Bupati-Wabup Kukar Ikuti Rakornas, Presiden Instruksikan Kepala Daerah Sering Masuk Pasar

Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).
Acara dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang menyoroti perekonomian Tanah Air. Dia menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali kota sering mengecek harga di pasar untuk mendeteksi kenaikan harga sedini mungkin. Jokowi menyebut hal itu penting karena inflasi menjadi momok bagi semua negara.

Presiden Jokowi menginstruksikan Gubernur, Bupati/Wali Kota bersama Bank Indonesia (BI) terus memantau barang dan jasa di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besar datang.
Jokowi juga meminta semua pihak berhati-hati dengan kenaikan harga beras. Dia sudah mengingatkan Perum Bulog, tercatat ada 79 daerah yang harga berasnya naik cukup tinggi.

“Tolong Bupati/Wali kota, Gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan OPD terkait sesuai dengan fakta. Jangan sampai bawahan ABS (Asal Bapak Senang), baik Pak, enggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung ke lapangan,” kata Jokowi.

Dia pun menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan angka (terkait kenaikan harga komoditas dan sejenisnya) kepada Kepala Daerah.
Jokowi meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menentukan tarif, seperti PDAM. Bila tidak tepat bisa menyebabkan inflasi. Presiden tak mempermasalahkan tarif dipertahankan jika keuangan PDAM masih mampu. PDAM bisa menaikkan tarif apabila keuangannya sudah tak mampu lagi menanggung biaya operasional. Namun, Jokowi meminta kenaikannya jangan terlalu tinggi.

“Jangan sampai PDAM menaikkan tarif lebih dari 100 persen. Data yang masuk ke saya, ada PDAM yang menaikkan tarif lebih dari 100 persen,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut posisi pertumbuhan ekonomi pada 2022 sangat baik. Dia memperkirakan ekonomi pada 2022 berada pada posisi 5,2%-5,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali karena pada kuartal III kita bisa tumbuh 5,72%. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ucap Jokowi.

Namun, meski dapat melalui turbulensi ekonomi pada 2023, Jokowi meminta berhati-hati karena 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Tanah Air maupun ekonomi Global. Dia meminta semua pihak terkait mendeteksi data-data di lapangan agar jangan sampai keliru membuat kebijakan. Sekecil apa pun kebijakan itu harus berbasis data dan fakta-fakta di lapangan.

Selanjutnya, pada awal 2023 Managing Direktors International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva sudah mewanti-wanti dengan mengatakan sepertiga ekonomi dunia (lebih kurang 70 negara) diprediksi mengalami resesi. Bahkan, negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi.
Guncangan ekonomi akibat pandemi dan perang (Rusia-Ukraina) sudah menyebabkan 47 negara sudah menjadi “pasien” IMF seperti Indonesia pada 1997/1998. Saat itu Indonesia ambruk ekonomi dan politiknya.

“Sekarang ini sudah ada 47 negara yang menjadi “pasien” IMF. Dan yang lain masih antre di depan pintu IMF. Sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Yang menjadi momok semua negara saat ini adalah inflasi. Patut kita syukuri terakhir inflasi kita di angka 5,5%, berkat kerja kita semuanya. Uni Eropa mencapai 9,2%,” kata Jokowi.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini terbagi dalam empat panel.

Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel II dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Yudo Margono dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melalui video conference.(Prokom06)