Tenggarong – Sebanyak lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, di Amphitheater Taman Kota Raja (Bawah Jembatan Kutai Kartanegara), Jumat (12/11/2021).

Pelantikan itu dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Sekda Kukar H Sunggono serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar tersebut juga diikuti para undangan secara virtual.

Acara diawali dengan pengambilan sumpah oleh Bupati Kukar, dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan dan pembacaan pakta integritas oleh perwakilan pejabat yang dilantik.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam arahannya meminta agar para pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja di tempat jabatan yang baru, karena menurutnya era saat ini ialah era kerja dan kerja, sedikit bicara.

“Sejak hari ini dan terus ke depan adalah hari kerja, ini saatnya kerja, kerja dan kerja jangan terlalu banyak bicara namun harus banyak kerja,” ucap Edi Damansyah.

Berkaitan dengan etos kerja yang disampaikannya tersebut, Edi Damansyah meminta agar metode kerjanya tidak sendiri-sendiri namun bekerja secara kolaborasi, karena menurutnya semangat dari Kukar Idaman ialah gerakan dari seluruh komponen yang ada di Kukar diantaranya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

“Ke depan tidak ada lagi kerjanya sendiri-sendiri, itu sudah lewat lembarannya, tutup lembaran itu,” ucapnya.

Dirinya juga meminta, khususnya kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama bahwasanya apabila bekerja secara sendiri-sendiri pekerjaan tersebut tidaklah akan selesai, namun harus memiliki rasa bahwa pekerjaan tersebut bisa diselesaikan secara baik dengan bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung lainnya, karena menurutnya hal tersebut telah dilakukan saat finalisasi RPJMD, dimana menurutnya semuanya telah terintegrasi secara Cascading (merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi) dalam bentuk dokumen.

“Dari sisi dokumen hal ini sudah bisa kita wujudkan, tinggal nanti bagaimana kita konsisten dalam mengawalnya paska tahapan perencanaan, penganggaran dan pembiayaannya,” ucap Edi.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Kukar, bahwa ke depan dalam menyusun rencana kegiatan baik yang bersifat urusan wajib maupun pilihan harus berdasarkan basis data yang akurat dan evaluasi yang baik. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus sehingga ke depan tidak ada lagi sistem kerja yang berdasarkan hasil penerawangan atau ramalan.

“Saya minta selain ukuran secara normatif formal, ada ukuran hati nurani, hati nurani harus terbangun nantinya, kalo saya mengerjakan suatu program kegiatan dengan biaya sekian, apakah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Edi juga meminta kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama agar membaca peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang rencana peraturan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kukar tahun 2021-2026, menurutnya perda tersebut merupakan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan.

“Ini harus dibaca, karena ini adalah kitab dalam kita merancang kegiatan, baik itu mempersiapkan rencana kerja kabupaten, juga renstra OPD yang ada,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, dirinya menceritakan terkait kegiatan pelantikan yang dilakukan ditempat terbuka tersebut, menurutnya hal tersebut karena ingin menyampaikan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, tidak hanya yang ada di ibu kota kabupaten, tetapi juga dibeberapa kecamatan yang ada di Kukar.

“Terus lakukan evaluasi-evaluasi dan review semua dokumen yang ada, sehingga nanti sesuai daya dukung dan kondisi yang ada kita bisa menetapkan skala prioritas sehingga tepat sasaran,” ucapnya.

Untuk diketahui, adapun pejabat yang dilantik ialah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) diisi oleh H Tauhid Afrilian Noor, Kadis Perikanan dan Kelautan diisi oleh Muslik, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman diisi oleh Maman Setiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh Wisnu Wardhana, sementara untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diisi oleh H Rakhmadi. (Prokom07)

TENGGARONG – Sekda Kukar H Sunggono didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  (Diskominfo) Dafip Haryanto, Kadis Kesehatan dr Martina Yulianti menerima rekanan Kemenkominfo RI yakni PT. Jasnita terkait Tawaran Kerjasama Penyedia Jasa Layanan Darurat 112, Kamis 11 November 2021 di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Tenggarong.

“Pemkab Kukar mengapresiasi atas tawaran kerjasama Jasnita selaku rekanan Kominfo RI terkait layanan darudat 112,” kata Sekda Kukar Sunggono.

Menurut Sunggono, layanan darurat sangat diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dan akses layanan publik yang cepat bagi masyarakat, terutama menyangkut kedaruratan secara cepat, terstruktur dan sistematis.

“Sebelum kerjasama, terlebih dahulu dilakukan sinergitas semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyangkut kesiapan sarana dan prasarana masing-masing. Artinya, tawaran ini sangat bagus dan akan dibahas di internal, apa saja yang diperlukan nantinya,” ujarnya.

Ditambahkan Sunggono, meminta Diskominfo mengkoordinasikan dengan semua OPD mengingat cakupan wilayah Kukar yang sangat luas, perlu telahaan terkait layanan darurat 112 sebagai dasar dalam kerjasama.

“Saya minta Diskominfo mengkoordinasikan ke masing-masing OPD terkait kesiapan dalam penggunaan layanan darurat 112, termasuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga betul-betul dapat terlaksana dengan baik hingga penyediaan SDM-nya,” pintanya.

