Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono berharap keberadaan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP-Korpri) periode 2021-2026 Kukar yang akan segera diusulkan untuk dilantik, bisa lebih berkontribusi nyata dan bermanfaat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat finalisasi pergantian “Reshuffle” DP-Korpri Kukar periode 2021-2026 di Pendopo Wabup Kukar, Kamis (17/2/2022).

“Saya sangat berharap kepada teman-teman yang ada ini untuk bagaimana keberadaan Korpri ini bisa lebih memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang lain, dari jumlah keseluruhan PNS yang ada teman-teman lah yang terpilih jadikan ini sebagai peluang amar makruf nahi munkar,” harap H Sunggono.

Lebih lanjut, berkaitan dengan periode masa jabatan kepengurusan yang cukup lama di DP Korpri, H Sunggono meminta jajaran pengurus yang baru nantinya untuk menyusun rencana kerja jangan pendek, menengah dan panjang, sehingga dalam melakukan evaluasi kinerja dapat diketahui hal-hal apa saja yang telah tercapai dan belum tercapai.

“Saya tahu dan faham kita semuanya sibuk dengan keseharian kita, tapi kalau kita berkomitmen untuk membangun Korpri bersama-sama insyaAllah pasti semuanya bisa,” ucap H Sunggono.

Dirinya juga meminta kepada para pengurus Korpri yang nantinya akan dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga program kerja yang telah disusun bisa tercapai dengan baik. Karena menurutnya hal tersebut sejalan dengan upaya Korpri Kukar dalam mensukseskan program dedikasi Kukar Idaman berupa program ASN Bahagia.

“Untuk teman-teman yang namanya masuk dalam kepengurusan, nantinya setelah dilantik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh bukan sekedar namanya aja ada disini (Susunan Kepengurusan-red) jangan nanti pas diundang rapat banyak alasannya, karena menurut saya itu kurang elok,” ungkapnya.

Lebih lanjut, H Sunggono berharap keberadaan DP Korpri Kukar juga bisa berkontribusi nyata kepada para anggotanya seperti yang dilakukan oleh DP Korpri di kabupaten/kota lain yang ada di Kaltim. Menurutnya, bahwa keberadaan Korpri di daerah tersebut telah berkontribusi nyata terhadap para anggotanya dengan memberikan tali asih kepada para anggota Korpri yang memasuki masa pensiun, anggota Korpri yang terkena musibah, maupun yang dalam keadaan sakit menggunakan dana iuran bulanan yang dikelola, yang mana menurutnya hal tersebut bisa ditiru untuk diterapkan di Kukar.

“Saya ingin ke depan kita bisa meniru apa yang telah DP Korpri Kabupaten Kota lainnya itu, sehingga eksistensi Korpri bisa dirasakan para anggotanya,” ucap H Sunggono.

Berkenaan dengan pengelolaan dana iuran guna kesejahteraan para anggota tersebut, H Sunggono meminta agar mekanisme dan prosedur yang nantinya akan diterapkan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama seluruh perwakilan anggota Korpri.

“Nanti tolong dibantu carikan runutan dasar hukumnya, kemudian kita lihat di tempat lain seperti apa sebagai hukum perbandingan, jadi tahapan awalnya cari dulu referensinya,” ucap H Sunggono.

Untuk diketahui, pada finalisasi reshuffle tersebut jabatan Ketua DP Korpri oeriode 2021-2026 posisi Ketua diemban oleh Sekda Kukar H Sunggono, untuk Wakil Ketua Satu di jabat oleh Asisten Satu Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Wakil Ketua Dua dijabat oleh Assisten Dua Setkab Kukar Wiyono, Wakil Ketua Tiga dijabat oleh Assisten Tiga Setkab Kukar H Totok Heru Subroto, Wakil Ketua Empat dijabat oleh Kadis Sosial Kukar H Hamly, sementara untuk Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar H Rakhmadi, dan untuk Wakil Sekretaris dijabat oleh Tulus Sutopo, sementara itu jabatan Bendahara dijabat oleh Yulis Nur.(prokom07)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin di dampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun 2023, Selasa (15/02) di cafe Kopiral Jl KH Akhmad Mukhsin, Tenggarong.

Acara tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kukar.

Wabup H Rendi Solihin mengatakan melalui momentum teresebut, Pemkab bersama seluruh stakeholder dan masyarakat dapat lebih meningkatkan sinergitas, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan di tahun 2023 lebih terarah, terukur dan akuntabel dengan menjawab isu-isu strategis, guna mewujudkan visi misi Kukar Idaman menyambut Ibu Kota Negara (IKN).

“Kukar mendukung penuh keberadaan IKN, tentunya ini semua menjadi tantangan kita dalam mempersiapkan SDM yang unggul, peningkatan penyediaan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Maka dari itu, Rendi berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder, dapat meningkatkan dan terus melakukan perubahan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2023, guna menggali secara optimal sumber pendapatan dari pusat, baik melalui APBN, Dana Alokasi Khusus, dana insentif daerah dan sumber lainnya, guna membiayai pembangunan Kukar, sehingga nantinya benar-benar memperhatikan skala prioritas dan urgensi yang tepat sasaran, terukur dan akuntabel.

