Tenggarong – Untuk menciptakan kegiatan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka hendaknya didahului dengan riset.

“Ini sesuai pesan Bupati Kukar Edi Damansyah, bahwa setiap kebijakan stertegis hendaknya didahului riset, agar kegiatan berkualitas dan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar Maman Setiawan pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Serta Sosialiasi Riset dan Inovasi Daerah, Kamis (22/2/24) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Maka menurutnya, dua tahun terakhir begitu banyak permintaan riset dari Perangkat Daerah, sehingga BRIDA harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan BRIDA Kukar yakni dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kegiatan BRIDA secara simultan terjadi kerja sama dengan tim ahli yang berasal dari peguruan tinggi negeri maupun swasta, atau instansi yang berkompeten dengan berbegai topik dalam rangka memberikan rekomendasi yang bersifat konkrit kepada Pemda untuk menjadikan sebagai bahan perumusan kebijakan derah.

Dalam konteks peningkatan kualitas BRIDA kata Maman, maka sudah tentu ditujukan untuk mendukung visi misi Kukar Idaman, salah satunya memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani. Biroikrasi yang bersih akan berdampak pada pelayanan birokrasi yang makin mudah, terjangkau sehingga pada akhirnya tercipta masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Bimtek ini guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai Riset dan Inovasi yang terampil di seluruh wilayah Kukar sebagai bagian dari implementasi Visi Misi Kukar Idaman. Peserta agar dapat menambah inspirasi dan wawasan yang lebih luas mengenai potensi karir dan peluang bisnis yang akan maupun telah digeluti.

Melalui Bimbingan Teknis Riset dan Inovasi tahun 2024 ini Pemkab Kukar diharapkan memberikan banyak manfaat bagi semua peserta, baik itu dari sisi keterampilan dan pengetahuan, maupun dari sisi pengalaman, pengembangan riset dan inovasi. (prokom04)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Rumah Cokelat yang berlokasi di jalan Bangen Tawai RT. 02 Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Bupati dan Kepala Teknik Tambang PT Multi Harapan Utama (MHU) Aris Subagyo, juga ditandai juga dengan pembukaan selubung papan nama, pengguntingan pita, serta peninjauan produksi pembuatan cokelat, Rabu (21/2).

Hadir pada acara itu Otorita IKN Bidang Sosial Masyarakat Farid, Manajemen PT MHU Muslim Gunawan, Ketua Yayasan peduli desa Nusantara Madani Muhammad Fadli, Forkopimcam Loa Kulu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Muhammad Taufik, Kepala Desa Lung Anai Lucas Nay serta Kepala  Instansi terkait lainnya.

Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PT MHU, Yayasan Peduli Desa Nusantara Madani serta instansi yang terkait, diharapkan Rumah Cokelat itu dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, dan tentunya menjadi kebanggaan Kukar.

Apa yang sudah dikerjakan ini tidak terlepas dari tekad dan semangat yang kuat untuk mempertahankan hidup, kebun kakao sudah tumbuh dan berkembang,  hasil dari kebun tersebut telah diolah hilirnya, sekarang semua sudah terwujud. Walaupun disampaikan ada beberapa kekurangan, tetapi dari yang sudah tersedia ini dan produksi  sudah dihasilkan sudah bisa diterima oleh pasar.

Edi berharap acara ini bukan sekedar seremonial saja, tetapi melalui silaturahmi ini antara Pemkab Kukar melalui beberapa instansi terkait serta beberapa Perusahaan, Yayasan Peduli Desa, Badan Otorita IKN, para Kepala desa dan perwakilan Masyarakat harus berkomitmen menjaga asset ini.

“Pemkab Kukar siap mendukung langkah langkah selanjutnya, apalagi Desa Lung Anai merupakan salah satu desa budaya, tentunya akan menjadi daerah tujuan para wisata dan tentunya ingin melihat dari dekat rumah cokelat serta Perkebunan cokelat yang dimiliki,” ujarnya.

Edi berharap kepada Kepala desa Instansi terkait untuk menggunakan aset desa ( tanah pemerintah ) yang ada di desa sekitar 2 hektar untuk bisa dipergunakan untuk lahan Perkebunan, dan meminta Dinas Perkebunan untuk menganggarkan pembuatan demplot kakao sebagai sarana pendukung Rumah Cokelat Lung Anai yang akan dibiayai APBD Kukar.

Ia ingin membranding Desa Lung Anai sebagai Rumah Cokelat, ada kebun, ada petaninya dan rumah produksinya, dan jadikan asset desa.

