TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyoroti update Media Sosial (Medsos) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum sepenuhnya sejalan dengan program pemerintah daerah yakni program “Kukar Idaman”.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin (8/8/2023) di Ruang Pertemuan Bappeda, Tenggarong.

“Saya melihat updateing media sosial masing-masing OPD terkesan brandingnya jalan sendiri-sendiri dan belum sejalan dengan program Kukar Idaman,” kata bupati Edi Damansyah dihadapan para Kepala OPD dan Sekretaris OPD dilingkungan Pemkab Kukar.

Menurut Edi Damansyah, seharusnya yang menjadi brandingnya adalah kepala daerah dengan program Kukar Idaman, sehingga sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Media sosial yang dibangun masing-masing perangkat daerah ini perlu adanya pemahaman dan persepsi terkait branding pembangunan daerah dan yang dibrandingkan itu adalah kepala daerahnya dengan program Kukar Idaman, bukan jalan sendiri-sendiri,” tegas Edi Damansyah.

Bahkan bupati Edi Damansyah kembali mengingatkan arah pembangunan Kutai Kartanegara dengan 23 program Dedikasi Kukar Idaman yang harus dijalankan dan dipublikasikan, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program tersampaikan dengan baik dikalangan masyarakat luas.

“Inilah yang saya harapkan branding medsos masing-masing perangkat daerah harus sejalan dengan program Kukar Idaman, dan jangan sampai jalan sendiri-sendiri, sampaikan program yang ada di masing-masing perangkat daerah sejalan dengan program Kukar Idaman,” demikian atensi Edi Damansyah. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menghadirkan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ramon Dearnov Saragih dan Komisioner KIP M Khaidir, Selasa (8/8/2023) di Ruang Martadipura Bappeda, Tenggarong.

Dalam kegiatan itu bupati Edi Damansyah mengingatkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pasal 52 yang menyatakan bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik atas dasar permintaan oleh pemohon informasi maka akan dikenakan pidana kurungan selama 1 Tahun denda 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

“Hal tersebut sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi platform pemerintahan saat ini. Untuk itu Diskominfo Kukar kiranya dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bermuara pada tercapainya demokratisasi informasi dan meningkatnya partisipasi publik dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Bupati Edi Damansyah juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan layanan helpdesk sebagai upaya percepatan pelaksanaan pelayanan informasi Publik. Untuk itu sosialisasi aplikasi SRIKANDI dan LOBIKU Diskominfo dapat diintensifkan.

“Saya berharap, Rakor PPID se-Kukar ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perubahan mindset dalam memandang keterbukaan informasi Publik,” harapnya.

Ditambahkannya, di masa digital seperti saat ini tentunya banyak pekerjaan yang semakin mudah dilakukan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dalam media digital adalah solusi konkrit yang sudah semakin familiar.

“Untuk itu dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID pada badan publik atau OPD dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai standard pelayanan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu Kadiskominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan rakor tersebut merupakan bagian dari implementasi UU No.14/2008 tentang KIP beserta turunannya yakni peraturan KIP No.1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Tujuannya adalah terselenggaranya kolaborasi antara perangkat daerah sebagai pengguna informasi publik serta wajib memahami kegiatan informasi dalam memberikan informasi kepada pemohon secara profesional serta penguatan dari PPID kepada semua perangkat secara signifikan,” demikian jelas Dafip. (Prokom10)

TENGGARONG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Marsekal TNI Dr.(H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P menegaskan bahwa Program Sertifikasi Tanah Lengkap gratis bagi masyaakat atau PTSL akan terus berlanjut hingga 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan sertifikat hak atas tanah di dampingi Bupati Kukar Edi Damansyah di Kelurahan Jahab, Kutai Kartanegara (Kukar) baru-baru ini.

“Saya turun langsung ke lapangan di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di Kelurahan Jahab, ingin memastikan bahwa program PTSL tersebut berjalan dan tepat sasaran,” kata Hadi Tjahjanto.

