraud yang terungkap nanti, tanggung jawab ada di pemda,” tegasnya.
Suharyanto, menegaskan bahwa seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hal ini tidak serta-merta menutup celah adanya temuan ketidaksesuaian administrasi atau potensi fraud (kecurangan) di masa depan.
WTP bukan jaminan kesempurnaan, melainkan penilaian kewajaran laporan keuangan. Masih ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dijelaskannya meski ditemukan sejumlah masalah seperti pembayaran ganda, ketidakpatuhan Perpres Nomor 33/2020 tentang honorarium pengelola keuangan, dan pengelolaan hibah yang belum optimal, temuan tersebut tidak melampaui batas materialitas — nilai kritis yang menentukan dampak temuan terhadap opini.
“Contohnya, ada ketidaktepatan volume pekerjaan atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar,” jelasnya.
Ia mengharapkan Pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar tidak menjadi beban di audit tahun berikutnya.

“Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa di Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya (Prokom01).
DPMPTSP Kukar Koordinasi ke Kemen ATR/BPN Terkait Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperPemerintah kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang di wakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Alfian Noor melakukan Audiensi dan Koordinasi ke Kementerian ATR/BPN Terkait Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Yang Berada Diluar Kawasan Hutan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis (22/5/25)di Kantor Kementerian ATR/BPN.
Rombongan disambut oleh Erik Penata ruang ahli madya sebagai perwakilan Kementerian ATR/BPN
“Salah satunya tujuan Pemkab Kukar melakukan kordinasi karena kementerian ATR/BTN yang nantinya akan mengeluarkan PKKPR (dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang) “imbuhnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan carbon memiliki banyak manfaat salah satunya adalah pemulihan lingkungan yang nantinya akan dilakukan navigasi bagi area -area yang rusak .
Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kadisbun M. Taufil, Edi. J dari DPPR, Baharuddin dari DPMPTSP, Wisnu Tjandra Dirut PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI), Dir Operasional Antonius Sj dan Ovi AS. Dari TCI.
Saat ditemui Kadis DPMPTSP Alfian Noor mengatakan bahwa Audiensi dan Koordinasi ini merupakan permohonan pengamanan untuk area yang telah dilakukan kerja sama antara Pemkab Kukar dengan pihak perusahaan pengembangan carbon yang memiliki luar area lahan sekitar kurang lebih 55 ribu hektare.
Kordinasi ini di dasari dari kekhawatiran Pemkab Kukar untuk mengamankan area yang telah dikerjasamakan Karena jika terjadi kewenangan diluar kewenangan Pemkab kukar maka di khawatir kan terjadi kewenangan lain karena lahan tersebut belum ada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sehingga rentan terjadi perjanjian lainya.
Selain itu masyarakat juga bisa terbantu kesejahteraannya dan juga nantinya pemerintah kab. Kukar juga akan mendapat dari hasil carbon dan bisa menjadi pemasukan bagi kas daerah.(Prokom08)
Sekda Kukar Koordinasi Ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Terkait Perdagangan Karbon
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperSekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono melakukan Audiensi dan Koordinasi ke Kementerian Investasi Dan Hilirisasi /BKPM RI Terkait Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Yang Berada Diluar Kawasan Hutan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis (22/5/25) di Kantor Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM RI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Kukar Sunggono di dampingi oleh Kadis DPMPTSP Alfian Noor, Kadisbun
Dalam kesempatan tersebut Sekda Kukar Sunggono mengatakan bahwa ia bersama rombongan melakukan kordinasi dalam rangka izin dan tata cara pemanfaatan
Menurutnya, pemerintah pusat(kementerian) memberikan apresiasi atas pengambilan langkah berani dan penting dalam rangka memastikan investasi di daerah berjalan.
Untuk carbon sendiri Kukar memiliki lahan gambut dan mangrove yang bisa dikelola dengan baik.
M. Taufik di sabut oleh Dedi Latif Deputi Bidang perencanaan Penanaman modal, Didi Apriadi Staf Khusus Bidang Hubungan dengan daerah dan Ratih Purbasari Kania Direktur Perencanaan Sumber daya alam dan industri Manufaktur.
Karbon Sektor Kehutanan Pada Kawasan Gambut Yang Berada Diluar Kawasan Hutan di wilayah Kukar.
Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM RI sangat berterima kasih atas
kedatangan Kab. Kukar karena memberikan informasi baru bagi kementerian tentang permasalahan perizinan karbon.
“Semoga hal ini bisa di komunikasikan dan difasilitasi agar kedepannya bisa ada pertemuan lanjutan dan menjadi awal titik temu semua permasalahan dibidang kebijakan Multi carbon sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh Indonesia”ungkapnya.
Perlu diketahui tambah Sunggono bahwa Kukar merupakan kabupaten pertama yang telah menerbitkan SK Bupati terkait tata kelola penanganan karbon.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Edi. J dari DPPR, Baharuddin dari DPMPTSP, Wisnu Tjandra Dirut PT. Tirta Carbon Indonesia (TCI), Dir Operasional Antonius Sj dan Ovi AS. Dari TCI(Prokom08)
Pemkab Kukar Bekerjasama Dengan BIG RI, Terkait Data Berbasis Geospasial
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperBogor – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia (RI) R.A Belinda Arunawati Margono, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerjasama 2025-2029 antara Pemkab Kukar dengan BIG RI yang disaksikan langsung Kepala BIG RI Prof. Muh. Aris Marfai, di Ruang Rapat BIG RI Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (21/5/2025).
Turut hadir dalam pertemuan penting untuk kepentingan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Kukar tersebut, Kadistanak Kukar M. Taufik, Kepala BKPSDM Kukar Rakhmadi, dan Plt Kadis Perkim Kukar M. Aidil. Kemudian, Plt Kadiskominfo Kukar M Solihin, anggota DPRD Kukar Edy Santoro, Plt. Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna, Kabag Prokompim Setkab. Kukar Ismed serta perwakilan Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Kukar.

