Tenggarong – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto, membuka Open Race Ketinting Sport Mahakam Panglima Kodam (Pangdam) VI Cup 2023, di Sungai Mahakam Kota Raja Tenggarong, Jumat (20/10).

Pembukaan ditandai pengangkatan bendera star di kelas Veteran 500 CC Piston 94 oleh Komandan Dandim 0906/KKR, Letkol Inf Jeffry Satria didampingi Plt Asisten Administrasi Pemkab Kukar, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Kapolsek Tenggarong AKP Sukardi, Camat Tenggarong Sukono, Lurah Melayu Aditya Rahman, Kadis, Kadispora Kukar Aji Ali Husni, dan perwakilan kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar.

Menyampaikan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Dafip mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi semua dalam rangka mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata di Ibu Kota Tenggarong, Kabupaten Kukar, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi biaya pariwisata.

Lomba perahu ketinting adalah olahraga kreasi yang merupakan tradisi atau budaya di masyarakat Kukar, tentunya perlu di support oleh berbagai pihak agar budaya ini bisa dilestarikan dan dilaksanakan secara rutin. Ini juga sebagai upaya menjadikan atraksi budaya ini untuk menarik kunjungan wisatawan ke Tenggarong.

Diharapkan lomba ketinting ini masuk dalam agenda pariwisata di Kabupaten Kukar, karena selain memperkenalkan obyek wisata yang ada di Kukar, juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan UMKM yang ada. Pemkab Kukar kedepannya akan terus mendukung terselenggaranya kegiatan ini sebagai ajang untuk mempromosikan kearifan lokal.

“Kita harapkan olahraga kreasi ini terus berkembang dengan baik, mengingat peminatnya juga banyak dan penontonnya selalu melimpah ruah sehingga dapat memberikan hiburan kepada masyarakat,” demikian harapnya.

Sementara itu, Jeffry Satria mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pangdam VI/Mulawaman adalah dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun 2023 yang berlangsung selama tiga hari, sehingga kegiatan ini bertambah meriah lagi karena banyaknya pengunjung yang datang saat car free day hari Ahad nanti.

Kata Dandim 0906/KKR, kegiatan ini memperlombakan kelas 500 CC Piston 94 kategori Veteran, 230 CC Piston 75 kategori Umum, 500 CC Piston 94 kategori Umum 2 orang joki depan, dan 500 CC Piston 94 kategori Umum 2 orang joki belakang.

“Kami berharap, olahraga tradisional ini kedepannya terus digelar bahkan lebih ditingkatkan dan meriah lagi. Sehingga bisa terus berkembang dan dilestarikan, dan tidak akan hilang tergerus oleh perkembangan zaman,” harapnya. (prokom05)

Tenggarong – Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XX Tingkat Provinsi Kaltim yang diperingati di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengumpulkan seluruh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se Kaltim.

“Kelembagaan LPM tidak hanya secara kelembagaan tetapi yang sangat diharapkan bagaimana peran dan fungsi LPM itu sendiri bisa terus ditingkatkan dan dikuatkan secara bersama – sama diProvinsi Kaltim dan Kabupaten Kukar khususnya,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara pembukaan BBGRM ke XX se Kaltim, di Lapangan Bola Kecamatan Muara Badak, Kamis (19/10/23). BBGRM itu dibuka oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik,

Dikatakan Edi Damansyah LPM harus terus didorong agar penguatan peran dan fungsi LPM didesa – desa bisa saling bersinergi dengan lembaga lainnya.

“Mari bersama – sama lakukan evaluasi yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang dikerjakan diwilayahnya masing – masing seperti tag line kita betulungan etam bisa jika dilakukan secara bergotong royong maka semua permasalahan bisa diatasi bersama,” ungkap Edi.

Dalam rangka penguatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa diKukar dilakukan penguatan fiskal selain dari dana ADD dan bantuan pangan khusus juga dilakukan penguatan melalui RT mendapatkan dana 50 juta per RT sudah berjalan dengan baik.

“Peran fungsi ketua dan anggota BPD dalam bentuk fasilitasi penguatan SDM. Untuk itu dituntut LPM diKukar bisa saling bersinergi dalam Rumah Besar pengentasan kemiskinan yang terus berjalan”,ucapnya.

Di Kukar sendiri telah ada penurunan kemiskinan walaupun turunnya tidak signifikan tapi memastikan bahwa yang telah dikerjakan memerlukan konsisten bersama baik di tingkat Kabupaten,kecamatan, Kelurahan dan Desa termasuk LPM.
“Apresiasi dan terima kasih pada LPM, semoga melalui momentum ini peran fungsi LPM bisa optimal dan bersinergi dengan semua stakeholder yang ada didaerah masing – masing sehingga bisa memberikan manfaat pada masyarakat”,harapnya.

Selain dilakukan pemukulan kentungan bersama dan penyerahan simbolis peralatan gotong royong,sebelumnya dilakukan kunjungan ke UMKM Kecamatan Muara Badak,juga dilakukan penanaman pohon bersama Forkopimda Provinsi Kaltim. Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan diposko PMI.(Prokom06

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah Melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional serta Penugasan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (18/10/2023) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.

