Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kukar tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengembangan Manajemen dan Peningkatan Kinerja, Selasa (22/3) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPP Supriadi dan Direktur BUMD di Kukar, yang juga dihadiri Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Pemkab Kukar dengan BPKP Kaltim Nomor 180//MoU/28/HK/2018 dan Nomor MoU-9/PW17/3/2018 tentang Pengembangan Manajemen Pemkab Kukar khususnya tentang peningkatan kinerja Perusda/BUMD (good corporate governance).

Bupati mengapresiasi semua pihak atas terlaksananya MoU tersebut, karena merupakan suatu keinginan untuk menjadi lebih baik dalam menyelsaikan persoalan-persoalan perusahaan.

Dikatakannya, kerjasama tersebut sebagai bentuk perubahan tata kelola BUMD untuk kerah yang lebih baik.

“Perubahan ini memang sulit tapi bisa kita lakukan, ini merupakan komitmen, saya harap BPKP menegur kami jika ada yang tidak sesuai,” ujarnya.

Bupati mengatakan, perubahan yang dilakukan yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja. Maka Edi mengingatkan kepada BUMD agar jangan berharap ada penyertaan modal dari Pemkab.

“Kami hanya memfasilitasi dengan regulasi menghubungkan dengan dunia usaha, maka jalankan dengan baik perusahaan daerah ini,” tegasnya.

semakin banyaknya tugas dan beban dalan menjalankan perusahaan, terkadang tidak terlepas dari permasalahan, misalnya masalah tata kelola dan akuntansi yang belum semestinya sehingga menjadi temuan auditor, maka hal tersebut tentu memerlukan advis dari para ahli.

Demikian juga dengan tuntutan akan pengembangan sumber daya manusia (SDM), managemen asset, bimbingan teknis (Bimtek) dan konsultasi, yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja maupun dalam upaya untuk pembenahan yang sesegera mungkin dilaksanakan untuk mencegah timbulnya masalah hukum.

“Maka diperlukan pengembangan kompetensi SDM BUMD melalui pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.

Acara tersebut juga dirangkai dengan pembekalan tentang Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dan tentang Mamajemen Risiko.

“Saya harapkan untuk diikuti dengan serius.yang penting untuk menambah pemahaman baik oleh Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris, Satuan Pengawas Interen (SPI) maupun jajaran manajer atau kepala bagian,” harapnya.

Diharapkannya lagi, materi pembekalan itu akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana itu tata Kelola perusahaan yang baik maupun arti penting manajemen resiko sehingga dapat membantu memperlancar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menandatangani dan meyerahkan Perbup Batas Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenggarong, juga menandatangani Rekomendasi Pemekaran beberapa Desa, pada Rapat Koordinasi Lurah se- Kukar dan Sosialisasi Penataan Desa, Senin (21/3) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Edi juga mengatakan tentang konteks tata batas desa yang bisa dilakukan oleh Kepala Desa di fasilitasi oleh Camat, dan bila tidak terjadi kesepakatan maka akan dilimpahkan ke tim Kabupaten.

Menurut Edi, batas wilayah hendaknya tidak dipersoalkan, karena itu tidak menghilangkan hak masyarakat, tapi mempertegas batas administrasi kewilayahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan yang terpenting saat ini adalah bukan perdebatan batas wilayah tetapi kerja sama antar Desa atau Kelurahan untuk peningkatan pemasukan kas Desa/Kelurahan agar masyarakat lebih sejahtera.

Ia juga berpesan pada Desa induk yang sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan tidak melepas begitu saja desa persiapan.

“Jangan dilepas terlebih dahulu karena masih dalam tahap persiapan, dan nanti jika masa persiapan tidak sesuai dengan standar penilaian maka tidak akan diteruskan definitif nya, sehingga peran Kades dan Badan Permusyawaratan Desa Induk sangatlah berperan,” pinta Edi.

Edi mengucapkan terimakasih kepada komponen masyarakat yang menjadi Tim Pemekaran Desa dan ia juga meminta tim tersebut tidak berhenti sampai disitu, tetapi tetap mengawal sampai akhirnya ditetapkan menjadi desa definitif.

