Bupati Teken MoU, Gandeng 7 PT di Kaltim Kaji Pembangunan Daerah Berkelanjutan
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggandeng 7 (Tujuh) Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kali ini terkait dengan Sinergitas Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan ditandai penandatanganan MoU (Memorandum Of Understanding) oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama para mitra perguruan tinggi, Senin (27/11/2022) usai peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77 di Tenggarong.
Ketujuh Perguruan Tinggi tersebut yakni Universitas Muhammadiyah Kaltim, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, UINSI Samarinda, STIH Awang Long Samarinda, STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, IKIP PGRI Kalimantan Timur, STIT Syamsul Ma’Arif Bontang.
“Saya mengapresiasi atas kerjasama akademisi yang telah terbangun tersebut, terutama dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara,” apresiasi Bupati Kukar Edi Damansyah setelah menandatangani MoU dengan pihak perguruan tinggi di Kaltim.
Sementara itu Kasubag Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Setkab Kukar Mirza Gulam Asvhani menyebutkan bahwa nota kesepahaman tersebut berlaku dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak.
“Kesepakatan bersama dengan perguruan tinggi di Kaltim berlaku sampai 5 tahun dengan ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, kolabroasi, riset, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya,” katanya.
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kesepakatan bersama adalah mengoptimalkan sumber daya para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan, serta pengabdian masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.
“Kesepakatan bersama ini juga diharapkan diperoleh adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” demikian jelasnya. (prokom10)
