Tenggarong – Pemerintahan Desa Benua Puhun Kecamatan Muara Kaman bersama tim Sunatan Massal Amal Jariah (Sumaja) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Sunatan Massal bagi anak-anak Benuah Puhun di Balai Pertemuan Umum (BPU) desa setempat, Sabtu (20/11).

“Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Sumaja Kukar yang di ketuai oleh Lukman,” ujar Kepala Desa (Kades) Benua Puhun, Ardinansyah yang akrab disapa H Nan itu.
Acara itu diikuti peserta 68 orang (anak laki-laki usia 7-9 tahun) yang orang tuanya kurang mampu.

Kades kemudian mengatakan pihaknya mengapresiasi kepada Lukman beserta tim Sumaja Kukar, atas terlaksananya sunatan massal itu.

Sementara itu, Ketua Sumaja Kukar Lukman mengatakan bahwa kegiatan sunatan massal itu bukan yang pertama, tetapi di beberapa Desa maupun Kelurahan di Kukar telah dilakukan pihaknya.

“Karena salah satu tujuan dari program Sumaja adalah sejalan dengan Visi Kukar Idaman, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia,” tegas Lukman yang juga Kepala Sub Bagian di Bagian Kesra Setkab Kukar.

Untuk diketahui, 4 orang tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas dalam sunatan massal ini, dari Puskesmas Teluk Dalam, Loa Kulu, dan Mangkurawang. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah berkunjung ke Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, didaulat melakukan penanaman bibit kopi dan memanen jahe, Jumat (19/11) di lahan Kelompok Tani Jaya Nusantara.

Pada acara itu juga dilakukan audiensi dan silaturahmi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM RI Ari Anindya Hartika, dengan para petani di Desa Jonggon Jaya.

Acara dimulai dengan penanaman bibit kopi varietas Robusta, dilanjutkan penanaman jahe gajah yang sudah berusia 9 bulan.

Dalam arahannya, Bupati Edi Damansyah meminta kepada seluruh Kepala Desa agar bisa mengelola dan melihat peluang yang ada di wilayahnya.

“Mari kembangkan pertanian di desa, kita contoh Kades Jonggon Jaya dan Rustam salah satu petani yang sukses mengembangkan lahan tumpang sari dari kopi, jahe dan karet, mari kita contoh dan jadikan Kukar merdeka Pangan,” ujarnya.

Edi Juga mengatakan bahwa Jonggon Jaya merupakan salah satu sentra pengembangan perkebunan rakyat yaitu kopi dan jahe. Disebutnya, dengan program Kukar Idaman, Pemkab Kukar akan mendorong perkebunan rakyat, diantara komoditinya adalah kopi dan jahe.

Diharapkan Edi, kopi atau tanaman unggulan lainnya bisa menjadi Icon bagi suatu Desa maupun Kukar.

“Saya sangat bangga dan berterimakasih kepada para petani, karena perkebunan ini bukan hanya satu komoditi saja tetapi bisa dilakukan dengan sistem tumpang sari, sehingga lahan lebih produktif dan bernilai ekonomis,” ungkapnya.

Disebutnya, tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mengembangkan dan melakukan pemasaran yang baik. Maka, Bupati berterimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI atas rencana pengelolaan Rumah Produksi yang akan segera dilaksanakan, hal itu juga untuk mendukung perkebunan rakyat yang merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kukar Idaman.

Selanjutnya, Edi yang pada acara itu disuguhi kopi hasil setempat, mengatakan bahwa kopi Jonggon memang luar biasa. Untuk itu ke depan, Bupati meminta Perangkat Daerah di Kukar, perusahaan baik itu swasta ataupun BUMN untuk bisa mengunakan hasil produksi Kukar, salah satunya kopi dan jahe dari Jonggon itu.

“Ke depan jika rapat di Pemkab, saya harap bukan mengunakan kopi instan lagi, tapi sudah menggunakan kopi-kopi lokal sepeti kopi jonggon ini,” harap Edi mengakhiri.

Acara itu juga dihadiri Kadis Perkebunan M. Taufik, Kadis pertanian Sutikno, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Slamet Hadiraharjo dan Camat Loa Kulu Adriansyah. (Prokom 08)

TENGGARONG – Pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan di era globalisasi dan informasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Diklat Kurikulum Kesetaraan Program Paket C, diikuti para Tutor, Pamong Belajar (PB) dari PKBM dan SPNF SKB, Rabu (17/11/2021) di Aula Disdikbud, Tenggarong.

Dikatakan Kadisdikbud Kukar Tauhid Afrilian Noor bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia hingga keterampilan siap daya saing.

“Ada tiga jalur pendidikan yakni formal, nonformal dan informal. Hal tersebut berdasarkan UU No. 20/2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasioanl yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik,” kata Tauhid.

Menurut Tauhid, pendidikan nonformal berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan sistem yang luwes, fungsional dan mengembangkan kecakapan hidup untuk belajar sepanjang hayat, melalui pendidikan kesetaraan.

“Pendidikan kesetaraan ini meliputi program paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat kurang mampu, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup,” ujarnya.

