Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Operasi Pasar Minyak Goreng (Migor) di Kukar, Rabu (16/3) siang, di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Dalam rapat yang diikuti Perangkat Daerah dan stakeholder terkait tersebut, Edi mengatakan bahwa empat perusahaan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam operasi pasar Migor curah dan kemasan di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Muara Badak.

“Setidaknya ada 486 ribu liter minyak goreng curah dan kemasan yang didatangkan untuk operasi pasar nanti,” ujarnya.

Edi menyebutkan, pada tahap pertama ini ada pemasok Migor curah dari PT Rajawali Nusindo Balikpapan Grup sebanyak 400 ton atau setara 444 ribu liter dan PT Tritunggal Sentra Bhuana Muara Badak 16 ribu liter.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan merk Camar dari PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) Balikpapan 10 ribu liter. Serta PT Sawit Unggul Agro Niaga Muara Badak sebagai pemasok minyak goreng curah di Kecamatan Muara Badak sebanyak 16 ribu liter.

Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa salah satu yang menjadi pembahasan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Migor curah.

Disampaikannya PT KRN mendapatkan rilis dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahwa HET minyak goreng curah naik. Awalnya Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter. Namun, kenaikan HET itu masih belum resmi. Terlepas dari itu semua yang menjadi kewenangan pusat, Edi mengatakan pihaknya mencoba menghitung kebutuhan jumlah minyak goreng di Kukar. Terlebih dalam waktu dekat lagi menuju bulan Ramadan dan Idulfitri. Pada masa-masa itu kebutuhan rumah tangga pasti akan meningkat.

“Jadi intinya tadi ada beberapa perusahaan termasuk BUMN sudah kami pastikan dalam koordinasi, bahwa mereka komitmen menjalankan kebijakan pemerintah berkaitan dengan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng ini,” katanya.

Edi kembali menegaskan, HET minyak goreng eceran di Kukar tetap mengacu kebijakan yang ada, yakni Rp11.500 per liter. Ini adalah HET yang harus digunakan sebelum Pemerintah mengeluarkan aturan baru secara resmi soal kenaikan HET.

“Selama belum ada resmi keluar dalam bentuk tertulis, kita tetap mengacu pada HET yang sudah ada. Tapi kita menegaskan bahwa pengaturan HET ini mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah, Pusat” tegas Edi.

Sebagai informasi, terkait dengan pendistribusian minyak goreng ke masyarakat nantinya akan melibatkan Camat, Lurah, Kades, RT dan Satgas Pangan Kukar.

“Kini masyarakat hanya perlu sabar menunggu terlebih dulu. Karena Pemkab Kukar tengah menyiapkan segala halnya untuk melaksanakan operasi pasar minyak goreng ini, ” demikian ujarnya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kukar Akhmad Taufik Hidayat, didampingi Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Purnomo dan Kabag Pemerintahan Arianto, mengikuti Rapat Sinkronisasi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) secara virtual, Selasa (15/3) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Dalam rapat sinkronisasi itu, dilakukan beberapa pemaparan oleh Instansi-instansi terkait penyelengara IKN, diantaranya Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) yang memaparkan Rancangan Perpres tentang perolehan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di IKN Nusantara.

Dalam Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Ibu kota Negara yang menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Kemen ATR/BPN akan melaksanakan persiapan dan pembangunan IKN, menjamin ketersediaan dan perolehan tanah untuk percepatan pembangunan, serta meminimalisir penguasaan tanah secara berlebihan dan tidak wajar.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Pemerintah Kewenangan Khusus Otoritas IKN Nusantara yang disampaikan oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, mengenai pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN menerangkan tentang kekhususan kewenanangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian Fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta pengembangan IKN Nusantara dan Daerah Mitranya.

Sedangkan dari Kementrian Keuangan, menyampaikan pendanaan IKN yang terkait dalam Undang-Undang tentang IKN terdapat dalam 9 Bab dan 186 pasal. Salah satunya adalah asas-asas pendanaan dan pengelolaan anggaran IKN dan Ibu Kota Negara. (Prokom08)

Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Yulaikah Sunggono melantik Pengurus DWP Kecamatan Loa Janan, periode 2019-2024, Senin (14/3) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Loa Janan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, berlangsung dengan khidmat
Dalam sambutannya Yulaikah mengatakan, dalam organisasi kepengurusan DWP ada beberapa bidang yang hendaknya mampu beegerak untuk memajukan organisasi.

