Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H. Sunggono, MM bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Jokosusilo, melakukan Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Pengembangan Sistem Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Kementerian Keuangan (Kemekeu) RI, di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) malam.

Sunggono mengatakan pada forum itu, jajaran Bapenda Kukar bersilaturahmi dengan beberapa pegawai dari Kemenkeu RI terkait dengan menghitung asumsi-asumsi pendapatan dan juga seperti apa peluang-peluang sisa serapan anggaran yang ada di Kukar, termasuk meminta pencerahan seperti apa sebaiknya Kukar menetapkan peganggaran, sehingga bisa bersesuaian dengan kebijakan yang ada di pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, menurut mereka (Kemenkeu, red) yang menjadi narasumber beranggapan dan mengapresiasi bahwa langkah yang diambil oleh Pemkab Kukar, termasuk menetapkan anggaran yang tidak selalu pesimis juga tidak terlalu optimis itu dianggap sesuatu yang sudah tepat, termasuk juga Kukar sudah mengupayahkan penganggaran yang berbasis kualitas bukan hanya kuantitas ini juga diapresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi Kukar untuk penganggaran dimasa yang akan datang,” kata Sekda.

Sementara dalam kesempatan itu, Bahari Jokosusilo yang akrab disapa BJS ini menjelaskan bahwa Kukar saat ini menerima pendapatan daerah terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat cukup besar. Di awal tahun 2023 APBD murni Kukar menerima 7,8 triliun kemudian di APBD-P meningkat hampir 100% menjadi 11,8 triliun atau bisa mencapai 12 triliun. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan dari pada dana transper dari pemerintah pusat.

“Kami mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan
Kemenkeu khususnya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), bertujuan untuk lebih memastikan angka-angka yang sudah di dapat dan tidak merekayasa tetapi hasil koordinasi dan koordinasi yang intens dengan kementerian tersebut,” katanya.

Selanjutnya kata Bahari, sebelum APBD Kukar nanti disahkan untuk perubahan tahun 2023 kembali dipastikan, apakah angka-angka yang dipasang sesuai dengan arahan dari Pemerintah pusat.

Kementerian ESDM, mentargetkan misalnya 17 triliun untuk royalti Kukar, kemudian dari 17 triliun itu berapa bagian dari Kukar. Ternyata dari 17 triliun ini bagian Kukar kurang lebih sekitar 32%. Dari 32% itu Kukar mendapat sekitar 6 triliun kenaikan dari 3,47 triliun DBH belum lagi kurang bayar sekitar 2,9 triliun DJPK. Untuk memastikan angka kurang bayarnya 2,9 triliun itu kemudian regulernya meningkat dari 4,7 triliun menjadi sekitar 6 triliun.

“Kemudian nanti berapa yang akan disalurkan ke khas daerah itu sudah ada kisi- kisinya, bahwa angka-angka yang dipasang di APBD-P insya Allah semuanya akan aman tersalurkan, dan adapun kurang bayarnya akan disalurkan nanti di tahun 2024. Ini tugas dari Bapenda Kukar untuk mengkosolidasikan, mengkoordinasikan, dan menjamin bahwa angka- angka pendapatan di APBD-P betul-betul aman, yang bisa digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan masyarakat, dan APBD Kukar yang hampir mendekati 12 triliun ini benar-benar bisa mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Kukar, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam program Kukar Idaman 2021-2026,” demikian katanya. (prokom05)

Tenggarong – Mewakili Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur Diani menghadiri pelantikan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kukar periode 2023-2028, bertempat di Pendopo Odah Etam, Senin (4/9/2023).

Pelantikan kepengurusan BKMT Kukar yang di Ketuai oleh Hj Susilawati Muhammad Arief dilakukan oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Kaltim Hj Aminah Djafar.

Adapun pelantikan itu diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) pelantikan, dan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Kaltim Hj Aminah Djafar kepada Ketua BKMT Kukar Hj Susilawati Muhammad Arief, yang disaksikan diantaranya Ketua MUI Kukar KH Abdul Hanan, Kepala Kantor Kemenag Kukar Nasrun, serta tamu undangan yang hadir.

Ketua BKMT Kukar Hj Susilawati Muhammad Arief ditemui setelah kegiatan mengucapkan rasa syukur karena kegiatan pelantikan tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Dirinya berharap, kedepan seluruh anggota BKMT yang baru saja dilantik bisa bekerjasama, dan semakin solid dalam mengamalkan visi misi serta program yang ada.

“Alhamdulillah hari ini kita telah dilantik oleh pengurus wilayah BKMT Kaltim, kami berharap kedepan BKMT Kukar beserta seluruh anggota yang baru dilantik untuk dapat bersatupadu, mengamalkan semua apa yang ada di visi misi dari pada BKMT itu,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur Diani mengucapkan selamat bertugas dan berkarya kepada kepengurusan BKMT Kukar yang baru saja dilantik dan dikukuhkan, khususnya dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kukar.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama seluruh komponennya akan selalu mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif yang membawa perubahan bagi masyarakat kearah yang lebih maju.