Ditambahkan Tauhid, tujuan dari pembelajaran pendidikan kesetaraan paket C yakni membekali warga belajar agar mampu memenuhi tuntutan dunia kerja untuk dapat memperoleh penghasilan.

“Ini sangat penting bagi warga belajar paket C memiliki kompetensi setelah mengikuti proses pembelajaran, mengembangkan diri, memiliki keterampilan dan mampu bekerja, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ‘Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan” dengan menyediakan pendidikan bermutu dan berkualitas’,” demikian tutup Tauhid. (Prokom10)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, menghadiri ekspos penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) di ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Selasa (16/11/2021).

Dalam sambutannya, Edi mengatakan gagasan kebijakan penyelenggaraan MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis, dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Setidaknya ada empat poin dari penyelenggaraan MPP, yaitu MPP merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. MPP menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah lama, berbelit-belit dan tidak transparan.
Kemudian, MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat, dan MPP mendorong kemudahan berusaha.

“Kemudahan berusaha ini yang merupakan salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan, yang menjadi salah satu fokus perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.

Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT. PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.

“Kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan, perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau, ” ujarnya.

Meskipun demikian, Edi menyebut integrasi bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, karena menuntut koordinasi dan komunikasi efektif, serta komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkannya.

Selanjutnya, Edi mengatakan bagi ASN sebagai pemberi layanan kiranya dapat membangun dan memiliki jiwa entrepreneurship, hospitality, dan jiwa pemersatu dalam NKRI, senantiasa mengembangkan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kompetensi baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional.
Oleh karena itu, menurutnya dengan hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Sebagai gambaran proses perizinan yang di tangani oleh DPMPTSP Kukar saat ini sebanyak 109 Jenis izin yang terdiri 52 Komitmen Izin dan 57 Izin Komersial/Operasional. Berdasarkan hasil evaluasi DPMPTSP telah mendapatkan respon dan penilaian yang cukup baik dari masyarakat dan pelaku usaha dalam hal pelayanan publik dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yaitu sebesar 83,73 (Sangat Baik).

Realisasi pertumbuhan investasi melalui kemudahan berusaha di Kukar tahun 2021 triwulan II sebesar, Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 425.176.800, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 692.158.500, Total Realisasi Investasi (PMA/PMDN) sebesar Rp. 1.117.335.300, Dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 1,69%.

“Harapan saya ke depan dengan hadirnya MPP diharapkan mampu meningkatkan PMA dan PMDN dan hendaknya komitmen ini diwujudnyatakan dengan niat yang tulus demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harap Edi.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kukar Bambang Arwanto dalam paparannya mengatakan, program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA) merupakan program dedikasi Bupati Kukar, yang ditujukan untuk membangun
mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, seperti menyelenggarakan MPP yang terintegrasi secara modern (sebagai Kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang memiliki MPP).
Dikatakannya, penyelenggaraan MPP dibebankan pada APBD, sedangkan pada gerai pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara, dan Sumber Daya Manusia penyelenggara MPP menjadi tanggung jawab masing masing organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan.

Adapun prestasi dan Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Kukar, menjadi Role Model PTSP dengan nilai A oleh MenPAN-RB tahun 2017, 2018, 2019. Menjadi 10 Besar kinerja PTSP dan kemudahan berusaha tingkat kabupaten oleh Kementrian Investasi
tahun 2020, Wilayah bebas korupsi oleh MenPAN-RB dan KPK tahun 2018.

Kepatuhan tinggi (zona hijau ) pelayanan publik oleh Ombudsman RI tahun 2017 dan 2019, Top 99 Inovasi Idaman oleh MenPAN-RB tahun 2018.

Kemudian, Panji keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dari Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2016
dan 2017, dan Panji keberhasilan pembangunan bidang pelayanan publik tahun 2020 serta Top 25 Penilaian BKPM tahun 2021.

Untuk diketahui, penyelenggaraan MPP Kabupaten Kukar pada tahap merenovasi kantor DPMPTSP di komplek
Kantor Bupati Kutai Kukar Jl. Wolter Monginsidi Gedung D Lantai Dasar dengan luas bangunan sekitar
590 M², dengan pembagian ruangan diantaranya Lantai Dasar, DPMPTSP, Bapenda, Kantor Urusan Agama, Samsat, Pajak Pratama Tenggarong, Disdukcapil, Disnakertrans, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT. Taspen, PT. PLN, SKCK (Polres Kukar), dan Perusda PDAM Tirta Mahakam.

Kemudian, Lantai II yang dilengkspi, Ruang Tunggu VVIP dengan luas ruang 90 M², Ruang Teleconference dengan luas ruang 90
M², Ruang Peta dengan luas ruang 26 M², Ruang Server dengan luas ruang 8.8 M², Ruang Rapat dengan luas ruang 25.5 M², Ruang Kadis dengan luas ruang 49 M², Musholla, Toilet Umum, Ruang Staff, Ruang Portir, Imigrasi, Bankaltimtara, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Balai POM, Kejaksaan, Pengadilan, Ruang Laktasi, Play Room, Tennant Pernikahan, Ruang Tunggu, Toilet Eksisting, Entrance Garden, Ruang LKPM dan Pengaduan, Costumer Servive dan Informasi, serta Pengambilan Tiket. (prokom05)