TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-12 Masa Sidang ke III, Jumat (5/8/2022) sore.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Rendi Solihin mengatakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD semester pertama tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, diantaranya terdapat saldo anggaran lebih tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan LKPD. Pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi makro, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan pergeseran pagu sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru, Penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

“Memperhatikan kondisi dan dinamika tersebut, Pemkab Kukar menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022. Hal ini sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 162 ayat (1), bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah,” ujarnya.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud, selanjutnya diformulasikan dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

“Memperhatikan berbagai asumsi dasar sebagaimana terurai dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS 2022, secara umum dapat disampaikan pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,22 triliun. Namun peningkatan tersebut hanya berasal dari pendapatan transfer sebesar 460,65 miliar,” katanya.

Kemudian lanjut Rendi, belanja daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,01 triliun, dan surplus dan defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

“Defisit dalam rancangan perubahan PPAS 2022 sebesar 790,24 miliar. Namun defisit ini masih dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, yaitu Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Nilai SiLPA tersebut akan terkoreksi kembali berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD 2021,” katanya.

“Semoga apa yang disampaikan dapat ditindaklanjuti, dibahas dan disepakati bersama. Proses ini menjadi kesadaran pembangunan di Kutai Kartanegara, berbarengan, semua bersama-sama sehingga segala bentuk kebijakan dengan falsafah dan kearifan panji selaten dan brajaniti di masa kesultanan Kutai “adat yang diistiadatkan“ dapat menjadikan filosofi pembangunan di Kutai Kartanegara saling memberi, saling mengamankan dan saling menguatkan,” ujar Rendi Solihin mengakhiri. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Indra Kesuma Wijaya sekaligus Ketua rombongan melakukan Studi Tiru di Kutai Kartanegara (Kukar) terkait dengan Investasi Pengelolaan Pertambangan Batubara. Rombongan tersebut diterima oleh Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto, Selasa (2/8/2022) pagi di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Tenggarong.

“Selamat datang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Kota Negara,” sambut Totok, seraya mempersilahkan kepada Ketua rombongan rombongan untuk memperkenalkan diri.

“Terima kasih atas sambutan hangatnya jajaran pemerintah kabupaten Kutai Kartaegara,” ucap Indra Kesuma.

Dalam kesempatan itu, Indra menyampaikan maksud dan tujuannya ke Kukar yakni melakukan studi tiru terkait dengan pengelolaan investasi tambang batubara serta dampaknya bagi daerah.

“Terus terang, kabupaten Mesuji merupakan kabupaten yang paling muda di Lampung dan baru berdiri 13 tahun yang lalu dengan 7 kecamatan dan 105 desa. Jumlah penduduk kurang lebih 230 ribu dengan luas wilayah 2500 m2 dengan APBD sebesar Rp850 miliaran,” katanya.

Di kebupaten Mesuji pun kata Indra memiliki potensi pertambangan batubara sama dengan kabupaten Kutai Kartanegara, hanya saja yang membedakan jika di Kukar investasinya sangat luar biasa, sedangkan di Mesuji sendiri baru ada 2 perusahahaan yang sudah mendapatkan ijin pertambangan batubara.

“Inilah yang perlu kita ketahui dan belajar banyak terkait pengelolaan investasi pertambangan batubara di Kutai Kartanegara, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi serta apa saja kewajiban dan yang akan di dapat pemkab Mesuji sendiri,” ujar Indra.

Sementara itu Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto, sebelum menjelaskan terlebih dahulu memperlihatkan tayangan video profil kabupaten Kutai Kartanegara Kukar Idaman.

“Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari regulasi yang sama mulai dari UU No.4/2009 yang diberikan kewenangan terhadap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan pertambangan. Kemudian tentang pemerintahan daerah UU 23/2014 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Perubahan UU No.4/2009, UU No.3/2020 yang menjelaskan tidak ada lagi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hingga pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan Peraturan Presiden 55/2022,” kata Totok.

Dari regulasi tersebut, jelas Totok pemkab Kukar mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan melalui tata ruang diatur melalui tata ruang wilayah, dimana penetapan pada area lahan bekas tambang telah di format untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian dalam arti luas, area konservasi, pendidikan, pemukiman dan pariwisata.

“Pengelolaan pertambangan batubara juga diarahkan dalam bentuk program pengembangan pemberdayaan masyarakat mulai dari Perda No.15/2018, UU No.4/2009, UU No.3/2020, PP No.96/2021, Perbub No. 12/2018, SK Bupati No.439/2021,” jelasnya.

Ditambahkan Totok, salah satunya dari regulasi tersebut yakni Peratruan Daerah (Perda) No. 15/2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

“Dimana TJSP serta program kemitraan dan bina lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat,” demikian jelas Totok. (Prokom10)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melelaui Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menyampaikan Laporan Realisasi Sementer Pertama Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya tahun anggaran 2022, pada Sidang Paripurna ke-7 DPRD, Senin (25/7/2022) di Tenggarong.

