Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat segera melakukan perubahan, inovasi, perilaku dan budaya kerja serta bekerja keras menjadikan Kukar lebih baik.

Hal itu disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah saat melakukan safari subuh, Rabu (02/03/2022), di stasiun Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kukar, Rondong Demang Tenggarong.

Bupati mengatakan tidak terasa 1 tahun kinerja Edi-Rendi sudah berjalan, tentunya banyak sekali yang harus dilakukan evaluasi didalam program Kukar Idaman yang tahun lalu belum semua bisa di laksanakan, maka dari itu di tahun 2022 ini program yang menjadi prioritas dapat terakomodir diseluruh OPD dan Kepala OPD harus bisa melaksanakannya demi mewujudkan visi misi Kukar Idaman yakni mewujudkan Masyarakat Sejahteta dan Bahagia.

“Pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat mulai dari berkualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal, maka dari itu apa yang sudah menjadi program prioritas di seluruh OPD dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, sesuai dengan visi misi Kukar Idaman, ” ujarnya didampingi Wabup Rendi Solihin.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan masyarakat sangat berharap Kukar menjadi lebih baik, baik dari interkonektivitas infrastruktur jalan, air bersih, listrik, sinyal hingga pembangunan yang merata.

“Untuk itu, saya ingin seluruh Kepala OPD dapat amanah dan terus lakukan evaluasi terhadap bawahannya misalnya lakukan penilaian kinerja pejabat pengawasnya, administrator dan seterusnya secara 3 bulan sekali untuk dievaluasi terhadap kendala maupun permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program pemerintah daerah,” ujar Edi.

Edi mengatakan di 1 tahun kinerja dan perjalanan Edi – Rendi dalam menjalankan roda pemerintahan sudah sangat cukup untuk mengukur kinerja dari para Pejabat Kukar, maka dari itu dirinya percaya bahwa kepala OPD yang ada sangat amanah dan dapat melaksanakan apa yang menjadi prioritas program Kukar Idaman dan mengatasi permasalahan yang ada di dalam OPD tersebut.

“Saya harap seluruh kepala OPD dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja organisasinya, dapat merealisasikan apa yang menjadi prioritas program pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia,” ujarnya.

Safari subuh di tutup dengan tausiah dari Ustad Harunu Rasyid dan doa oleh ustz HM Bisyron. (Prokom 09).

Tenggarong – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kutai Kartanegara (Kukar) gelar Audit Kearsipan Internal tahun 2022 Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Jumat (4/3) di Ruang Serba Guna Kantor Bupati setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Diarpus Kukar Hj Norhairi mengatakan Audit Kearsipan Internal itu dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis, yang diikuti 18 Bagian Unit Pengolah Pencipta Arsip di Kantor Bupati Kukar .

Adapun maksud dan tujuannya, menurut Hj Norhairi adalah untuk terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan, dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan prinsip kaidah standar kearsipan dan peraturan perundangan yang berlaku.

“Dengan demikan dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, hasil audit kearsipan internal di Sekretariat Kabupaten Kukar itu sudah terjadi perkembangan yang sangat baik

“Pengelolaan arsip yang baik akan semakin optimis apabila didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar,” katanya.

Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan arsip dari Bagian yang ada di Setkab Kukar.(Prokom-02)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti, secara virtual mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Politik dan Pemerintah Umum untuk mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Selasa (1/3) di Kantor Bupati Kukar.

Juga turut mendampingi Asisten I, perwakilan Bagian Pemerintahan Deddy Setyo, dari Bappeda Dayang Siti Dahlia dan dari BPKAD Ahmad Marisi. Acara itu diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa perlu adanya sinergisitas dan tim yang terpadu di tingkat Pemerintah Daerah dalam persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Kami sangat berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memperkuat dan memperlancar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 23 tahun 2014,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Bahtiar meminta Kesbangpol baik Provinsi maupun Kabupaten untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada waktu sebelumnya, demi menghasilkan output yang diharapkan yaitu suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 sebagai bentuk mensukseskan urusan Pemerintahan Umum.

“Kita tidak hanya mengikuti tahapan yang diberikan KPU (Komisi Pemilihan Umum.red), namun kita wajib menjamin terjadinya Pemilu damai, aman, tentram maupun maupun mengedukasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

Sementara, Pelaksana Tugas Dirjen Bina Pembangunan Daerah Sugeng Hariyono yang hadir sebagai narasumber mengatakan, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian menjelang Pilkada serentak 2024.
Salah satunya terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dia merinci beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Renstra perangkat daerah, agar memperhatikan program-program yang berkaitan dengan urusan Kasbangpol, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tahun 2021.

Selanjutnya, perlu disusun roadmap mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, sehingga tercipta pemahaman bersama terkait persiapan Pilkada Serentak 2024.

