Bupati Gandeng DMI dan Pelaku Usaha Untuk Tanggulangi Kemiskinan

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan bahwa program Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas dari Pemkab Kukar. Hal itu dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pelaku Usaha di Kukar, Selasa (21/6) di ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Edi mengakui bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang leading sector-nya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih stagnan, untuk itu Pemkab menggandeng DMI Kukar dan Pelaku Usaha Kukar untuk menangani kemiskinan di Kukar.

Bupati juga menjelaskan bahwa Rakor itu juga merupakan evaluasi program penanganan kemiskinan di Kukar. Jika program itu berjalan baik, maka kata Edi banyak persoalan lain yang akan terselesaikan.

“Ini untuk memastikan data-data yang telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga DMI dan perusahaan sinkron, sehingga tak ada lagi program yang tumpang tindih,” ujarnya.

Bupati mengatakan, Masjid merupakan salah satu rumah besar pengentasan kemiskinan berbasis rumah ibadah. Untuk itu, sebagai mitra pemerintah, DMI dan para pengurus Masjid didorong untuk menangani warga-warga pra sejahtera di sekitar Masjid, dan harus punya data profil warga, baik para dermawan, hingga keluarga pra sejahtera. Saat ini DMI Kukar sudah memiliki data tersebut.
Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui masyarakat yang membutuhkan bantuan baik itu masalah ekonomi, pelatihan hingga spiritual.

“Dengan data yang selalu up to date, maka kita bisa bekerja dengan maksimal, misalkan masyarakat tersebut tidak punya pekerjaan bisa dicarikan lewat perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya, dan kalau tidak ada skill untuk bekerja maka dapat diberikan pelatihan yang menujang untuk mencari ekerjaaan, dan itulah gunanya data dan juga bila spiritual masyarakat baik maka semua akan berjalan dengan baik, itulah salah satu fungsi DMI dalam hal ini,” papar Edi.

Edi kemudian berharap data-data warga tersebut bisa terus ter up date dan terintergrasi dengan Kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar. Hal ini dimaksudkan agar bila para perusaahan melakukan program Tanggung Jawab Sosail Persuhaan (TJSP), bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar program yang dilakukan bisa ikut menanggulangi masalah yang ada di kukar, terutama untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Ia kemudian meminta Kepala OPD untuk aktif berkoordinasi dengan Kementerian teknis agar Kukar bisa masuk beberapa program nasional.

“OPD tolong rajin-rajin berkoordinasi dengan Kementerian, karena jangan hanya mengandalkan APBD saja ini terbatas,” pinta Edi mengakhiri.

Mendampingi Bupati pada Rakor yang diikuti seluruh OPD itu yakni Sekda Kukar Sunggono, Ketua DMI Kukar HM Bisyron, Akademisi/Tim Ahli Prof Iskandar, Tim Kukar Idaman. Acara itu juga diikuti secara daring dan luring oleh Forum Komunikasi TJSP Kukar Muslim Gunawan, para Camat dan beberapa pelaku usaha dan pihak perusahaan.(Prokom08)