Edi mengatakan masih terdapat angka kemiskinan di Kukar. Oleh karena itu, Pemkab Kukar memerlukan suatu kerja dan Instrumen kebijakan yang dapat menjelaskan peran/fungsi wilayah yang dihubungkan dengan analisis karakteristik kemiskinan dalam pendekatan geospasial. Sehingga kondisi inilah yang mendasari Pemkab Kukar bahwa kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis wilayah sangatlah penting dan harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Kabupaten Kukar.
Momentun ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan Satu Data Indonesia.

“Dimana salah satu point yang kita perhatikan adalah penyediaan data berbasis geospasial yang telah distandarisasi. Sebagai instrumen pembangunan daerah yang lebih lengkap dan berorientasi pada keterpaduan fungsi wilayah yang lebih tertib, terintegrasi/aktual,” jelasnya.
Atas dasar tersebut, lanjut Edi pemkab Kukar terus berupaya membangun pola kerja yang lebih efektif, yakni dengan melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, dalam rangka pendampingan secara komprehensif terkait penyediaan data berbasis geospasial.

BIG yang ditunjuk sebagai pembina data Geospasial secara nasional, diposisikan menjadi mitra strategis Pemkab Kukar. Dalam rangka meningkatkan kapasitas/kualitas penyediaan data geospasial. Dengan pola pendampingan yang lebih terencana, sistematis, intensif/terstruktur dalam skema kerja yang sinergi/saling mengisi dalam rangka pencapaian pembangunan yang lebih presisi dalam skala regional/nasional.
“Kami menyambut baik pola kerjasama yang telah dibangun oleh BIG, dengan masa kerjasama secara bertahap dengan skema jangka menengah. Hal ini tentunya sejalan dengan momentum perumusan kebijakan periode, pembangunan jangka menengah Kukar yang dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029, sebagai pedoman kebijakan perencanaan/penganggaran daerah,” demikian pungkasnya.

Di Penghujung acara, dilanjutkan pemberian cenderamata dari Bupati Kukar kepada Kepala BIG RI serta foto bersama. (prokom05).
Pemkab Kukar Komitmen Jaga Kedaulatan Bahasa Indonesia
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto menerima Audiensi dan Silaturahmi Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda, terkait Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (22/5/25).
Dafip pada kesempatan itu didampingi diantaranya dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dispora, Kepala Badan Kesatuan Dan Politik Rinda Desianti, Dinas Pariwisata, Komunikasi Dan Informatika, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kukar Yani Wardana.

