Camat yang Telah Selesaikan DTKS, Berbagi Kiat Suksesnya
Tenggarong – Dari pemaparan pencapaian verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan, Kecamatan Anggana yang dikenal mempunyai medan berat bisa capai pendataan 100 persen.
Camat Anggana Rendra Abadi menyampaikan paparan terkait hasil pendataan yang dilakukannya dihadapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Sekda H Sunggono, Kepala Dinsos Hamly, Ketua DMI Kukar H Muhammad Bisyron, Tim Gugus Tugas Kukar Idaman dan Camat se Kukar, pada Rakor hasil verifikasi dan validasi DTKS Kabupaten Kukar, di ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Senin (5/9).
Rendra Abadi menyebutkan, agar pendataan DTKS cepat selesai harus fokus pada data dari Dinsos, penggabungan data antara 2020 dan 2022 terdapat 4.041 di 8 desa, dan tidak ada data baru. Untuk DTKS-nya setelah verifikasi sebanyak 2.706.
Pihaknya dalam mendata lebih fokus pada sistem manual tidak mau terbebani dengan aplikasi AppSheet.
“Yang terpenting diselesaikan dulu manualnya terkait dengan masyarakat berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Kemudian dipastikan yang terdata adalah terkait mampu atau tidak mampu untuk mendapatkan bantuan kedepannya. Dengan melakukan trik manual dulu, baru kemudian dari pendamping melakukan koordinasi ke Dinsos untuk memasukkan datanya ke aplikasi,” ujarnya.
Selanjutnya pemaparan Camat Sangasanga M Dachriansyah, menjelaskan terkait DTKS di kecamatannya yang telah mencapai 100 persen, terverifikasi 2022 berjumlah 944, penerima PKH/BPNT 536 dan DTKS yang belum menerima bantuan 408.
“Pendataan yang kami lakukan juga mengalami kendala, diantaranya ada data yang hilang padahal yang bersangkutan sebelumnya menjadi penerima bantuan, dan kondisinya memang layak menerima, tapi tidak bisa ditambahkan pada data karena ada ketentuan tidak bisa dimasukan data baru,”ungkapnya.
Pihaknya mengumpulkan PKH, TKSK dan dirapatkan guna menyinkronkan data PKH.
“Semua data didapatkan di lapangan secara nyata, semua dilibatkan agar mendapat data yang akurat. Hasil ini akan dibawa ke Kabupaten kemudian untuk data CSR. Sesuai perjanjian kerja para Camat pada Pemkab kukar untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Kemudian dari paparan Camat Kota Bangun Mawardi mengatakan, walaupun banyak menemui kendala di lapangan, pihaknya menggunakan cara melalui rapat pleno agar ditegaskan kepada para Kades, untuk bisa memenuhi jaringan telekomunikasi dan internet yang memadai, dan mensuplai makanan pada petugas di lapangan agar tetap kuat menggali data.
“Peran serta Kades dalam pengambilan data ini sangat diperlukan dan adanya komunikasi agar tidak ada Kades yang tidak nyambung dalam pengambilan data,” sebutnya.(Prokom06)