“Penyampaian realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Dijelaskannya, semester pertama terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya tahun anggaran 2022.

APBD Kukar tahun anggaran 2022 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai kepada Musrenbang tingkat Kabupaten.

Pemkab Kukar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan telah dirumuskan dengan mengacu pada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar.

“Berikut saya sampaikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan semester pertama tahun 2022,” kata Rendi merincikan.

Realisasi dimulai dari pendapatan semester pertama tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.691.391.903.119,92 atau sebesar 35,50% dari anggaran sebesar Rp4.806.119.851.567,00. Prognosis enam bulan kedepan terhadap pendapatan sebesar Rp3.533.545.468.297,89 atau 64,50%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai semester pertama per 30 Juni 2022, realisasi anggaran pendapatan untuk PAD sebesar Rp167.209.982.597,92 atau 33,37% dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan Transfer sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2022 realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.524.181.920.522,00 atau 35,75%.

“Realisasi pendapatan transfer ini meliputi atas realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.236.055.288.530,00 dan realisasi pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp288.126.631.992,00. Realisasi belanja daerah semester pertama tahun anggaran 2022 secara keseluruhan menyerap anggaran sebesar Rp1.326.050.073.095,89 atau 25,19% dari anggaran sebesar Rp5.315.117.809.202,00,” ujarnya.

“Prognosis enam bulan kedepan terhadap belanja sebesar Rp4.741.253.480.811,87 atau 74,81%,” katanya.

Kemudian realisasi belanja sampai dengan semester pertama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp1.136.495.001.597,89 atau 29,76% dari anggaran sebesar Rp3.826.727.579.507,00.

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya, terealisasi sebesar Rp50.239.134.041,00 atau 6,28% dari anggaran sebesar Rp832.136.772.565,00

Pada tahun anggaran 2022 realisasi belanja tak terduga sebesar Rp29.250.982.100,00 belanja tidak terduga pada semester pertama digunakan untuk belanja tanggap darurat penanganan wabah corana virus disease (covid-19) di wilayah Kukar tahun 2022 sebesar Rp28.866.659.000,00 dan pembayaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk menunjang kegiatan status tanggap darurat kerusakan berat ruas jalan Sebelimbingan-Pendamaran dan Jalan Poros Kahala Ruas (241-242) Kukar tahun 2022 sebesear Rp384.323.100,00.

Prognosis belanja pada semester kedua tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.741.253.480.811,87. Prognosis belanja ini telah memperhitungkan pembayaran sisa kewajiban pemkab Kukar kepada pihak ketiga tahun 2022. Penambahan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Alokasi belanja wajib/mengikat dan pembangunan insfrastruktur.

“Adapun pada anggaran pembiayaan netto pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp508.997.957.635,00 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021,”. Demikian jelasnya. (Prokom10)

TENGGARONG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparakraf) Sandiaga Uno mengapresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang telah melakukan terobosan dan inovasi baru dalam membangkitkan ekonomi kreatif, salah satunya melalui Tenggarong International Folk Art Festival (TIFAF) yang juga masuk sebagai unggulan event nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Menparakraf Sandiaga Uno saat Ngobrol Bareng bersama Bupati Kukar Edi Damansyah, Hetifah Sjaifudin Anggota DPR RI serta para peserta Workshop KaTa Kreatif, Minggu (24/7/2022) malam di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

“Saya kesini ketemu dengan para pelaku ekonomi kreatif yang luar biasa,” kata Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga, kebangkitan ekonomi kreatif telah terbukti 6 kali lipat dapat menciptakan lapangan kerja dan dengan cepat telah menggerakkan ekonomi kreatif kerakyatan, salah satunya di kabupaten Kutai Kartanegara.

“Saya turut bangga atas keberhasilan Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan dan uji petik sebagai seni pertunjukan, ini sangat luar biasa dan sudah mampu berbicara di kancah internasional,” ujarnya.

Ditambahkan Sandiaga, menumbuhkan ekonomi kreatif haruslah dengan inovasi, adaptasi dan kolabaorasi. “Inilah yang saat ini terus kita dorong sehingga ekonomi kreatif di Indonesia tumbuh, berkembang serta memiliki nilai tambah yang tinggi. Terus gaungkan Gerakan “Bangga Buatan Indonesia”. bukan hanya kata siap di mulut saja, melainkan kita pakai, dan kita beli. Maju Bersama Untuk Indonesia,” katanya.

Sementara itu Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa semua komunitas kreatif yang ada di Kutai Kartanegara menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk memberikan ruang berkreasi dan memunculkan inovasi-inovasi baru.

“Saya pastikan semua komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik, bahkan kebijakan tersebut masuk ke dalam RPJMD Kukar melalui program pengembangan ekonomi kreatif,” katanya.

Dihadapan Menparakraf Sandiaga Uno, bupati Edi Damansyah juga berharap apa yang sudah dilakukan pemkab Kukar dalam pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Menparakraf dengan merealisasikan sarana dan prasarana seperti Kreatif Park dan lainnya.