“Masing – masing bidang bisa berperan aktif baik didalam lingkup intern DWP maupun dengan masyarakat luar, bisa berpikir luas, dan bergerak tanggap dengan situasi dan kondisi di sekitar kita,” tuturnya.

Yulaikah mengatakan kepengurusan DWP sangat penting baik di semua tingkatan hingga Kecamatan, karena organiasi DWP sebagai wadah organisasi istri – istri Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung peran suami dalam pemerintahan.

“Oleh karena itu seorang istri harus mampu tampil menjadi sumber semangat bagi suaminya dan tugas Dharma Wanita adalah membantu pemerintah dalam menjalankan program nasional, program hasil musyawarah daerah maupun program lainnya,” ujarnya.

Yulaikah berharap kepada pengurus yang baru dilantik agar bisa lebih meningkatkan kinerjanya agar bisa ikut serta membantu pemerintah menjalankan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kukar Idaman.

“Terlebih kita akan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), keterlibatan organisasi Dharma Wanita sangat penting, disinilah peran organisasi kita sebagai anggota yang intinya tidak semua orang bisa menjadi anggota Dharma Wanita yang turut suaminya membantu dalam pembangunan,” imbuhnya.

Kepengurusan Dharma Wanita Kecamatan Loa Janan periode 2019 – 2924 yang dikukuhkan sebanyak 18 orang, dengan struktur kepengurusan masing – masing bidang, yaitu bidang pendidikan, ekonomi dan koperasi serta sosial budaya. (Prokom02)

Tenggarong – Olahraga Pickleball yang mempunyai semboyan Easy and Fun semakin banyak peminatnya. Pertumbuhan olahraga Pickleball sejak masuk ke Indonesia tahun 2019 tersebut tidak memandang umur pemainnya, sehingga perkembangannya terus tumbuh seperti jamur di Indonesia, begitu pula di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Setelah dilantiknya pengurus cabang Indonesia Pickleball Federation (IPF) Kukar bulan Oktober 2021 yang diketuai oleh Hj Nurul Huda, IPF Kabupaten Kukar melantik pengurus cabang yang pertama, yakni IPF Kecamatan Loa Kulu yang diketuai oleh Tuti Rahayu. Pelantikan Pengcab IPF Loa Kulu digelar di lapangan Pickleball di halaman rumah Sahrullah, Kecamatan Loa Kulu, Sabtu (12/3).

Pickleball adalah olahraga yang menggabungkan unsur tenis, pingpong, dan bulu tangkis. Olahraga ini ditemukan pada tahun 1965 oleh tiga orang ayah – yang merupakan penduduk Bainbridge Island, Washington. Di Indonesia sendiri, Pickleball telah diperkenalkan oleh Jeff Van Der Hulst, ambassador International Federation Pickleball (IFP) yang datang ke Fakutas Ilmu Keolahragaan (FIO), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tanggal 14 April 2019.
Setelah melantik sekaligus meresmikan lapangan pickleball pengurus cabang IPF Kecamatan Loa Kulu, Ketua IPF Kabupaten Kukar Hj Nurul Huda mengatakan meskipun olahraga Pickleball tergolong baru di Kukar namun sudah banyak menorehkan prestasi di beberapa kejuaraan yang diikuti, diantaranya Kejuaraan Nasional diikuti oleh 23 Provinsi pada bulan November 2021 di Surabaya, Open Padang dan Open Kaltim. Selanjutnya akan mengikuti kejuaraan IPF di UNJ Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022.

“Dengan semangat yang terus dikembangkan di Pickleball ini, kami sangat ingin bisa terus mencetak atlet baru untuk Kukar di setiap cabangnya, seperti halnya Pengcab yang baru dilantik ini bisa melahirkan atlet lokal yang berprestasi kedepannya,” harapnya.

Lebih lanjut kata Nurul, meskipun olahraga Pickleball tergolong baru belum masuk di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) namun, semangat untuk berprestasi akan terus berjalan.

“Kami sedang mengusahakan agar olahraga ini bisa masuk ke KONI, semoga bisa secepatnya. Banyak sekali cabang olahraga baru yang berlomba untuk masuk ke KONI namun setelah masuk banyak pula yang tidak berkembang, kami yakin setelah masuk nanti Pickleball akan terus maju dan ini tidak lepas dari bimbingan pengurus IPF Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti Ia berharap perkembangan
Pickleball akan terus berkembang di masyarakat layaknya “virus”, namun bukan virus penyakit, tapi virus yang memberikan kesehatan dan menyenangkan.

Selanjutnya Camat Loa Kulu Adriansyah memberikan apresiasinya atas prestasi yang sudah mulai ditorehkan olahraga Pickleball Kukar.