Mengenai masih banyaknya kekurangan, Pemkab kukar akan melakukan menghitung pembiayaannya dan akan dibagi dengan PT MHU, berkaitan dengan lahan ia berharap agar Kepala desa jangan resah, Pemkab Kukar akan berbagai peran dalam mengurusi kebun rakyat bukan kebun swasta, dan menjadi role model Pembangunan di Kukar.

Mengenai stigma yang dinamakan bahwa orang Kutai atau orang dayak itu sering membakar hutan atau berladang berpindah pindah, Edi mengatakan budaya nduru (membakar lahan untuk ditanami) tidak bisa dihilangkan. Hal itu telah disampaikannya kepada Forkopimda bahwa tradisi nduru kalau ingin menaman membuka lahan pasti melakukan nduru, jangan diterjemahkan seperti membakar hutan yang dikhawatirkan sehingga asapnya masuk hotspot disebut terjadi kebakaran hutan.

Namun ia mengingatkan kepada Masyarakat apabila ingin melakukan tradisi nduru silahkan lapor dengan TNI, Polri atau Babinsa punya tanggung jawab bahwa akan melakukan koordinasi dengan baik tentang pembakaran lahan untuk berkebun.

Sementara itu, menurut Kepala desa Lung Anay Lucas Nay mengatakan, Desanya memiliki luas 185,45 hektar hanya termasuk pemukiman, Perkebunan dan perladangan masyarakat berada di luar desa yaitu di Jonggon Desa dan Sungai Payang. Rata rata masyarakatnya pencaharian berkebun atau berladang di ijin HGU perusahaan PT HTI, Niaga Mas dan beberapa Perusahaan lainnya.

Masyarakat Desa Lung Anai sebagian besar ( mayoritas ) berasal dari Suku Kenyah terutama berasal dari Sub suku Kenyah Lapoq Jalan. Sebelumnya mereka bertempat tinggal di Apokayan. Apokayan adalah bentang alam di hulu Sungai Kayan kecamatan Long Nawang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ( perbatasan Indonesia – Malaysia).

Fasilitas Rumah Kakao Lung Anai sebelumnya merupakan aset dari forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) Desa Lung Anai. Kemudian melalui Pemerintah Desa Lung Anai, aset bangunan tersebut dimohonkan untuk menjadi aset Desa Lung Anai. Pada Bulan Agustus Tahun 2013, telah dilakukan penyerahan aset dari pengurus FPMLK kepada Pemerintah Desa Lung Anai melalui Kepala Desa Lung Anai.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan Desa Lung Anai, aset tersebut ditetapkan sebagai Rumah Cokelat Lung Anai.

Iajuga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kukar bersama dinas instansi yang terkait yang telah memberikan bimbingan dan perhatian kepada masyarakatnya, sehingga mereka bisa menikmati beberapa sarana dan prasarana infrastuktur yang ada di Desa Lung Anai. “Karena desa ini dulunya sangat terpencil dan jauh dari ibukota kabupaten, namun sekarang Desa Lung Anai tidak kalah bersaing dengan desa – desa lainnya yang ada di Kecamatan Loa Kulu,” ujarnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Sebanyak 265 orang Calon Siswa (Casis) dari 20 kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengikuti Pembinaan dan Pelatihan (Binlat) Casis TNI Polri tahun 2024 di Aula Serbaguna Gedung Beladiri Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang.Binlat garapan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar yang akan digelar selama 10 hari itu dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, Selasa (20/2/2024).

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Akhmad Taufik mengatakan,
Pemkab Kukar sangat mengapresiasi seluruh instansi TNI-POLRI dalam menyiapkan kegiatan Binlat Casis TNI-POLRI Tahun 2024 ini, dengan harapan adanya bimbingan dan arahan kepada seluruh peserta Binlat Casis mulai dari awal pendaftaran, proses seleksi, hingga penerimaan sebagai Casis AKMIL-AKPOL TNI-POLRI.

“Atas nama Pemkab Kukar Saya mengucapkan terimakasih kepada Dandim TNI AD 0906/Kukar, Danlanal TNI AL Balikpapan, Danlanud TNI AU Balikpapan, Kapolres Kukar dan Kepala Dispora Kabupaten Kukar beserta seluruh jajarannya. Saya berharap agar semua peserta mampu mengikuti kegiatan ini hingga tuntas, terutama kiat sukses dalam penerimaan siswa TNI-POLRI ke depannya” katanya.