Usulan tersebut langsung disambut oleh Sandiaga Uno, “Siap” kata Sandiaga Uno yang turut disambut meriah oleh semua peserta workshop pecinta seni. “Dari Kutai Kartanegara Untuk Indonesia” Ucap Edi Damansyah mengakhiri. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah kembali melantik 25 Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional dilingkungan Pemkab Kukar, Senin (18/7/2022) siang di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

Dalam arahannya, bupati Edi Damansyah meminta para pejabat yang baru dilantik agar memfokuskan pada pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dalam rangka pembangunan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 6/2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah.

“Saya tekankan agar tetap fokus pada visi dan misi kepala daerah, tidak ada visi dan misi perangkat daerah, rencanakan segala program dan kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan sepihak,” tegasnya.

Selain itu, Edi Damansyah meminta agar terus membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku serta memperhatikan azas kapatutan dan kewajaran. Serta lakukan terus kreatifitas dan inovasi serta percepatan capaian kinerja.

“Apa yang sudah kita capai bukan hanya sebagai prestasi di birokrasi, namun yang paling penting apa yang telah kita capai adalah kebahagian rakyat karena impian dan kebutuhan rakyat bisa terealisasi (jalan, air bersih, listrik, pertanian dan pendidikan yang baik). Ingat kita bekerja untuk rakyat dan rakyat menunggu hasil kerja kita semua,” ujarnya.

Bupati Edi Damansyah juga meminta melakukan percepatan birokrasi dan penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagaimana yang telah dilakukan pada akhir Desember 2021 lalu.

“Tentunya hal ini haruslah kita maknai bahwa saat ini perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik yang lebih ringkas, cepat dan memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

“Saya tidak mau para pejabat struktural dan fungsional di seluruh perangkat daerah sulit berkoordinasi dan sulit dihubungi pada saat permintaan data dan klarfikasi laporan. Jika ini terjadi wassalam,” tegas Edi Damanysah.

Ditambahkan Edi Damansyah mengingatkan kembali seluruh perangkat daerah agar awal tahun 2022 bisa melakukan percepatan pencapaian realisasi kinerjanya, jangan menunggu sampai akhir tahun. Masing-masing kepala perangkat daerah agar memonitor proses mengusulkan SK PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan untuk 2022, sehingga di awal tahun sudah bisa melaksanakan seluruh kegiatan, khususnya pengadaan barang dan jasa.

“Jangan ada lagi pengajuan SK baru disampaikan pada pertengahan tahun, habis waktu kita hanya urusan administrasi kegiatan. Saya tegaskan lagi capaian kinerja yang telah di tandatangani bersama pada perjanjian kinerja di awal tahun 2022 ini sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pejabat struktural. Tunjukkan kinerja dengan baik, jabatan bukanlah tujuan utama namun dengan bekerja ikhlas dan tuntas serta memberikan manfaat bagi rakyat, maka itulah prestasi yang utama dan sebenarnya,” jelasnya (Prokom10).

Diketahui, dalam petikan lampiran SK Bupati Kukar No. P-428/BKPSDM/MP.1/811/07/2022 ditandatamngani secara elektronik, disebutkan jabatan baru bagi pejabat dilingkungan pemkab Kukar yakni;

1. Witontro (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar)
2. Dendi Irwan Fahriza (Kabag Kesra Setkab)
3. dr Aini (Kabid Pemerintahan Balitbangda Kukar)
4. Dr. Tulus Sutopo (Kabid Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Balitbangda)
5. Murdianto (Kabid Inovasi Daerah Balitbangda)
6. Mulyadi Kabid Kebudayaan Disdibud)
7. Riatma (Kabid Pemasaran Disnas Pariwisata)
8. Rini Sulistiowati (Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpolmas)
9. Prima Ade Suryanata (Kasub Inventarisasi dan Dokumentasi Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
10. Muhammad Forqon Kasubag Umum dan Tata Laksana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu)
11. Sri Kumoro (Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Tenggarong Seberang)
12. Okinurahim (Kasubag Umum Tata Laksana kantor Camat Tenggarong Seberang)
13. Muhjirin (Sekretaris Kelurahan Mangkurawang, Tenggarong)
14. Rahmawati ( Kasi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Tenggarong)
15. Riska Herjunita (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mangkruawang)
16. Restiara (Kasi Pemerintahan Kelurahan Melayu, Tenggarong)
17. Hj Priyanti ( Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kantor Camat Tenggarong)
18. Syahril (sekretaris Kantor Camat Muara Wis)
19. Sugiarto kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Muara Wis)
20. Suriansyah (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Kota Bangun)
21. Ema Puspitasari (Pj Kasub Program dan Keuangan Kantor Camat Muara Wis)
22. Rusdianto (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Camat Muara Wis)
23. Ahmad Husaini (Pj Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Camat Kota Bangun)
24. Muhammad Iswan (Analis Kesejahteraan Bagian Sekretariat Daerah)
25. H Hafizi (Analis Kebijakan Disdikbud).

Simak Juga Video Berikut ini;