Pejabat yang dilantik yakni Wiyono sebagai Kadis Pekerjaan Umum (PU). Aryanto Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, dr Sugiarti Kepala Bidang Penunjang RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang, MS Kusmandar Sekretaris Dinas Kesehatan, dr Laode Nur Aida, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehat.
Ir Muhsmmad Safi’i Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Awang Agus Sabandi Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Restu Irawan Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pembangunan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Linda Juniarti Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum.
Hj Nurliana Lutfiana Kabid KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Nurul Fitria Ningsih Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Dina Novianti Kasubag Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ini merupakan bagian dari organisasi dalam hal ini pemerintah Kab Kukar, mutasi, rotasi, promosi sudah menjadi bagian sistem yang permanen didalam organisasi, dan ini juga bagian dari pembinaan karier dan penyegaran.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam menyikapi mutasi, rotasi dan promosi itu biasa -biasa saja, jangan ada pemikiran yang lain jangan ada yang pemikiran salah saya apa sehingga saya dimutasi atau dipindahkan mutasi ini murni kebutuhan organisaai,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Edi mutasi ini tentunya ada mekanismenya, prosesnya yang sudah dilakukan evaluasi secara enternal diorganisasi perangkat daerah.dan juga dilakukan evaluasi oleh tim penilai kinerja.

Kegiatan pelantikan pada hari ini jumlah besarnya fokus di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa ini terus dilakukan evaluasi.

“Karena memang pembangunan Sumber Daya Manusia yang salah satu menjadi fokus di Kukar. Kukar Idaman ini tidak terlepas dari bidang kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Edi memberikan mengapresiasi bahwa didalam perkembangan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan bidang kesehatan, dari data yang ada terus membaik peningkatannya, baik itu dari data kelola maupun dari kinerja.(Prokom -02).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Maman Setyawan beserta jajaran dan Kepala Perangkat daerah terkait, menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Dr. Yopi, Rabu (18/10/23) di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Dr Yopi didampingi Sekretaris Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Wiwiek Joelijani beserta staf.

BRIN mengapresiasi Pemkab Kukar atas pembentukan BRIDA, yang sebelumnya merupakan Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kukar. Hal tersebut merupakan upaya mendukung kinerja BRIDA dalam rangka memperkuat Tusi tujuan dan fungsi Brida guna pengembangan riset dan inovasi daerah dan koordinasi penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Kunjungan juga dilakukan untuk penguatan fungsi bidang BRIDA. Sesuai ketentuan yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, serta Perpres 78 Tahun 2021 mengenai tugas dan fungsi Brida.

Dr Yopi juga mengingatkan agar kegiatan BRIDA sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – Daerah (RPJMN/D) tingkat Provinsi-Kabupaten, kemudian susun dokumen jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut karena OPD membutuhkan data dukung untuk memperkuat perencanaan kegiatan. Jadi, BRIDA bergerak mem-backup perencanaan jangka panjang.

Kemudian, agar membangun ekosistem riset dan inovasi. Hal ini kata Dr Yopi  penting, yakni mulai tingkat anak-anak di sekolah-sekola dan terus ke level lebih tinggi, intinya inovasi secara menyeluruh yang disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

“BRIN akan dampingi secara spasial pemetaan ekosistem inovasi termasuk menyusun rencana induk Iptek.  Indikator apa yang paling penting dimasukkan untuk kemajuan Iptek daerah,” ujarnya.

Sementara, Kepala BRIDA Kukar Maman menyambut baik kunjungan BRIN tersebut dan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi BRIDA Kukar sesuai ketentuan yang ada, termasuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN tersebut.

Acara yang obrolan yang berlangsung santai itu diakhiri dengan saling bertukar buah tangan antara kedua belah pihak. (prokom04)

Tenggarong – Dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara (Kukar) telah mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp 9.8 Miliar,- yang dimanfaatkan Kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi di daerah. Diharapkan apa yang sudah dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi”,pinta Bupati Kukar Edi Damansyah pada acara Rakor Pengendalian Inflasi dalam Upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan Kukar, Selasa (17/10/23) di ruang serbaguna Kantor Bupati setempat.

Dikatakan Bupati Edi Damansyah semua bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada ditengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh subtansinya, setelah rakor harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan pada kelompok yang diberdayakan yang selalu dicek.
“Adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya dari perjalanan itu memberikan pelajaran bagi kita jika semuanya bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik”,kata Edi.

Berkaitan dengan pengendalian inflasi sangat erat dengan kondisi pangan, fenomena alam dan adanya perang. Adanya kebijakan Pemerintah pusat hingga kedaerah dimana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan. Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak dilakukan dengan baik tentunya akan membawa pada situasi kondisi akan terjadi ditengah Masyarakat.

“Ápa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal – hal yang berkaitan bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang”,ujarnya.

Kepada para Camat, Kades dan Lurah Bupati Edi menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Supaya program pengendalian inflasi salah satu kegiatannya pangan murah betul – betul sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan”, pintanya.

Ia berharap dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar – benar ditetapkan titik – titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah kebawah. Dipastikan yang membeli benar – benar masyarakat menengah kebawah jangan sampai sasarannya tidak tepat.

“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan dengan baik tentu semua harus ada kerjasama yang baik dari semua stakeholder dan OPD terkait harus konsisten melakukannya sesuai dengan target yang ingin dicapai”,pungkasnya.

Rakor berlangsung dengan dialog bersama Kepala OPD terkait yang juga diikuti oleh pemerintah kecamatan dan desa melalui zoom.(Prokom06)