TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun Anggaran 2021.

Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Dadek Nandemar kepada Bupati Kukar Edi Damansyah ditandai penandatanganan berita acara serah terima, diruang Auditorium Lt. II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Samarinda, Rabu (11/5/2022).

Usai menerima opini WTP, Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan dirinya bersyukur atas pencapaian WTP yang telah diterima, menurutnya apa telah dicapai tersebut merupakan idaman seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Kita mesti bersyukur atas predikat opini WTP 4 kali berturut-turut (LKPD 2018,2019, 2020 dan 2021.red). Ini merupakan Idaman seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia,” katanya.

Bupati Edi Damansyah juga mengapresiasi atas pemeriksaan keuangan oleh tim BPK Perwakilan Kaltim yang tidak hanya sekedar memeriksa melainkan dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa.

“Pemeriksaan keuangan oleh BPK tidak hanya sekedar diperiksa atau diaudit, melainkan saya memaknai-nya dengan sesuatu yang luar biasa, adanya pembinaan, arahan sehingga kualitas keuangan daerah terus diperbaiki lebih baik lagi,” ujarnya.

Menurut Edi Damansyah opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

‘Terima kasih BPK RI atas semua saran dan rekomendasi yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan dan rekomendasi menjadi perhatian dan komitmen untuk ditindaklanjuti secepatnya, sebagai salah satu bentuk kesungguhan dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,” katanya.

Ditambahkan Edi Damansyah, hasil WTP yang telah diterima pemkab Kukar empat kali berturut-turut tersebut, dirinya berharap hal itu bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh jajaran dilingkungan pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi.

“Saya juga ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim atas kinerja yang telah dilakukan sehingga mencapai hasil yang diinginkan,” ujarnya.

Dirinya juga berharap hasil telah dicapai tersebut akan memotivasi seluruh jajaran dilingkungan pemkab Kukar untuk terus melakukan pembenahan khususnya pada tata kelola keuangan sehingga kedepan pencapaian hasil WTP dapat tetap dipertahankan.

Diketahui sebelumya, Kukar memiliki prestasi luar biasa dalam LHP-BPK yakni meraih WTP lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Dikutip dari bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP juga menjadi salah satu syarat bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), disamping persyaratan lainnya, seperti penerapan e Budgeting dan penetapan APBD tepat waktu. Kucuran DID tentunya akan menambah anggaran bagi pemda dalam mendongkrak pembangunan daerah.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar yakni Wakil Ketua DPRD Kukar H.M Alip Turiadi, Sekda Kukar H Sunggono, Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto, Kepala Inspektorat Kabupaten Heriansyah,  Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Ismed serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. (Prokom10)

TENGAGRONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan Patroli Gabungan Operasi Ketupat Mahakam Dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Minggu (1/5/2022) malam di Tenggarong.

Menggunakan kendaraan roda dua, bupati Edi Damansyah bersama rombongan star mulai dari halaman kantor bupati tepat pukul 20.45 Wita, menuju Masjid KH Muhammad Sadjid. Setianyak di lokasi rombongan bupati diterima para pengurus masjid setempat dan bupati Edi Damansyah yang didampingi Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama, Dandim 0906/Kutai Kartanegara Letkol Inf Jeffry Satria dan Sekda Kukar H Sunggono, masing-masing menyerahkan bingkisan lebaran kepada pengurus dan takmir masjid.

Setelah itu, rombongan kembali bergerak menuju Masjid Agung Sultan Sulaiman yang diterima oleh pengurus masjid setempat, kembali bersilaturahmi dan menyerahkan bingkisan lebaran.

Tidak hanya itu, bupati Edi Damansyah bersama rombongan mengakhiri patrolinya dengan mendatangi posko pengamanan Idul Fitri yang berada di simpang lampu merah dermaga Pulau Kumala yang juga disertai dengan penyerahan bingkisan lebaran diterima para petugas setempat.

“Alhamdulillah kami sudah berkeliling dan ini rutin dilakukan untuk melihat aktivitas takbiran di masing-masing masjid dan berjalan dengan baik, aman dan lancar,” katanya.

Dikatakan bupati Edi Damansyah jajaran pemerintah dan Forkopimda telah sepakat mengingat kondisi Kutai Kartanegara masih di level 2 Covid-19, sehingga tidak ada takbiran keliling dan hanya difokuskan pada masing-masing masjid, langgar dan surau.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat, rayakan hari raya idul fitri 1443 hijriah dengan suasana kegembiraan. Kita bersyukur bahwa bulan ramadan sudah berlalu dan dapat melaksanakan aktivitas ibadah dengan baik dan tiba di hari kemenangan, tentunya tetap diingatkan bahwa situasi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Tetap taati protokol kesehatan, gunakan masker dalam silaturahmi bersama keluarga serta lakukan terus vaksinasi hingga dosis ke-tiga,” demikian imbau Edi Damansyah. (Prokom10)

 

Tenggarong – Menjelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah serahkan bingkisan paket bahan pangan dasar bagi Pasukan Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (KPP) Tenggarong, di halaman Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Bidang KPP Kukar, Sabtu (30/4).

Edi Damansyah mengatakan bingkisan yang dibagikan tersebut merupakan tanda hati dari dirinya, sebagai bentuk kebersamaan.

“Hanya itu yang bisa saya sediakan untuk kita-kita kawan. ini adalah tanda hati saya dengan kita, bahwa saya terus bersama dengan pasukan kebersihan Kukar,” ucap Edi.