Dafip menyambut baik audiensi tersebut, karena dikatakannya sangat penting di era globalisasi saat ini untuk menjaga Bahasa Indonesia.
“Harapan kami pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan untuk menjaga Bahasa Indonesia yang baik dan benar,” ujarnya.
Sementara, Asep mengatakan tujuan audiensi itu sebagai silaturahmi dirinya yang baru bertugas di Kaltim sejak 1 Maret 2025, dan sekaligus mensosialisasikan Permendikdasmen Nomor 2 tahun 2025, yang didalamnya terdapat diksi kedaulatan Bahasa Negara yang juga merupakan simbol negara.

Sehingga perlu adanya penguatan agar bahasa berdaulat di negeri sendiri, sebagaimana amanat Sumpah pemuda, maka perlu upaya lebih kuat lagi karena bahasa bukan berwujud seperti bendera.
“Contohnya, tempatkan tulisan bahasa Indonesia diatas bahasa daerah dan bahasa asing di papan petunjuk,” ujarnya.
Untuk itu kata Asep, perlu upaya semua pihak termasuk Pemda dan masyarakat untuk menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia.
Upaya yang telah dilakukan pihaknya diantaranya yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk mendampingi dan memberikan penghargaan di akhir tahun bagi lembaga yang menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia.

Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Menjaga Kedaulatan Bahasa Negara oleh Pemkab Kukar. (Prokom04)
Asisten II Hadiri The 49th Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperAsisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani menghadiri The 49th Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025 Bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada Rabu (21/5/25).
Pada acara tersebut Presiden RI Prabowo Subianto membuka secara resmi pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention dan Exhibition (Convex) ke-49. Indonesian Petroleum Association (IPA) merupakan forum migas terbesar di Asia Tenggara dengan partisipasi lebih dari 60 negara dan ajang IPA Convex 2025 digelar pada 20–22 Mei 2025 di ICE BSD City.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani juga sempat berkeliling melihat-lihat pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention dan Exhibition (Convex) ke-49 bersama Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Sunaryanto Senior Manager Relation Pertamina Hulu Indonesia Handri Ramdhani.

Saat ditemui usai acara Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani mengatakan bahwa dalam arahan Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan daerah khusunya Pemkab bisa mengubah regulasi terhadap kegiatan migas untuk lebih mudah dan pendek.
Selain itu juga presiden ingin melakukan swasembada migas dan kedepannya bukan hanya swasembada pangan yang dilakukan tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan swasembada migas dan presiden berharap semua pihak bisa mendukung hal tersebut.
Sementara itu pada saat melihat pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention dan Exhibition (Convex), Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Ahyani Fadianur Diani mengatakan bahwa Pemkab Kukar bersama perusahaan Migas kedepannya akan berusaha melakukan perkembangan UMKM dalam bentuk CSR.

“UMKM kita sudah banyak yang berkembang dan akan terus berkembang hanya saja banyak yang masih membutuhkan bimbingan maupun sarana dan prasarana penunjangnya”imbuhnya.
Diakhir dia berharap dengan CSR dari perusahaan migas bisa berkolaborasi dengan Pemkab Kukar karena saat ini di Kukar sudah ada kredit Kukar idaman untuk membantu UMKM kedepannya dan semua bisa lebih baik.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara tersebut mengaku terhormat dalam IPA Convex 2025 yang menurutnya menunjukkan sektor energi Indonesia dianggap menarik oleh dunia .
“Acara ini mencerminkan bahwa sektor energi Indonesia tetap dinamis dan menarik di mata dunia,” ujar nya (prokom08)
Pemkab Kukar Terima Kunker Silaturahmi Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Heldiansyah menerima kunjungan kerja kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Rabu ( 21/5 ).
Tampak mendampingi dalam acara tersebut Kadisduk Capil M Iryanto, Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardana, Yuliansyah Perwakilan Kadis Perijinan Satu Pintu, Kabag Ortal Setkab Fifin Indera Yani, Muhammad Jaiz Perwakilan BKSDM, Dani Saputra Perwakilan Bagian Kesra Setkab Kukar.
Heldiansyah mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan rombongan di Kutai Kartanegara. Dan menjelaskan secara singkat Sejarah Kutai Kartanegara maupun kondisi pemerintahan Kukar sekarang. Heldiansyah juga berharap Kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan lebih di tingkatkan lagi kedepannya.