“Kami sangat mendukung olahraga yang masuk di Loa Kulu ini, kami akan merekomenasikan olahraga ini bisa masuk di KONI Loa Kulu secara administrasi dan diteruskan ke Kabupaten Kukar sebagai bentuk dukungan pemerintah Loa Kulu pada olahraga ini,” ucapnya.

Dikatakannya ada 2 desa di Loa Kulu berbatasan langsung dengan IKN Nusantara yaitu Desa Sungai Payang dan Jonggon. Dalam perkembangannya segala bentuk kemajuan di daerah Loa Kulu harus bisa mengikutinya, agar tidak tertinggal.

Sementara perwakilan dari Pengcab IPF Provinsi Kaltim Dr Baharudin mengatakan sangat bangga sekali dengan Kukar yang sudah memiliki atlet – atlet hebat, dan kemajuan Pickleball Kukar juga cukup pesat mengalahkan Samarinda sebagai Ibukota Kaltim yang baru mulai perkembangannya.
“Semoga perkembangan olahraga ini terus maju agar tercipta atlet lokal go nasional dan internasional. Lapangan disini juga sangat bagus dikelola oleh bapak Syahrul yang mempuyai lahan, kami cukup bangga berada disini.Terus pertahankan apa yang menjadi produk khas Loa Kulu yaitu tempe dan gula merahnya,” pesannya.

Acara turut dihadiri, Anggota DPRD Dapil Loa Kulu Junadi Fahri, Kades Loa Kulu M Rizal, dan Waka Polsek Loa Kulu Bripka Ridwan.(Prokom06)

Tenggarong – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemeritah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono membuka acara Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Kukar, Sabtu (12/3) di hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

DEA merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk mempercepat transformasi digital bidang kewirausahaan, dalam rangka meningkatkan ekonomi digital. Sasaran program ini mencakup mencetak pewirausaha digital baru, upskilling pewirausaha digital maju, dan pengembangan kewirausahaan digital di desa yang inklusif.
Membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah, Wiyono menyebutkan, masuknya Kukar ke dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City dan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), mendorong Pemkab Kukar untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM agar mampu menjadi masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan mandiri.

“Sehingga nanti masyarakat Kukar tidak menjadi masyarakat yang terpinggirkan oleh megahnya pembangunan di IKN Nusantara, tetapi mampu ikut berpartisipasi meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Kawasan IKN,” ujarnya.

Dilanjutkannya, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM ini sejalan dengan program-program pendidikan yang ditawarkan oleh Badan Litbang SDM Kemekominfo. Penjajakan kerjasama ini dimulai sejak pertengahan tahun 2021, dan pada hari Kamis (10/3) telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kukar.

Disampaikannya, kemajuan teknologi terutama di sektor informatika dan komunikasi memaksa untuk melakukan transformasi digital. Kegiatan ekonomi kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Pelaku ekonomi harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya sehingga pengelolaannya menjadi lebih modern dan jangkauan pemasaran menjadi lebih luas.

“Kegiatan DEA ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kukar. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini nantinya akan semakin banyak pengusaha daerah yang mahir memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu bersaing secara global,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, setelah kegiatan DEA ini, dalam waktu dekat akan segera dikoordinasikan untuk pelaksanaan kelas-kelas lainnya yang menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), calon tenaga kerja lulusan Sekolah Kejuruan dan Universitas, tenaga pendidik, serta komunitas-komunitas yang ada di Kukar sesuai dengan target yang tercantum pada Nota Kesepahaman tersebut.

Sementara, panitia acara itu yang merupakan Peneliti Muda Sub Koordinator Penelitian BPSDM Kominfo Banjarmasin Syarifuddin mengatakan, acara itu bertujuan agar UMKM dapat mengelola keuangan secara digital, serta dapat melakukan pemasaran melalui media daring.

“Media daring ini sangat menjanjikan, karena pengguna media sosial sangat banyak di Indonesia, hampir semua orang memiliki media sosial, ini merupakan salah satu potensi ekonomi negara yang hendaknya dimanfaatkan,” ujarnya.

Acara tersebut berlangsung dua hari yakni 12 dan 13 Maret, dengan narasumber dari Fakultas Ekonomi Unmul dan Kemenkominfo, diikuti 70 peserta yang merupakan pelaku UMKM di Kukar.

Hadir mendampingi Asisten II saat pembukaan acara itu, Kepala Diskominfo dan Persandian Kukar Dafip Haryanto.(prokom04)