Lebih lanjut, Edi Damansyah berharap kedepan keberadaan BKMT Kukar bisa menjadi tempat untuk terus berinovasi sebagai wadah dakwah yang produktif, khususnya dalam membangun daerah Kukar tercinta, dan mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.

“Jadikan wadah BKMT ini sebagai tempat untuk terus berinovasi, dan sebagai wadah Dakwah yang produktif dalam membangun Daerah Kutai Kartanegara yang kita cintai ini, serta dalam mewujudkan masyarakat yang hidup sejahtera dan bahagia,” ujar Edi Damansyah dalam sambutannya.(prokom07).

Tenggarong – Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani meminta seluruh Kepala Bagian (Kabag) beserta jajaran untuk lebih aktif, efektif, profesional dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, pencapaian target atas pelaksanaan kegiatan.
Hal tersebut diungkapkan Ahyani saat memimpin Apel Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kukar, Senin (04/09/2023).

Ahyani berpesan kepada Kabag beserta jajaran di Lingkungan Pemkab Kukar untuk lebih aktif serta profesional menyikapi perubahan anggaran yang sudah disahkan, tentu dengan anggaran tersebut dapat dipergunakan dan dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tepat waktu.

“Karena anggaran perubahan sudah disahkan, saya minta seluruh Kabag beserta stafnya untuk bisa menyiapkan pelaksanaan kegiatannya, lebih aktif, efekti dan profesional dalam pengelolaan keuangan, sehingga apa yang dilakukan bisa memberikan kontribusi dan manfaat serta tepat waktu dalam pengerjaannya,” pesannya.

Lebih lanjut Ahyani juga mengatakan melalui momentum ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk keseriusan dan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh Kabag terhadapp pengembangan SDM di Lingkup Setda Kukar, sehingga kedepannya bisa bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan.

“Dengan sinergitas dan kolaborasi seluruh Kabag beserta jajaran bisa lebih berkontribusi dan lebih aktif melakukan tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan,” ujarnya. (Prokom09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Dr H Sunggono, MM pimpin apel pagi di halaman kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, yang dirangkai acara Penerimaan Tim Praktek Kerja Lapangan (PKL) Politeknik Transportasi Darat Indonesia Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) Bekasi, Program Sarjana Terapan, Program Studi Transportasi Darat Tahun Akademik 2022-2023, Senin (4/9) pagi.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam amanatnya yang dibacakan Sunggono, mengucapkan terimakasih kepada pihak PTDI-STTD Bekasi bahwa permintaan Pemkab Kukar agar Kukar ditetapkan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PKL Taruna-Taruni PTDI-STTD Bekasi 2023, telah dikabulkan.

Hal ini dibuktikan dengan pengiriman Taruna-Taruni PTDI-STTD Bekasi ke Kukar sebanyak 18 orang, terdiri atas 12 Taruna dan 6 Taruni yang akan melaksanakan PKL sejak 4 September hingga 3 Desember 2023 (selama tiga bulan).

Kegiatan PKL yang wajib dilaksanakan oleh setiap Taruna-Taruni Tingkat IV adalah kegiatan pengaplikasian ilmu transportasi yang telah didapatkan Taruna-Taruni di dalam kelas berupa praktek kerja lapangan dengan melakukan kolektif data, serta mengidentifikasi masalah serta usulan awal pemecahan masalah Transportasi di lokasi PKL di kabupaten/kota provinsi seluruh Indonesia setiap tahun yang bekerja sama dengan Dishub setempat.

Dishub Kukar membantu data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim PKL PTDI-STTD Bekasi berkenaan dengan, Peta jaringan jalan (fungsi dan kelas geometrik), Peta jaringan trayek (jumlah trayek, armada trayek, dan panjang trayek), dan Data prasarana jalan angkutan umum (terminal, halte, stasiun, pelabuhan dan bandara).

“Dishub Kukar membantu menyediakan data secara transparan berkenaan dengan perencanaan transportasi, sertaTidak kalah penting, Dishub Kukar membantu data-data peraturan daerah terkait transportasi Jalan,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemkab Kukar tentu berharap agar Dishub Kukar bukan hanya memberikan pengalaman baru bagi para Taruna-Taruni PKL dari PTDI-STTD Bekasi, namun lebih dari itu, para pegawai Dishub Kukar pun bisa ikut mempelajari ilmu apa yang dibawa oleh para Taruna-Taruni, inovasi dan teknologi baru apa yang mereka gunakan sehingga antara PTDI-STTD Bekasi dan pihak Dishub Kukar saling bersinergi. Kukar berkomitmen untuk siap support sharing informasi apa yang perlu didukung sebelum melakukan PKL.