Yudistira juga menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga telah membuka loket pelayanan di Kantor Mall Pelayanan Publik MPP di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kukar, setiap hari Rabu,dan hampir ratusan Masyarakat yang melakukan pembuatan paspor atau visa serta surat – surat lainnya, melihat begitu besarnya antusias Masyarakat didalam pembuatan visa/paspor, dalam waktu dekat pihaknya akan menambah hari pelayanan maupun membeli mesin percetakan khusus pembuatan visa / paspor sehingga tidak perlu lagi mencetak visa / paspor di Samarinda.
Yudistira juga menambahkan Imigrasi berperan sangat penting dalam menjaga keamanan negara. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing yang masuk atau keluar dari Indonesia, kantor imigrasi memiliki tugas krusial untuk memastikan bahwa proses keimigrasian berjalan dengan benar dan aman. Dari pemantauan aliran orang asing, pencegahan tindakan ilegal, hingga menjaga agar orang yang masuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan negara. ( Prokom 03 ).
Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Yudistira Yudha Permana kunjungan ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi , perkenalan diri dengan Pemkab Kukar, dimana dirinya baru saja menjabat sebagai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Dan baru 39 ( tiga puluh Sembilan ) hari mendapat tugas baru di Samarinda , yang sebelumnya bertugas di Surabaya. Tapi bagi dirinya merasa senang bisa bertugas di Samarinda, karena dirinya adalah putra kelahiran Samarinda. Kunjungan ini sekaligus juga bertujuan untuk mempererat hubungan, memperkuat koordinasi dan kolaborasi, khususnya dalam pengawasan orang dan barang di wilayah Kukar serta meningkatkan sinergi antara Kantor Imigrasi Samarinda dengan Pemkab Kukar serta instansi terkait lainnya. Dalam kunjungan ini, ia didampingi Whisnu Galih Priawan ( Kasi Inteldokpim), Prabowo Putra M ( Kasi Lantaskim ) serta beberapa staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, membahas berbagai hal terkait kerja sama lintas sektoral di wilayah Kutai Kartanegara, khususnya dalam hal pengawasan dan pelayanan keimigrasian serta kepabeanan.
Dibuka Oleh Ketua MPR RI, Asisten II Pemkab Kukar Ikuti Sarasehan Kebangsaan Memperkokoh Ideologi Pancasila
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperJakarta – Asisten II Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani mengikuti sarasehan kebangsaan yang dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertempat di gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sarasehan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama MPR RI bertemakan “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet merah putih, gubernur, forkopimda provinsi, bupati dan wali kota seluruh Indonesia.

Adapun materi sarasehan diantaranya Memperkokoh Ideologi Pancasila Tantangan Geopolitik Dunia dan Peluang Menuju Indonesia Raya. Geopolitik dan Keamanan Nasional. Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri. Disrupsi Global dan Arah Baru Ekonomi Indonesia. Pergeseran Geopolitik dan Kebijakan Ekonomi serta Moneter.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam laporannya mengatakan bahwa sarasehan kebangsaan tersebut bertujuan sebagai wahana dialog lintas sektor, guna memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia.
“Sarasehan ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan dan ketangguhan bangsa, dengan berlandaskan ideologi bangsa, ” ujar Yudian Wahyudi.

Sementara, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat membuka sarasehan mengatakan bahwa perubahan geopolitik dunia merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangkap.
Untuk menangkap peluang tersebut, menurutnya Pancasila harus tetap dinyalakan. Keragaman Indonesia, baik suku, budaya dan agama, merupakan suatu yang rentan apabila Pancasila tidak benar-benar menjadi pegangan dalam kehidupan beragama dan berbangsa.
Ia menyampaikan bahwa di tengah derasnya ideologi impor, globalisasi, dan polarisasi, Pancasila harus terus dijaga sebagai kompas moral bangsa.
“Setiap bangsa memiliki pondasi, dan bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat yaitu pancasila, tanpa pancasila Indonesia bukan hanya kehilangan masa lalu, tetapi juga kehilangan masa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Ditemui setelah kegiatan Ahyani Fadianur Diani mengapresiasi kegiatan sarasehan tersebut, khususnya dalam menyatukan statmen kebangsaan seluruh daerah di Indonesia.
“Intinya sepulang dari sarasehan pemerintah daerah diharapkan bisa menindaklanjuti, menjalankan, dan mensosialisasikan kembali pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber khususnya yang berkaitan dengan ideologi Pancasila,” ujar Ahyani Fadianur Diani.