Selain itu Edi minta percepatan penyusunan APBD Desa agar nantinya pada tahun 2023 bulan Februari semua sudah bisa berjalan.”Saya hanya mentolerir 1 bulan dan bulan April semua sudah rampung,” tegas Edi.

Edi juga menyingung program 50 juta untuk RT yang bisa menjadi salah satu penguatan viskal desa.

“Sebelum ada kebijakan program 50 juta untuk RT, banyak kegiatan RT yang tidak terakomodir dan saya harap program ini bisa dimaksimalkan dan diprioritaskan untuk kepentingan RT,”harapnya.

Disebutnya, program itu pasti ada kekurangan dan akan terus dievaluasi dan diperbaiki agar terus memperkuat viskal di tingkat RT dan Desa. Diakhir ia berharap rakor itu bisa melakukan percepatan dan perubahan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang ada di Kukar. (Prokom08)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meluncurkan aplikasi Data Informasi Masyarakat Sekitar Masjid (Di Masjid) yang diprakarsai oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar, Senin (21/3) pada safari subuh Pemkab Kukar di Masjid Nurul Huda, Desa Teratak Kecamatan Muara Kaman.

Peluncuran aplikasi tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen aplikasi Di Masjid oleh Bupati Kukar Edi Damansyah kepada Ketua Takmir Masjid Nurul Huda M Fathul Jawat, disaksikan diantaranya Sekda Kukar H Sunggono, Ketua DMI Kukar H Muhammad Bisyron, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar KH Abdul Hanan, Camat Muara Kaman Barliang serta para jamaah yang hadir.

Ketua DMI Kukar H Muhammad Bisyron mengatakan aplikasi tersebut merupakan penterjemahan dari keinginan Bupati Kukar Edi Damansyah agar setiap Masjid yang terdapat di Kukar memiliki data yang valid terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan keinginan tersebut, menurutnya DMI Kukar bekerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar menterjemahkan melalui program aplikasi Di Masjid, data yang terdapat di dalamnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kukar, khususnya yang berada pada level Desil Satu (rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah) dan Desil Dua (rumah tangga dalam kelompok antara 10-20 persen terendah).

“Aplikasi ini merupakan penterjemahan dari keinginan Bupati di setiap kunjungannya ke Masjid, bahwa ada kepedulian dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terhadap masyarakat di sekitar Masjid,” ucap H Muhammad Bisyron.

Ditambahkannya, adapun pada pelaksanaannya aplikasi tersebut akan dikoordinasikan dengan DKM, dengan harapan kedepan akan memacu DKM khususnya yang berada di Kukar bisa lebih peduli lagi kepada masyarakat yang berada di sekitar Masjid.

Sementara itu, Bupati Edi Damansyah mengapresiasi peran DMI Kukar dalam menterjemahkan keinginannya, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan kepada warga masyarakat yang berada di sekitar Masjid melalui aplikasi “Di Masjid” yang telah berbasis pada Teknologi Informasi (IT).

“DMI ini adalah salah satu mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan program keagamaan khususnya penguatan peran dan fungsi rumah ibadah, Masjid, Langgar dan Surau kalo di kalangan kita umat Muslim,” ucap Edi.

Berkaitan dengan aplikasi yang telah diresmikan tersebut, Edi berpesan kepada unsur Kecamatan, Desa serta Takmir Masjid untuk mengelola hal tersebut dengan baik.

Menurutnya, terdapat tiga peran dan fungsi Masjid yang telah terkelola dengan baik selama ini, yaitu bagaimana keberadaan Masjid menjadi pusat peribadatan, pusat kegiatan pembinaan keagamaan, serta pusat pemersatu umat. Dari sekian peran dan fungsi tersebut menurutnya masih terdapat satu peran dan fungsi Masjid yang belum dilaksanakan dan dikelola seutuhnya dengan baik yaitu peran dan fungsi Masjid dalam memberikan kontribusi pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

“Salah satu peran Masjid adalah pemberdayaan warga masyarakat, kalau berbicara pemberdayaan banyak hal yang dapat dilakukan,” katanya.

