Bupati Kukar Terima Penghargaan SPIP dan MRI Level III dari BPKP RI

TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menerima penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level III (Skala 1-5) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI ditandatangani oleh Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono.

Sertifikat penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasoloan Manalu kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, Selasa (6/6/2023) pagi di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Ini merupakan buah dari hasil kerja keras kita semua, rupanya telah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim sebagaimana tertuang dalam laporan No. LHP-680/PW17/3/2022 tanggal 27 Desember 2022, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemkab Kukar telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi),” kata Bupati Kukar Edi Damansyah.

Menurut bupati Edi Damansyah, penyelenggaraan manajemen risiko pada pemkab Kukar telah menggambarkan kualitas implementasi manajemen risiko pada Level 3, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) telah memenuhi Level 2.

“Kita semua tentu bersyukur atas capaian ini. Namun demikian, selain menjaga/mempertahankan prestasi yang telah kita capai, hal penting selanjutnya adalah bagaimana kita semua mengimplementasikan nilai positif, menyelaraskan perilaku serta budaya kerja yang sejalan dengan level yang telah kita capai, dengan harapan semoga kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan pemkab Kukar akan terus semakin meningkat,” ujarnya.

Dikatakan bupati Edi Damansyah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern, dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif, diantaranya hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP daerah yang kapabel pada akhirnya diharapkan akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Diakuinya, tahun 2022 kapabilitas APIP masih berada pada level 2. Selain itu juga, tingkat kematangan SPIP pemkab Kukar masih belum mencapai level 3. Hal tersebut berarti bahwa baik level kapabilitas APIP maupun level maturitas SPIP kita relatif masih sangat rendah, masih banyak yang harus dibenahi.

Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya telah kita lakukan, dan terhadap atas hal tersebut saya mengapresiasi seluruh proses dan upaya yang telah ditempuh. Namun demikian, upaya perbaikan tersebut harus terus dilakukan.

“Upaya yang telah dilakukan harus juga terus dimonitor, dievaluasi dan dinilai untuk mengukur progres yang telah dicapai, mengidentifikasi masalah yang menghambat target dan merumuskan solusi pemecahan masalahnya. Hal itu harus dilakukan secara berkelanjutan, sampai dengan target yang telah ditetapkan dapat kita capai,” katanya.

Selanjutnya, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, yang meliputi (a) penilaian mandiri oleh manajemen pemerintah daerah; (b) penjaminan kualitas oleh APIP Daerah; dan (c) evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri SPIP, baik oleh Pemda maupun penjaminan kualitas oleh APIP Daerah.

Fokus penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: (a) SPIP; (b) Manajemen Risiko Indeks (MRI), yaitu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko; (c) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) atau kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi; dan (d). Kapabilitas APIP.

“Atas capaian tersebut, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim atas dukungan, yang secara terus menerus memberikan bimbingan dan pendampingannya. Demikian pula, apresiasi, sekda, inspektur daerah serta para kepala perangkat daerah dan semua pihak yang telah berdedikasi secara optimal dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik,” demikian apresiasinya. (Prokom10)