Bupati Ingin Warga Kukar Dapat Prioritas Bekerja di SKK Migas

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginginkan putera-puteri Kukar mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bidang Migas dan mendapatkan prioritas didalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan.

“SKK Migas dan K3S sudah melakukan tanggung jawab sosialnya namun kami merasa belum optimal khususnya dalam sinergitas kolaborasi dalam kapasitas peningkatan SDM Kukar, kalau kapasitas Kukar dikelola dengan baik tentu akan membawa nilai ungkit yang lebih besar ditingkat nasional karena jika daerah berhasil maka nasional pun akan baik,” kata Bupati Edi Damansyah pada paparannya di acara Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) kegiatan usaha hulu Migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi,Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (4/6/23).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan penyerahan aset dari Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris dan Bupati Kukar Edi Damansyah.

Lebih lanjut dikatakan Edi pada tahun 2018 Pemkab kukar sudah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) termasuk didalamnya ada SKK Migas dan K3S. Daerah Kukar dihadapkan pada tingkat pengangguran yang cukup tinggi sebanyak 15430 atau 54,93 %.
“Inilah latar belakang mengapa Kukar sangat mendorong optimalisasi program di bidang industri migas berkaitan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui CSR yang sudah sering kali dibicarakan dan perlu didiskusikan kembali bersama – sama yang sebelumnya juga sudah melakukan MoU antara Pemkab Kukar, SKK Migas dan K3S dalam pengelolaan peran masing – masing,”bebernya.

Edi berkeinginan agar anak Kukar sebagai putra daerah bisa bekerja di industri Migas.

“Bukan tidak ada anak Kukar bekerja Di Migas namun tidak sesuai dengan harapan kebanyakan mereka bekerja sebagai satpam atau sopir saja. Yang kami inginkan mereka bisa masuk dengan keahlian teknis yang mempunyai kedudukan didalam Migas. Untuk itu Kukar selalu mendorong agar anak Kukar bisa masuk dalam proses pendidikan dan pelatihan di lembaga yang sudah tersertifikasi dan Pemkab Kukar sudah mengalokasikan APBD untuk pelatihan,” kata Edi.

Sekarang Kukar sedang fokus dalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Kukar bercita – cita menjadi lumbung pangan Kaltim untuk mewujudkannya perlu adanya pelatihan dan pendidikan agar para petani punya keahlian dalam peningkatan pertanian.

Selanjutnya mengenai penyerahan aset dari SKK Migas Ke Pemkab, Ia ingin jangan sampai aset yang diserahkan ditinggal begitu saja dalam pemanfaatannya.
“Perlu adanya kerjasama dan diskusi lebih lanjut dalam pemanfaatan gedung tersebut sebagai tempat pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.

Seperti diketahui bersama Pemerintah pusat sedang melakukan penanganan kemiskinan ekstrim dimana target nasionalnya tahun 2024 menjadi zero. Menurutnya penghapusan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan dengan adanya kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah termasuk didalamnya ada BUMN.
“Kukar sendiri telah membuat rumah besar pengentasan kemiskinan wadah kerjasama,diharapkan perusahaan yang beroperasi di daerah yang sekitarnya terdapat masyarakat pra sejahtera bisa mengambil tanggung jawabnya hingga terjalin kerjasama yang baik untuk pengentasan kemiskinan,”harapnya.

Turut hadir Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Asisten II Provinsi Kalimantan Timur Ujang Rachmad, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Pertamina Indonesia – Regional 3 Kalimantan John Anis, serta beberapa kepala daerah setingkat bupati dan walikota di Kalimantan dan Sulawesi.(Prokom06).