Bupati juga mengapresiasi kontribusi dan kinerja Pasukan KPP sehingga Kota Tenggarong dinilai masyarakat selalu dalam keadaan bersih dan rapi.

“Mewakili masyarakat saya menyampaikan terima kasih, karena bapak, ibu dan teman-teman sekalian telah melaksanakan tugas dengan baik, Alhamdulillah Tenggarong bersih,” ucapnya.

Pada momentum itu, Edi juga mengatakan Pasukan Kebersihan itu sebutannya akan menjadi Pasukan Kebersihan Merah Putih.

“Berangkat dari hikmah bulan Ramadan ini, saya terapkan nanti resmi namanya Pasukan Kebersihan Merah Putih,” ucap Edi yang disambut tepuk tangan meriah dari ratusan para penjaga kebersihan dan keindahan Kota Tenggarong tersebut.

Mengakhiri silaturahminya, Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Kabid KPP Kukar Abdul Samad menyerahkan secara simbolis bingkisan paket bahan pangan dasar itu kepada perwakilan Pasukan KPP yang hadir.(prokom07).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Rapat Paripurna (Rapar) DPRD Kukar, dengan agenda penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Kukar Tahun Anggaran 2021, Kamis (28/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Rapar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua DPRD HM Alif Turiadi dan Siswo Cahyono tersebut, juga dihadiri Sekda Kukar H Sunggono, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Sementara, Anggota Pansus H Saparuddin mengawali penyampaian rekomendasi mengatakan bahwa DPRD Kukar secara khusus memberikan apresiasi kepada Pemkab dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas prestasi dan keberhasilan yang telah diraih selama kurun waktu tahun 2021.

DPRD Kukar juga mengucapkan selamat atas berbagai penghargaan yang telah diterima oleh Pemkab Kukar dalam kurun waktu tahun 2021, penghargaan tersebut terdiri dari 11 penghargaan skala nasional, dan 26 penghargaan skala regional, dimana hal tersebut menandakan bahwa Pemkab Kukar bekerja On The Track sesuai dengan pencapaian visi dan misi.

Sementara itu, berkaitan dengan rekomendasi, Saparuddin mengatakan bahwa Pansus DPRD Kukar dalam melaksanakan pembahasan LKPj selama kurang lebih satu bulan telah melakukan proses pendalaman dan kajian sehingga terdapat beberapa rekomendasi.

Diantaranya, berkaitan dengan gambaran umum dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan potensi lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan, hasil-hasil pertanian sehingga dapat mengacu kepada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kukar.

 

“Diharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan dengan baik terkait pelayanan publik dan penyelenggaraan perparkiran, khususnya pelayanan perparkiran yang ada di rumah sakit,” ucap Saparuddin.

Berkaitan dengan pengelola keuangan dan aset, Pemkab diharapkan mampu menginventarisasi seluruh aset sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan urusan wajib bidang pendidikan diharapkan dapat merumuskan pola dan implementasi kebijakan pemetaan sarana pendidikan bagi tenaga pendidik (rumah dinas dan atau lainnya) baik yang berada di ibu kota kabupaten maupun yang berada didaerah terjauh dan terpencil, sebagai usaha pemberdayaan dan memasyarakatkan serta meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Dibidang kesehatan, Pemkab diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga, terutama dalam pelayanan BPJS, yang dalam hal ini diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak agar seluruh warga Kukar dapat terlayani dengan baik disemua rumah sakit di Kaltim.

Kemudian, rekomendasi yang berkaitan dengan urusan infrastruktur, diantaranya peningkatan kualitas pekerjaan jalan harus disesuaikan dan mempertimbangkan dengan tingkat topografi, mobilitas aset jalan, penduduk, dan fasilitas publik lainnya. Mengoptimalkan fungsi koordinasi yang baik dan terintegrasi dengan instansi OPD lainnya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan fisik pekerjaan. Dan pemerataan pembangunan yang berkesesuaian dengan kondisi suatu wilayah.

Adapun rekomendasi terakhir, Pansus LKPj DPRD Kukar memberikan catatan beberapa bidang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, Pemkab diharapkan melakukan kegiatan pendataan atau pemuktahiran terkait data untuk melakukan terobosan percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di seluruh wilayah Kukar. Sedangkan untuk urusan ketenagakerjaan DPRD mengharapkan adanya program tepat sasaran khususnya yang berkaitan dengan menyediakan peluang kerja untuk penduduk Kukar, dalam mendapatkan prioritas pekerjaan terhadap perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kukar.

DPRD Kukar juga mendorong kepada SKPD terkait dalam bidang perindustrian dan perdagangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perkebunan serta ketahanan pangan agar dapat membuat terobosan dalam memperkuat ketahanan pangan diwilayah Kabupaten Kukar dalam hal ini ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Diakhir sambutannya, Saparuddin berharap rekomendasi yang disampaikan bukan sekedar kelengkapan dokumen administrasi belaka, namun kehadiran rekomendasi yang dirumuskan, dibuat dan disampaikan tersebut dapat dijadikan bahan masukan, rujukan kebijakan kedepannya dalam mengambil hikmah pelajaran berharga dari proses pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Untuk diketahui, diakhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara Oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama dengan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid serta Wakil Ketua DPRD Kukar H.M. Alif Turiadi dan Siswo Cahyono.(Prokom07)