Sementara itu perwakilan PT. Jasnita Erick mengatakan Jasinta merupakan perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak tahun 1996 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak Mei 2019. Fokus pada layanan jasa nilai tambah telekomunikasi dan pembangunan Smart City dengan lisensi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Call Center, Internet Service Provider (ISP), ITKP/VOIP, jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan sistem Komunikasi Data (jaringan IoT-Internet of Things).

“Layanan 112 merupakan bagian dari implementasi Smart City, khususnya pada pilar smart Governance dan Smart Living yang saat ini sudah melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota di Indonesia, sebagai solusi dalam memberikan layanan darurat cepat termasuk di daerah,” katanya.

Selain itu, sistem tersebut memuat layanan darurat bersifat emergency, butuh pertolongan. Fokus pada kualitas layanan, menggunakan nomor pendek seperti 112, 113, 110, dengan panggilan bebas pulsa serta mendukung multi bahasa karna berstandar internasional (112&911).

“Keunggulan 112 berdasarkan standar internasional, mudah diingat, bebas biaya panggilan dari PSTN maupun seluler, nomor default untuk panggilan darurat di setiap ponsel yang terdaftar di Indonesia. Tujuannya memduahkan masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat, serta mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat,” jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah berharap semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kukar, terutama BPD Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis agar menjadi salah satu motor penggerak dalam memajukan kemandirian desa.

“Saya berharap BPD Lebak Mantan menjadi salah satu motor penggerak dan berbuat yang terbaik untuk kemajuan dan kemandirian desa dengan bersama-sama mendukung visi-misi kepala desa. Ciptakan seluas-luasnya peluang bagi masyarakat desa untuk membuka kesempatan berusaha dan meningkatkan perekonomian, agar cita-cita mensejahterakan masyarakat desa akan cepat terwujud,” kata Bupati Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat saat melantik BPD Lebak Mantan, Muara Wis, Rabu (10/11/2021) di BPU Lebak Mantan.

Menurutnya, diyakini bahwa visi-misi lebak mantan selaras dengan visi Bupati-Wakil Bupati yakni Kukar Idaman Periode 2021-2026 yakni “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

“Pemkab Kukar secara umum telah memenuhi dan memfasilitasi pengalokasian ADD minimal 10% dari APBD dan BHPRD bagi seluruh desa termasuk fasilitasi pengelolaan Dana Desa dari APBN untuk kepentingan masyarakat Desa,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Kukar melalui perangkat daerah terkait akan membantu dan melakukan fasilitasi agar potensi Desa Lebak Mantan dapat tergarap secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Desa.

“Saya mengaharapkan desa dapat lebih pro-aktif untuk berkoordinasi dan konsultasi kepada perangkat daerah di Kabupaten, sehingga potensi desa dapat dikembangkan secara terstruktur berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Diketahui, BPD mempunyai tugas, fungsi, kewenangan, serta hak dan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Desa dan ketentuan yang berlaku. BPD juga lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis di Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Adapun ketiga fungsi BPD yakni, pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Prokom10)

 

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Setkab Akhmad Taufik Hidayat dalam Rapat Paripurna ke -16 dan 17, tentang Penyampaian Tanggapan Nota Penjelasan DPRD Terhadap Pengajuan 2 (dua) buah Raperda yakni Pengelolaan Perkarkiran (yang awalnya didalam Propemperda 2021, ditetapkan dengan judul “Pembentukan BUMD Perparkiran), dan Perubahan atas Perda No. 24/2010 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Kepada Perusda KSDE, Senin (8/11/2021) siang.

Dalam sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah dibacakan Akhmad Taufik Hidayat mengatakan pengelolaan perparkiran sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada pemda terkait perubahan judul tersebut, mengingat dalam kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD tertuang dalam program pembentukan perda 2021 menyebutkan judul yang berbeda.

“Normatifnya, perubahan disampaikan terlebih dahulu kepada pemda untuk selanjutnya disepakati atau tidak. Bahkan naskah akademik terkait perparkiran yang disampaikan kepada pemda pun tidak dibahas dan merekomendasikan untuk membentuk perda tentang pengelolaan perparkiran,” katanya.

Namun rencana Bapemperda tersebut lanjutnya, untuk menginisiasi rancangan perda tentang pengelolaan perparkiran dapat dipahami, sebagaimana alasan yang telah disampaikan. Perlu diperhatikan untuk penataan lokasi parkir, pemda perlu menyediakan fasilitas yang memadai.

“Terkait dengan rencana untuk menarik retribusi perlu diperhatikan Undang-undang (UU) 28/2009 tentang retribusi dan pajak daerah. Dimana objek retribusi terbagi atas jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Untuk retribusi parkir dapat digolongkan dalam retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi dapat dikenakan apabila ada pelayanan yang tersedia. Dapat dikenakan retribusi jasa umum apabila ada peyananan yang disediakan atau diberikan pemda dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,” ujarnya.

Prinsip komersial lanjutnya, pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. “Pada intinta retribusi pelayanan parkir wajib dimiliki layanan parkir,” katanya.

Terkait raperda perubahan atas peraturan daerah No. 24/2010 tentan penyertaan modal pemda kepada perusda KSDE.

“Jika dalam penjelasannya menyebutkan alasan bahwa dalam perda no. 3 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT. Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) hanya merubah bentuknya saja, maka dapat disampaikan disini dalam pasal 9 perda no.3/2020 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah KSDE sudah diatur mengenai modal,” demikian jelasnya. (Prokom10)