“Pemda harus terus berperan aktif dalam memperhatikan acuan-acuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat terutama terkait dengan pelaksanaan Pilkada serta melaporkan kondisi aktual di daerah,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan menuturkan, pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemda yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 dapat membentuk dana cadangan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Khusus untuk Pilkada serentak tentunya nanti lewat mekanisme membentuk dana cadangan, dan ketika tahapan pelaksanaan dimulai maka dianggarkan dalam bentuk hibah, dan sebagai syarat untuk bisa mencairkan dana hibah, maka wajib tentunya disepakati dan ditandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” demikian katanya. (Prokom06)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan bantuan peralatan Pemadam Kebakaran (Damkar) kepada para relawan kebakaran keluarahan Loa Ipuh dan Timbau Kecamatan Tenggarong.
Bantuan itu diserahkan oleh Asisten III bidang Administrasi dan Umum Totok Heru Subroto usai mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke 103, Selasa (1/3) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Bantuan yang diberikan berupa pompa air portable masing – masing 1 unit, tandu lipat 1 unit, gerobak dorong 1 unit, Handy Talky (HT) masing-masing 2 unit, baju tahan panas masing-masing 3 stel, sepatu bot masing-masing 11 pasang, nozzle 2 unit, helm masing-masing 10 buah, sarung tangan pelindung 3 pasang, dan tabung Apar (alat pemadam api ringan) masing-masing 1 unit.

Totok Heru Subroto ditemui usai acara mengatakan peringatan hari kebakaran dan penyelamatan biasanya dilaksanakan secara besar-besaran setiap tahun, namun karena tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid 19, maka acaranya hanya dengan mengikuti upacara peringatan secara virtual.
Disebutkannya, sesuai arahan Mendagri akan dicanangkan pembentukan relawan – relawan di seluruh Kabupaten/Kota bahkan sampai ke desa-desa.

“Jadi kita (Pemkab.red) diminta untuk mendukung, baik dalam penggalangan maupun pendanaan dari sisi anggarannya, termasuk menginventarisir berapa relawan yang kita butuhkan, mudah – mudahan nanti bisa terlaksana,” ujarnya.

Ditambahkannya Pemkab Kukar sangat mendukung pembentukan relawan pemadam dan penyelamatan, bentuk dukungannya akan menyiapkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.

“InsyaAllah nanti jika sudah menjadi program akan kami laporan ke pimpinan (Bupati.red), kemudian nanti kita rapatkan termasuk kebutuhannya,” katanya.

Dikatakannya, karena hal tersebut adalah kebijakan nasional, sudah selayaknya Pemkab mendukung dan ikut andil dalam pembentukan relawan itu, apalagi Kukar termasuk daerah yang rawan bencana, baik kebakaran, banjir maupun tanah longsor.

“Menurut saya kebijakan ini bagus, saya juga baru tau ternyata begitu banyak kejadian musibah kebakaran di Indonesia dan ini juga sering terjadi di daerah kita,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar Marsidik, mengimbau kepada para pemilik bangunan, baik itu rumah tinggal, kos – kosan maupun tempat usaha untuk memperhatikan jaringan listriknya, karena listrik sering menjadi pemicu terjadinya musibah kebakaran.

“Kalau jaringan listriknya sudah usang, kabel-kabel nya banyak yang sudah tua segera lakukan peremajaan, agar tidak terjadi korsleting,” katanya.

Terkait pembentukan relawan, Marsidik mengungkapkan di Kukar sudah sejak lama dibentuk relawan ini, bahkan saat ini sudah terbentuk di 18 kecamatan dengan jumlah kurang lebih 76 relawan, yang masing-masing memiliki 20 – 40 orang anggota.

“Dan semua itu sukarela inisiasi masyarakat, kita lakukan pembinaan dan dukungan sarana prasarananya dan itu tersebar di kecamatan dan desa – desa,” demikian ngkapnya. (Prokom01)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto, mengikuti secara virtual penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Jumat (25/2), di ruang konferensi vidio Kantor Bupati Kukar.

Acara itu diikuti para pejabat terkait Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Indonesia, baik secara daring maupun kehadiran langsung.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan Surat Edaran Bersama (SEB) menjadi panduan bagi Kepala Daerah untuk membuat kebijakan yang pro Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dan Produk Dalam Negeri (PDN), dan apabila diimplementasikan akan membuat perubahan besar.

“Ini akan menjadi lompatan besar kita kedepannya, kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan UMK dan PDN berjaya di negeri sendiri,” ujarnya.

Dikatakannya, Kemendagri dan LKPP menyepakati agar Pemda membelanjakan 40 persen anggaran belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dari APBN/APBD diperuntukan bagi UMK, koperasi dan produk dalam negeri.

Mendagri juga mengapresiasi kinerja LKPP, menurutnya, inovasi yang dilakukan LKPP dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Sementara itu Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa SEB tersebut akan memulai babak baru PBJP, khususnya di Pemda nantinya belanja pemerintah melalui APBD/APBN yang diperuntukan bagi UMK dan PDN bakal memperkuat ekonomi dan mendongkrak daya beli masyarakat.

Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu, juga mengatakan untuk memudahkan Pemda melakukan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, LKPP telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.

“Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan UMK untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa yakni melalui platform katalog elektronik dan toko daring, UMK dapat mendaftar dan memasarkan produknya melalui toko daring itu,” ujarnya.

Ikut hadir mendampingi Asisten III, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Aspiannur Sandi, Kabid Aset Daerah BPKAD Akhmad Marisi dan perwakilan dari Inspektorat. (Prokom01)