Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono melakukan penilaian dan wawancara kepada peserta nominasi Lomba Gelar Inovasi Pelayanan Publik kategori Puskesmas dan Desa, Rabu (15/12) di Ruang Rapat Bagian Organisasi Kantor Bupati Kukar.

Wawancara para nominasi itu berlangsung mulai dari tanggal 13 hingga 15 Desember 2021. Gelar Inovasi itu diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satunya yakni, Puskesmas Kahala Kenohan, dengan materi presentasi berjudul Kerekatan Bidan dan Penguling (Dukun beranak), serta Puskesmas Perangat Marang Kayu dengan materi berjudul Alarm Merah Kuning Keraputri.

Sunggono mengatakan, Gelar Inovasi merupakan bentuk apresiasi atas inovasi-inovasi pelayanan publik oleh OPD di Kukar.

Sunggono menginginkan agar inovasi jangan hanya sekadar menjadi pengetahuan saja, namun harus menjadi budaya dalam organisasi.

“Mindset think out of the box harus di bangun agar dapat memecahkan permasalahan secara kreatif, solutif, dan inovatif,”ungkapnya.

Sunggono juga mengapresiasi peserta dari Puskesmas Kahala yang begitu detail mengelola data.

“Saya kagum data 10 tahun yang lalu masih bisa ditampilkan dengan baik dan konsisten dengan inovasi yang dilakukan,”ungkapnya.

Ia juga sangat bersyukur dengan inovasi yang dilakukan Puskesmas Kalaha untuk melakukan pendekatan terhadap ibu hamil dan Penguling (dukun beranak) tersebut bisa konsisten dan berjalan dengan baik.

Sekda juga berharap Inovasi-inovasi yang sudah berjalan bisa menjadi gong bagi Inovasi-inovasi selanjutnya, dan menjadi Icon bagi desa setempat dan juga bagi Kutai Kartanegara.

“Terus berinovasi dan ciptakan inovasi-inovasi yang mengagumkan buat Kutai Kartanegara,”pintanya mengakhiri.
(Prokom08)

Tenggarong – Bupati – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah – H Rendi Solihin didaulat memanen dan juga menanam jagung hibrida R7 di lahan Kelompok Tani Dirgahayu Blok H-I, Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman, Selasa (14/12/2021).

Bupati dan Wabup pada kesempatan itu didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar Sutikno, Camat Muara Kaman H Surya Agus, Kades Bunga Jadi Ismit, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltim Wisdianto, dan Direksi PT Indoditas.

Panen dan penanaman jagung hibrida R7 di atas lahan seluas 1 hektar (1Ha), milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Bunga Jani itu, dirangkai dengan penyerahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) oleh Edi – Rendi kepada Gapoktan Desa Bunga Jadi, Desa Panca Jaya dan Gapoktan Berakit Makmur Desa Teratak, disaksikan tamu undangan yang hadir.

Edi mengatakan, jagung hibrida jenis R7 merupakan salah satu komoditi yang ia dorong, karena pasarnya jelas dan perlakuannya tidak terlalu spesifik dan sangat mudah dengan karakteristik tanah di Kukar.

“Harganya juga lumayan, informasi yang saya dapat dari Ketua Kelompok tani harganya mencapai 5,5 sampai 6 ribu rupiah perkilo,” ujarnya.

Dia berharap, dengan kehadiran Pemkab Kukar pada panen jagung di Gapoktan Desa Bunga Jadi itu, dapat menjadi bagian dari dorongan motivasi untuk mengembangkan budidaya jagung hibrida di Kukar.

Edi mengatakan, jagung hibrida ini salah satu komoditi yang sudah dikembangkan secara khusus dan sudah berkerjasama atau terjalin kesepakatan dengan enam perusahaan, salah satunya PT Indoditas yang mengatur pengembangan budidaya dan pasarnya.

Dia berharap, budidaya jagung hibrida tersebut menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam pembangunan bidang pertanian dalam.arti luas, dan Pemkab Kukar juga sudah merumuskan dalam RPJMD 2021-2026 bahwa sektor pertanian ini adalah sektor andalan (prioritas).

“Kita akan mendorong komoditi pertanian yang memang sudah jelas budidayanya dan pasarnya. Itu konsep kerja yang kita bangun saat ini dalam program Kukar Idaman, Edi-Rendi,” demikian pungkasnya.

Di penghujung rangkaian acara tersebut, Bupati berdiskusi dan tanya jawab dengan para kelompok tani. (prokom05)

Tenggarong – Bupati- Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah – Rendi Solihin, melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang secara simbolis diterima oleh Kelompok Tani Tunas Mekar Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Selasa (14/12).