Lebih lanjut Rendi mengatakan Pemkab Kukar telah menyampaikan secara terbuka kepada Pemerintah Pusat, tentang dukungan IKN di wilayah Kukar, namun yang menjadi catatan dan perhatian semua, bahwa Kukar bukan hanya menjadi daerah penyangga namun harus menjadi daerah mitra IKN yang tidak termarjinalkan dengan megahnya pembangunan wilayah IKN. .

Terkait hal itu, Rendi mengatakan Kukar harus siap dengan konsep-konsep pembangunan kewilayahan yang lebih detail, fokus, serta menggambarkan arah pembangunan Kukar yang lebih menekankan pada daerah yang maju dan berbudaya, pemerataan pembangunan daerah berbasis potensi wilayah, penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.

“Tentunya saya berharap seluruh OPD, stakholder dan lapisan masyarakat untuk dapat menangkap peluang itu,” ujarnya.

Rendi selanjutnya mengatakan, dalam pendekatan pembangunan di era ekonomi saat ini, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kesiapan kualitas SDM, terutama pada kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang harus dapat disiapkan secara gradual, terarah dan berkesinambungan.

“Salah satu dorongan yang dilakukan yakni dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan penduduk angkatan kerja yang seiring dengan potensi ekonomi yang dikembangkan, ini harus dapat ditopang dengan lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun non formal,” pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar yang juga selaku Ketua Panitia acara itu, Syarifah Vanesa Vilna mengatakan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah tahun 2023 yakni “Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Pengembangan SDM”, dimana tema tersebut menjadi bagian dari fokus pembangunan yang mengarah pada peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat dengan lebih baik, yang mengarah pada penguatan pembangunan sektor terbarukan berbasis pada potensi desa dan kecamatan yang terintegrasi.

Vanesa mengatakan sebagai daerah yang memiliki kekuatan pada sektor pertambangan dan penggalian, Kukar sangat rentan dengan dinamika perekonomian global yang tidak selalu berjalan positif. Untuk itu transformasi ekonomi, merupakan strategi dasar dalam proses pembangunan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Wiyono, Forkopimda Kukar secara virtual, dan seluruh Kepala OPD Kukar, serta tokoh masyarakat, toko agama, dan organisasi kemasyarakatan di Kukar. (Prokom09)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko, Rabu (16/2). Acara itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda mengatakan, Undang – Undang di bidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing – masing.

Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai, bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efesien dan efektif, melaporkan pengelolaan Keuangan Negara secara andal, mengamankan aset Negara dan mendorong ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan.

Lebih lanjut disampaikannya, sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah – daerah yang jangkauannya sulit, Kukar memiliki “pekerjaan rumah” dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata, dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional,” tuturnya.

Diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi para Kepala Perangkat Daerah, dapat memberikan pemahaman yang cukup dan kesadaran pentingnya mengelola risiko dalam suatu manajemen yang baik kepada para Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya pelaksanaan workshop Manajemen Risiko bagi pejabat Administartor/Fungsional Madya dan Pejabat Pengawas/Fungsional Muda diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus kecakapan mengelola program dan kegiatan serta risiko ditataran pelaksanaan.

“Ikuti dengan serius dan sungguh -sungguh agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan memperoleh hasil yang optimal,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kukar H Heriansyah mengatakan, tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko, yakni agar mampu melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko agar tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai, terutama yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kukar Idaman.

Adapun sosialisasi dan workshop manajemen risiko diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah. Sedangkan workshop Manajemen Risiko bagi para Pejabat Administrator Fungsional madya dan Pejabat Pengawas Fungsional Muda sebanyak 116 orang.
Prokom-02)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Wakil Bupati H Rendi Solihin meninjau lokasi yang rencananya akan di bangunkan fasilitas umum oleh PT Kutai Energi, di lahan 16 hektar di Dusun Beringin Jaya Kecamatan Loa Janan, belum lama ini.

Pada kesempatan itu Bupati juga didampingi Camat Loa Janan Muhaji, Kepala Dinas PU Kukar Wisnu, Kabag Prokom Ismed, Wakil Direktur Utama PT Kutai Energi Arief dan Kepala Desa Tani Harapan Ismail.

Wakil Direktur Utama PT Kutai Energi Arief mengatakan, di lokasi tersebut akan dibangun fasilitas umum berupa jalan, masjid, sekolah, gedung serbaguna, dan sarana dan prasarana air bersih dan tahun ini akan mulai dibangun untuk masjid dan sekolah.

Sementara, Edi Damansyah mengapresiasi komitmen PT Kutai Energi terhadap kewajiban program tanggung jawab sosial di daerah operasi di Loa Janan. Ia ingin kedepan bagaimana kontribusi sinergitas kolaborasi antara Pemkab Kukar dengan perusahaan berjalan dengan baik dan berlanjut.

Bupati berharap dengan adanya kewajiban program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, akan lebih mensejahterakan warga. Juga diharapkan selalu memberikan bimbingan dan pembinaan ekonomi kepada warga sekitar lokasi khususnya desa-desa ring 1 di Kecamatan Loa Janan.

“Ini bagian dari mempersiapkan wilayah Kukar atas keberadaan Ibu Kota Negara dengan mempersiapkan peningkatan sumber daya manusianya, ” ujarnya.

Edi Damansyah berharap jika ada relokasi di daerah eks tambang, agar pembangunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya, megah, lengkap sarana dan prasarananya, sehingga memberikan kesan yang baik bagi perusahaan dan khususnya untuk Kukar.(Prokom-Opik)