Disebutkannya Binlat Casis TNI-POLRI ini adalah pintu masuk paling awal bagi siswa/mahasiswa yang ingin berkarir di instansi TNI-POLRI melalui jalur Tamtama dan Bintara menjadi Taruna/Taruni Akademi Militer (AKMIL) dan Akademi Kepolisian (AKPOL).

“Melalui Binlat Casis TNI-POLRI ini diharapkan agar para Casis kelak menjadi bibit-bibit unggul TNI-POLRI yang mengayomi dan melindungi masyarakat, serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kesamaptaan” ujarnya.

Ia juga berharap dengan berbekal program Binlat Casis TNI-POLRI ini maka putera-puteri Kabupaten Kukar dapat mencapai cita-citanya kelak sebagai abdi negara di bawah institusi TNI-POLRI dengan menjadi Tamtama dan Bintara.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Sigit Imam Prasetyo selaku panitia menyebutkan bahwa kegiatan Binlat merupakan program dari Dispora Kukar untuk memberikan bekal pelatihan kepada para peserta yang akan mengikuti seleksi TNI POLRI nantinya.

Pelaksanaan Binlat ini dilaksanakan sejak tanggal 20 Februari 2024 – 1 maret 2024. Waktu dan tempat pelaksanaan terbagi menjadi beberapa agenda yaitu, tanggal 20 Februari dilakukan pemeriksaan administrasi para peserta yang dilaksanakan di Dispora Kukar.

Kemudian dilanjutkan tanggal 21-25 Februari tes akademik dan psikologi yang dilaksanakan di Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Tenggarong, dan pada 26-27 Februari dilakukan Tes Kesehatan yang dilanjutkan 28-29 Februari tes renang dan antopometri di kolam renang Putri Junjung Buyah Tenggarong.

“Kami berharap 265 peserta ini untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Binlat ini, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan semoga mereka bisa berhasil pada seleksi pendaftaran TNI POLRI nanti” harapnya. (Prokom01).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menyampaikan nota penjelasan Bupati Kukar Edi Damansyah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kukar, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kukar Abdul Rasid, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kukar, Senin (19/02/24).

Dikatakannya Sebagai tindak lanjut dari proses pengesahan pembentukan daerah yang tertuang dalam putusan bersama dengan pemerintah daerah untuk tahun 2024 nomor 170/Sk-25/Dprd/11/2023 dan nomor 23/Skb/Hk/2023 tentang program pembentukan Peraturan Daerah kabupaten kukar Tahun 2024, maka disampaikan 2 (dua) buah rancangan Peraturan Daerah untuk dapat dibahas dan ditetapkan pada Tahun 2024, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang kerjasama daerah dan rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang kerjasama daerah, salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah adalah mendorong kemandirian pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan akan memiliki positive multiplier effect yang mengakselerasi economic growth, penciptaan lapangan kerja, perbaikan pendapatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang meliputi, dinamika ekonomi kabupaten kukar secara umum sangat dipengaruhi oleh perekonomian global seperti harga komoditas batubara/kelapa sawit sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Relatif kecilnya peranan (kontribusi) pendapatan asli daerah di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan mendominasi struktur pendapatan daerah. Isu-isu pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Berdasarkan berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi tersebut penting bagi Pemerintah Daerah berupaya dalam mendorong dan mengoptimalisasi potensi sektor-sektor lain di luar sektor pertambangan. Dengan harapan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menyelesaikan permasalahan sosial. Langkah yang dapat dilakukan salah satunya melalui kerja sama daerah.

“Namun dalam melakukan kerja sama daerah, hingga saat ini kabupaten Kukar belum memiliki peraturan daerah yang menjadi landasan untuk melakukan kerja sama daerah sehingga pada kesempatan ini disampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dapat dibahas bersama dan diputuskan untuk menjadi peraturan daerah”,katanya.

Selanjutnya terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dijelaskan sebagai berikut, keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap roda perekonomian oleh karenanya perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penataannya agar dapat perlindungan dan berkembang.

Saat sekarang kemunculan pasar modern sangat mendominasi dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberadaan pasar tradisional yang dinilai tidak dapat bersaing. Bentuk pengendalian dan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada langkah awalnya adalah menyiapkan regulasinya yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penataan tersebut.
Beberapa permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan telah diidentifikasikan sebagaimana tertuang dalam naskah akademik yang disusun, selanjutnya perlu untuk pemikiran bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk menangani permasalahan tersebut. Yang selanjutnya dari permasalahan yang ada tersebut dapat diterjemahkan bentuk penataan dan perlindungan yang sesuai yang pengaturannya akan tertuang di dalam rancangan Peraturan Daerah.(Prokom06)