Dirinya juga berharap melalui aplikasi yang baru saja diresmikannya tersebut, kedepan bisa membuahkan hasil yang nyata dan maksimal khususnya dalam mengatasi warga masyarakat pra sejahtera yang berada disekitar Masjid.

Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi kinerja Takmir Masjid dalam mengelola rumah ibadah tersebut, sehingga kegiatan aktivitas keagamaan berjalan dengan baik dan lancar di Masjid Nurul Huda Desa Teratak.

“Tadi telah diserahkan data kepada Ketua Takmir Masjid, data warga kita yang masuk kategori pra sejahtera di sekitar Masjid Nurul Huda, kelola hal tersebut dengan baik,” ucapnya.

Untuk diketahui, kegiatan safari subuh Pemkab Kukar tersebut diakhiri dengan menyerahkan bantuan sembako kepada warga masyarakat pra sejahtera dan Lansia yang berada disekitar Masjid Nurul Huda Desa Teratak.(prokom07)

Tenggarong – Camat Samboja Baharuddin minta seluruh Lurah dan Kepala Desa se Samboja dapat meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN, serta lebih aktif berkoordinasi dalam meningkatkan kualitas kinerja. Hal tersebut disampaikannya pada saat Apel KORPRI di Halaman Kantor Camat Samboja, Kamis (17/03).

Baharuddin mengatakan sekarang era digitalisasi dan eranya sudah berubah, tentunya dirinya kepada seluruh ASN maupun Non ASN agar terus meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dalam segala hal, baik mulai dari disiplin masuk kerja, disiplin berpakaian, disiplin dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya, dimana sebagai ASN memiliki peran sentral dalam menentukan jalannya penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, karena hal tersebut sangat tergantung pada kualitas kerja ASN sebagai aparatur pemerintah.

“Kita bersama harus terus meningkatkan semangat kerja, dengan tetap fokus dan profesionalitas bekerja dalam membangun dan memajukan Samboja agar lebih baik, tentunya saya harap seorang PNS maupun Non PNS tidak perlu menunggu diingatkan untuk bisa disiplin, melainkan kesadaran sendiri agar terbiasa melaksanakan tugas tepat waktu, dan tepat mutu,” ujarnya.

Lebih lanjut Baharuddin juga mengatakan Lurah maupun Kepala Desa memiliki hak memberi hukuman kepada setiap pegawai, dengan harapan bisa mengubah perilaku, sehingga bawahan bisa meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Menurutnya, dengan perhatian yang baik dari pimpian, Lurah maupun Kepala Desa diharapkan staf memiliki profesional kerja, akuntabel, efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan maupun permasalahan yang ada guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Baharuddin menginginkan agar stafnya jangan terpaku dengan pekerjaan rutin, tapi kembangkan kreativitas dan inovasi, termasuk tunjukan kualitas diri untuk memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi. (Prokom 09)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah bersama pengurus Masjid Baitul Muqarrabin Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu, menyalurkan ratusan kilo beras dan telur kepada para warga Lanjut Usia (Lansia) di sekitar Masjid tersebut, Jumat (18/03).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan Bantuan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial kemasyarakatan berbasis Masjid yang digagas oleh pengurus Masjid berkolaborasi bersama Pemkab dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sebulu.

“Ini semua merupakan upaya kepedulian kita bersama untuk saling berbagi. Semoga ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi hidup mereka di saat kondisi yang seperti ini,” ujar Edi Damansyah.

Lebih Lanjut Edi juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Muqarrabin dan Forkopimcam Sebulu yang peduli dan sudah memberikan bantuan kepada Lansia, tentunya dengan apa yang sudah dilakukan kiranya dapat meringankan beban penerima bantuan.

“Kita sangat mengapresiasi atas kepedulian dari Pengurus Masjid Muqarrabin bersama Forkopimcam Sebulu, tentunya kegiatan seperti ini kiranya dapat berkelanjutan dan bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya. (Prokom 09).