Bupati Talk Show Merdeka Belajar Dengan Kemendikbud
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Riset dan Teknologi (Ristek) Republik Indonesia Iwan Syahril melakukan Talkshow “Merdeka Belajar” pada Minggu (16/07/23) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.
Talkshow yang dimoderatori oleh Sekda Kukar Sunggono dihadiri juga oleh Deputi Sosial Otorita IKN Alimudin, PLT Direktur SMP Ditjen PMD I Nyoman Rudi Kurniawan, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Khairullah dan Kepala Balai Guru penggerak Prov Kaltim Wiwik Setiawati.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan Selamat datang di Kutai Kartanegara kepada rombongan.
Ia juga mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari supervisi Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud dan Ristek RI dalam membantu mencerdaskan anak bangsa.
Pemerintah Kutai kartanegara juga berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah fokus terhadap pengembangan SDM yang berakhlak mulia dan unggul
Menurutnya pengembangan SDM merupakan salah satu program jangka panjang yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Kukar Idaman.
Salah satu langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara adalah perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang Penyalurannya langsung kesekolah.
Menurutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara sangat Fleksibel dan diberi kelonggaran dalam penggunaan dana BOS, hal tersebut sangat membantu sekolah karena penyaluran langsung kesekolah dan penggunaan dana BOS bagi pemerintah daerah juga sangat membantu Pemerintah Kutai kartanegara dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi guru Honor yang akan dibayarkan setiap bulan dengan nilai menyesuaikan jarak tempat bekerja
“ Keterbatasan daerah tidak boleh mengangkat pegawai honor ini dapat disisihkan dari Dana BOS dan Bank daerah yaitu Bank Kaltimtara sangat responsif dengan memberikan kemudahan bagi sekolah dalam pengurusan administrasi maupun transaksi” imbuhnya
Edi menjelaskan bahwa saat ini Penambahan Nominal BOS dan BOP membuat sekolah lebih leluasa untuk memenuhi kebutuhan sekolah, Pemkab Kutai Kartanegara memberikan BOS Kabupaten dari Jenjang PAUD senilai 350.000, SD 400.000, SMP 600.000 dan Kesetaraan 1.000.000 per siswa per tahun.
Selain itu untuk Pelaporan BOS saat ini sanga di perketat.Sekolah di Kabupaten Kutai kartanegara telah menggunakan aplikasi ARKAS sejak tahun 2019 dan sekarang akan ditingkatkan ke sistem pembayaran Non Tunai. “Tahun 2022 pelaporan BOS Kutai kartanegara mendapatkan aprEsiasi dari BPK-RI” kata Edi Bangga.
Untuk program organisasi penggerak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2018 telah bekerjasama dengan salah satu organisasi penggerak di Tingkat Nasional yaitu Tanoto Foundation.
Untuk Jenjang SD dan SMP dilakukan program (PINTAR) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan serta tata kelola manajemen sekolah sedangkan untuk Jenjang PAUD dilakukan Program SIGAP (Siapkan Generasi Anak
Berprestasi) untuk Memfasilitasi dan mengedukasi masyarakat tentang pola asuh anak (Rumah Anak SIGAP) juga dilakukan pendampingan bagi satuan PAUD dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tata kelola manajemen sekolah serta Pengentasan Stunting (Piloting 3 Kecamatan terdiri dari 9 Desa )
Untuk program guru penggerak, Edi meminta untuk dapat memperbanyak kuota guru penggerak agar bisa sesuai dengan target dan harapan untuk Kutai kartanegara yang lebih baik.
“ Saya harap akan ada pelatihan atau pembimbingan sebelum mengikuti program guru penggerak agar nantinya bisa lulu 100 persen,” Harap Edi.
Selain itu Pemerintah Kutai kartanegara membuat Program Pengentasan warga tidak tuntas belajar atau yang Belum pernah sekolah dan putus sekolah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK) kabupaten Kutai Kartanegara.
Saat ini proses validasi data terus berlangsung dan yang sudah tervalidasi dan yang sudah layak menerima program maka mulai tahun pelajaran 2023/2024 sudah di daftarkan sebagai peserta didik baru di Lembaga pendidikan formal (sekolah terbuka) maupun Pendidikan Kesetaraan (SKB dan PKBM) dengan Program Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan Paket-A, Paket-B, Paket-C dan Pendidikan Kecakapan Hidup. ME
Di tambahkan Edi, Untuk masalah P3K Edi berharap putra daerah bisa lebih di prioritaskan apa lagi yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun.” Kutai Kartanegara tahun lalu pernah menerima formasi P3K dari pusat dan ada salah satu kuota diisi oleh guru dari ibukota tetapi baru berapa waktu sudah mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan expetasinya dan hal itu sangat merugikan Kutai kartanegara karena yang seharusnya kuota terpenuhi tetapi disia-siakan sperti itu” ungkapnya.
Diakhir Edi berharap ada Prioritas penentuan kuota sekolah dan guru penggerak, adanya Penambahan satuan untuk perhitungan dana BOSP untuk Kutai Kartanegara, Prioritas dalam program DAK Fisik, Prioritas dalam setiap program kegiatan, pengimbasan untuk program-program Kementrian dan Kutai Kartanegara menjadi piloting setiap program kementrian (prokom08)