Menurut Hadi Tjahjanto program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis akan terus berlanjut sampai tahun 2024 mendatang.

“Program PTSL di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2,2 juta dan telah selesai kurang lebih 75 persen,” ujarnya.

Dari program PTSL tersebut memiliki dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dampak yang diperoleh dari program PTSL adanya pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhannya mencapai 25 Triliun sejak tahun 2017 hingga 2023,” katanya.

Melihat dampak dari program PTSL yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut akan terus dilanjutkan dan akan dipercepat penyelesainnya  sampai dengan tahun 2024 mendatang dengan realisasi dalam bentuk sertifikat.  Jumlahnya 127 juta bidang yang terdaftar.

“Saya berharap dari 127 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dapat mendekatinya, sehingga dampaknya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan program PTSL ini berjalan lancar,” ujarnya.

Terkait tanah yang terlantar, tambah Hadi mengatakan bahwa setelah proses sertifikasi nantinya akan dilakukan regis dan diberikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya di Kutai Kartanegara sehingga perekonomiannya akan terus meningkat,” demikian jelas Hadi Tjahjanto. (Prokom10)

TENGGARONG – Dalam upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh Camat Samboja Damsik ditandai penandatanganan serah terima barang dan uji coba unit damkar oleh Wabup Rendi Solihin, Sabtu (5/7/2023) di Halaman Kantor camat Samboja.

Dalam penyerahan itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin berharap penyerahan satu unit mobil kebakaran di Samboja dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

“Alhamdulillah, Pemkab Kukar melalui Badan Peanggulangan Daerah (BPBD) menyerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran khususnya di Kecamatan Samboja,” kata Rendi Solihin.

“Saya berharap aset ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, termasuk kesiap siagaan para petugas terhadap potensi-potensi terjadinya karhutla, ” pinta Rendi Solihin kepada jajaran Damkar Samboja.

Dijelaskan wabup Rendi Solihin penyerahan damkar tersebut merupakan usulan dari kecamatan Samboja sehingga, dapat direalisasikan tahun ini dengan anggaran Rp7,6 miliar melalui BPBD Kukar termasuk didalamnya pengadaan kapal pemecah gulma.

“Ya, alat-alat di BPBD ini sangat mahal sehingga untuk memenuhi langsung pengadaan di 20 kecamatan membutuhkan suport energi besar dari keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Alhamdulillah tahun 2024 nanti sudah dilakukan pembahasan melalui penyususnan RKPD dan sebanyak 8 unit damkan insya Allah akan diadakan termasuk beberapa peralatan tambahan seperti mobil pemadam yang sifatnya wilayah kampung,” katanya.

Diketahui mobil pemadam kebakaran tersebut terbilang lengkap dan terbaru salah satu kelebihannya yakni dapat mengeleluarkan air di bagian sisi depan, belakang dan samping kanan kiri yang digunakan untuk proses pendinginan. (Prokom10)

TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2023

TENGGARONG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, salah satunya di kalaster Pemerintah Kabupaten yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan inovasi pelayanan kawasan masyarakat pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan).

Pengumuman top 45 pelayanan publik tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Senin (31/7) dikutif pada laman menpan.go.id.

Dalam pengumuman itu, Diah Natalisa menyebutkan bahwa penilaian KIPP tahun 2023 telah dilakukan secara independen dan akuntabel oleh tim evaluasi dan tin panpel independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Finalis top inovasi, yang terdiri dari top 99 inovasi kelompok umum dan top 15 inovasi kelompok khusus telah menjalani proses penilaian lanjutan berupa presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan,” ujar Diah.

Diharapkannya, kemunculan inovasi yang telah terpilih menjadi top pelayanan publik dapat direplikasikan secara luas baik di dalam satu instansi maupun juga antar instansi lainnya.

“Kemenpan RB juga mendorong agar pemimpin instansi untuk melakukan scaling up terhadap inovasi yang ada di wilayahnya masing-masing untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas,” demikian tambah Diah. (Prokom10)