Perlu disampaikan bahwa perjanjian kerjasama antara Pemkab Kukar dan PTDI-STTD Bekasi pada 23 Juni 2023 yang lalu berkaitan dengan penyiapan SDM Perhubungan untuk menjangkau layanan perhubungan darat dari 193 Desa, 44 Kelurahan, dan 20 Kecamatan se Kabupaten Kukar.

“Salah satu keinginan dari Pemkab Kukar ialah adanya kajian untuk mempersiapkan peraturan di Sungai Mahakam, seperti adanya akses penyeberangan rakyat tradisional yang ingin diperbaiki karena aktivitas di Sungai Mahakam sangat tinggi, sedangkan SDM di bidang perhubungan yang dimiliki oleh Pemkab Kukar masih minim,” demikian pintanya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kukar tersebut, Kadishub Ahmad Junaidi, Sekretaris Dishub Yudi Apidiantara serta para Kabid dan Kasi dilingkup Dishub Kukar.

Untuk diketahui kegiatan tersebut, dilanjutkan silaturahmi dan dialog dengan para taruna-taruni PTDI-STTD Bekasi di lorong lantai dua Dishub Kukar. (prokom05)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten Administrasi dan Umum H Totok Heru Subroto, didampingi Sub Koordinator Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar
Andi Wahyuni, menghadiri undangan Road To Mahakam Investment Forum di JW Marriot Hotel, Kuningan Jakarta, Kamis (31/8).

Kegiatan yang digelar oleh DPMPTSP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut, di buka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni yang ditandai penekanan tombo digital.

Totok, mengatakan kegiatan ini tidak hanya di hadiri peserta dari kabupaten/kota se Kaltim saja tetapi juga mengundang Bank Indonesia (BI) dan para calon-calon Investor dari luar negeri.

Sehingga, kata Totok ini adalah kesempatan bagus untuk membuka peluang investasi di daerah masing-masing.

“Sayangnya Kukar dalam kegiatan ini belum sempat menjadi pembicara karena belum memilki Investment Program (Ipro). Ipro ini menjadi persyarat untuk investor agar mudah masuk karena sudah tergambar program baik secara sektoral maupun ditelnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Totok menjelaskan karena Kukar belum memiliki Ipro maka belum bisa menawarkan untuk investasi rill. Dan harus diikuti dengan data- data yang lebih rill lagi.

Dengan tidak adanya Ipro ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) DPMPTSP Kukar untuk segera menyusun itu. Dan melengkapi data-datanya dan bekerjasama dengan OPD lain untuk mempersiapkan semua. Yang harus dilakukan, kata Totok adalah melakukan penyesuian penataan ruang dan yang paling penting terkait dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru. Kemudian, koordinasi terkait data-data tersebut dengan Dinas Pertanahan Tata Ruang, Bappeda, dan Disperindag Kukar karena jangan sampai ada investor balik lagi (gagal nanam modal di Kukar).

“Pemkab Kukar berharap, DPMPTSP Kukar segera mengkoordinasikan ke pertanahan untuk perbaikan. Bila perlu naik ke Sekda atau Asisten terkait parmasalahan tersebut,” demikian pintanya.

Secara terpisah, Andi Wahyuni membenarkan apa kata Asisten III bahwa Kukar belum mempunyai Ipro, tetapi terkait hal ini sudah dalam tahapan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI). Karena dalam penyusunan IPRO memang diperlukan sebagai instrumen dalam promosi investasi.

Kemudian, kata Andi penyusunan Ipro sendiri membutuhkan dukungan data-data dari berbagai OPD teknis terkait. Dimana sampai hari ini memang dukungan data tersebut belum semuanya bisa mengkafer untuk penyusunan Ipro.

“Dan ini menjadi PR DPMPTSP dan OPD teknis terkait untuk segera melakukan penataan dan pembenahan data. Sehingga data-data yang diperlukan itu bisa mendukung dalam penyusunan IPRO,” kata Andi.

Selanjutnya, Andi menjelaskan bahwa Ipro itu adalah informasi rinci yang disampaikan ke investor. Sampai saat ini DPMPTSP Kukar sudah menyusun peta peluang investasi, penyusunan peta potensi dan peluang investasi pendukung IKN, pengembangan Wisata Pulau Kumala, dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sampai ke realisasinya.

Mudah-mudahan ini bisa ditawarkan ke investor sebagai daya tarik investasi karena tahun ini sudah menyelesaikan laporan akhir kajian penyusunan peta potensi investasi. Yang nantinya bisa di tawarkan ke para investor dengan bekerjasama dengan BI dan provinsi.

Untuk menginformasikan bahwa Kukar punya potensi pendukung IKN dan kawasan industrinya pun, masih dicoba menetapkan titik-titik mana yang memang berpeluang menjadi kawasan industri.

“Kita harus terkoneksi dengan pertanahan untuk penetapan kawasan kawasan industri, sehingga hilirisasi penetapan kawasan itu jadi mudah dan investor pun mau masuk dan melihat Kukar sudah oke,” jelasnya. (prokom05)