Berkaitan dengan geopolitik yang menjadi salah satu tema sarasehan, Ahyani berharap melalui sarasehan tersebut kedepan akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh daerah, sehingga tatanan kehidupan sosial bermasyarakat bisa terus berjalan dengan baik disetiap daerah.(Prokom07).
Pemkab Kukar Sambangi Bojonegoro, Pelajari DAD
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperBojonegoro – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah sambangi Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur terkait Dana Abadi Daerah (DAD) Kabupaten Bojonegoro yang disambut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar dan Kepala OPD terkait , di Pendopo Graha Buana Bojonegoro, Senin (19/5/25).
Bupati Edi Damansyah bersama rombongan diantaranya Plt Ketua DPRD Kukar Junadi bersama anggota DPRD, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala BPKAD Sukotjo, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, Kepala Hukum Purnomo dan Kabag Prokompim Ismed.

Dijelaskan Edi, bahwa kedatangannya bersama rombongan ingin belajar terkait tentang kebijakan Bupati Bojonegoro bersama jajaran dalam pengelolaan DAD, karena dari sisi kebijakan secara nasional Bojonegoro sudah terlebih dahulu dalam menetapkan kebijakan DAD.
“Kami juga terus berupaya untuk mengikuti langkah – langkah yang dilakukan terkait dengan DAD ini, kami baca dari situs resmi Pemkab Bojonegoro memang sudah ditetapkan dan menjadi konsep fokusnya dibidang pendidikan,kami juga terus berupaya untuk menetapkan DAD di Kukar dan yang menjadi fokus kami juga bidang pendidikan,kenapa kami pilih pendidikan,karena disadari bahwa sekarang kita ditopang dengan SDA yang tidak terbarukan, jadi dengan inilah kita arahkan ke SDM yang bisa diperbaharui,”kata Edi.
Diharapkan Edi, dengan adanya kunjungan tersebut bisa mendapatkan hal – hal baik dari sisi teknis dan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan begitupula dengan prosesnya seperti apa. ” Bagaimana terkait dengan asistensi dari pemerintah pusat, dalam arti ini Kemendagri dan Kemenkeu dan seperti apa langkah – langkah yang diambil pemerintahan Bojonegoro terhadap realisasi mengimplementasikan terkait DAD tersebut,”jelasnya.

Sementara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, menyambut baik atas kedatangan Bupati Kukar bersama rombongan, Kabupaten Bojonegoro sendiri penghasilannya berasal dari SDA minyak dan gas bumi selain itu penghasil kayu jati. “Selamanya tidak mungkin terus berharap dengan SDA yang tidak terbarukan. Jadi kita harus berusaha agar mulai beralih kesektor lainnya,”ungkapnya.
Selanjutnya mengenai DAD merupakan inisiatif strategis Pemkab Bojonegoro untuk mengelola keuangan secara berkelanjutan, menyadari bahwa pendapatan yang berasal dari minyak dan gas bumi (Migas) yang selama ini menjadi andalan memiliki potensi untuk habis.
DAD dibentuk sebagai bentuk tanggungjawab antargenerasi, memastikan keberlangsungan pembiayaan program pendidikan di semua jenjang, baik pendidikan umum maupun keagamaan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fokus utama pembangunan Bojonegoro sendiri adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri, bukan sekadar mengakomodasi keinginan sesaat.
Ia berharap terjalinnya sinergi yang kuat dengan Pemkab Kukar . “Kami sangat antusias untuk menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mewujudkan pembangunan yang sinkron antara kedua wilayah”.tutupnya.
Acara ditutup dengan tukar cinderamata dan diskusi bersama.(Prokom06).