Bupati Ingin Setiap Kebijakan Harus Didahului Riset

Tenggarong – Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah social ekonomi di suatu daerah. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh suatu daerah adalah masalah kemiskinan. Oleh karenanya, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kukar bekerjasama dengan tim tenaga ahli dari Unmul melakukan kajian Determinan kemiskinan dan penanggulangannya diKabupaten kukar persepektif pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi masyarakat.

Bupati Kukar Edi Damansyah ingin setiap kebijakan harus dilakukan riset terlebih dahulu agar tepat sasaran dan tim tenaga ahli bisa mendampingi dalam riset – riset di Kukar.

“Ini jangan berhenti sampai pelaporan riset saja, namun harus terus berupaya untuk melakukan perubahan diKukar. Perubahan mindset terutama dan budaya kerja, kalau dulu membuat perencanaan kebijakan tidak pernah didasar dengan data – data yang akurat apalagi berbasis pada hasil riset, hari ini kita harus memulainya, sebagian memang masih mengabaikan tapi harus dilakukan,” kata Edi Damansyah, pada presenstasi kajian Determinan kemiskinan dan penanggulangannya di Kukar, diRuang Kerja Bupati, Selasa (06/06/23).

Selanjutnya Edi ingin hasil temuan riset diadakan evaluasi untuk diadakan perbaikan. Dari temuan tersebut dilihat dari penurunan angka putus sekolah belum signifikan.

“Apakah ada data yang harus diperbaiki atau ada sisi lain yang harus kita evaluasi bersama, untuk itu Disdikbud harus adakan perubahan evaluasi data lakukan diskusi bersama jajaran pendidikan,”ucapnya.

Dari gambaran data itu akan ditetapkan rumah besar pengetasan kemiskinan dimana terdapat berbagai bidang dari bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan dan lainnya.

”Salah satu factor angka putus sekolah itu adalah ada orang tua yang tidak mau mendorong anaknya untuk bersekolah, ada juga yang menyuruh anaknya untuk bekerja daripada sekolah, makanya diharapkan riset ini bisa membedah. Sempat terpikir untuk membuat regulasi semacam peraturan kepala daerah yang memberikan sanksi social jika ada anaknya putus sekolah,”tutur Edi.

Dalam pengentasan kemiskinan Kukar sudah berusaha menggandeng rumah – rumah ibadah di Kukar untuk membantu pendataan berbasis rumah ibadah bantuan dari kebaikan dari sisi spritualnya.

Edi sangat berharap kedepannya BRIDA Kabupaten Kukar harus bisa mengurai tentang kemiskinan lebih mendalam bagaimana intervensinya secara garis besar.

“Dalam rumah besar kemiskinan sedang melakukan intervensi seperti bidang pendidikan punya peta data by name by address yang harus dimasukan dalam pendidikan kesetaraan ada sekian jumlahnya yang harus balik sekolah lagi, begitu pula dengan bedah rumah dimana target 1500 rumah , tapi dibalik dari ini ada persoalan data yang masih jadi diskusi ada data dari BPS,data Kemensos dan data Bappenas semua dioverlay dengan DTKS masih banyak perbedaan data ditemukan,”ujarnya.

Edi pinta jangan sampai salah dalam memberikan bantuan dikemudian hari karena adanya data yang tak akurat seperti yang sudah terjadi diwaktu lalu, ada yang berhak tertinggal sedang yang tidak berhak mendapatkannya.

“Kami harap ada riset – riset selanjutnya yang merupakan dari turunan dari beberapa temuan ini, semakin banyak penelitian akan semakin banyak kita akan menemukan kekurangan atau titik lemah dari permasalahan ini agar bisa memperbaiki kedepannya,”pungkas Edi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Tim tenaga Ahli Unmul H Sarosa Hamongpranoto, Warsilan, Daryono, Limbong Efendi, Hairan, Poppilea Erwinta, BRIDA,BPS, Bappeda, Disdikbud, dan OPD terkait. (Prokom06)