Adapun Alsintan yang diserahkan yaitu hand sprayer elektrik (alat semprot tangan listrik), benih jagung hibrida, dan pupuk tanaman.

Edi menyebut, bantuan serupa akan terus diberikan secara bertahap. Alsintan yang diserahkan pun telah disesuaikan dengan kebutuhan para petani di masing-masing wilayah.

“Bantuan ini hasil dari pendataan maupun permohonan yang disampaikan para Gapoktan,” ujarnya.

Dikatakannya, bantuan tersebut juga menjadi bagian dari dorongan Pemkab Kukar untuk membantu petani meningkatkan produktifitas hasil pertanian di Kukar. Yang awalnya masih menggunakan sistem manual dengan mencangkul, sekarang sudah terbantu dengan mesin, karena telah difasilitasi dengan sistem mekanisasi.

Diharapkannya, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi penunjang dalam meningkatkan ekonomi keluarga petani.

Dia juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada masyarakat Kukar yang telah menekuni profesi bercocok tanam.

“Ini profesi yang sangat mulia, bayangkan kalau tidak ada petani yang menanam padi, bayangannya seperti itulah,” demikin pungkasnya.

Pada acara itu Bupati juga berdiskusi dan tanya jawab dengan para kelompok tani, yang tergabung dalam Gapoktan di Desa Cipari Makmur.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kadistanak Kukar Sutikno, Kadisbun Kukar Muhammad Taufik, Kadis Perikanan dan Kelautan Kukar Muslik, Camat Muara Kaman Surya Agus, Kades Cipari Makmur Shodik, dan unsur Muspika Muara Kaman. (Prokom05).

Tenggarong – Dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa dan optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), mengadakan sosialisasi tender 2022 dan penandatanganan pernyataan komitmen input Rencana Umum Pengadaan (RUP) 100 persen, serta komitmen penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk non tender, Selasa (14/12) di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Acara itu diikuti Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dan admin RUP dan Camat se Kabupaten Kukar.

Ketua Panitia penyelenggara Aspianur Sandi dalam laporannya mengatakan tujuan diadakan acara tersebut, untuk membangun komitmen seluruh OPD di lingkungan Pemkab kukar untuk melakukan input RUP 100 persen tepat waktu dengan perencanaan yang berkualitas, membangun komitmen penggunaan SPSE untuk non tender dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2021.

Selanjutnya Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kaltim Yusliando mengatakan, 2022 adalah tahun pertama peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 Tahun 2021, dimana RUP harus tayang paling lambat diaplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 31 Maret 2021.

“Ini merupakan langkah strategis bagi Pemkab Kukar bagaimana mempercepat barang/jasa di Kukar 2022, kita harus paham bagaimana proses barang/jasa yang dimulai dari perencanaan barang/jasa dan kami sangat mengapresiasi Bupati Kukar Edi Damansyah mempunyai komitmen tinggi terutama tentang pengadaan barang/jasa, yang kami yakini kedepan pengadaan barang/jasa tidak terlambat lagi karena selama ini di daerah sudah dikritisi oleh Presiden, dimana banyak dana anggaran mengendap di Bank dan dana anggaran tidak terserap dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut katanya, semakin cepat menyusun perencanaan akan membuat membuat perencanaan berkualitas menentukan pengadaan barang/jasa berkualitas baik, tepat waktu, tepat kulitas dan tepat kuantitas sehingga diharapkan perencanaan akurat. Prinsip pengadaan bisa diwujudkan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

“Harus menjadi perhatian bersama pengadaan 40 persen belanja harus dialokasikan untuk penggunaan produk usaha kecil dan koperasi,” ujarnya.

Kedepan ungkapnya, semua akan dilakukan secara elektronik segaris dengan kebijakan nasional. Dimana sistem pemerintahan berbasis elektronik, jika tidak mengikuti semua trend tersebut akan tertinggal jauh.

Sementara Sekda Kukar H Sunggono menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah, mengatakan sebagai bagian dari pelayanan umum pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktifitas yang sering mendapat sorotan terutama dalam proses tender. Keterlambatan dalam tender akan berdampak pada optimalisasi penyerapan anggaran dan pelayanan pada masyarakat perlu didorong dalam percepatan pelaksanaannya sebagai amanat dari Bupati Kukar supaya kegiatan bisa selesai pada bulan Maret 2022.

Salah satu yang diupayakan adalah percepatan input RUP. Data RUP adalah data awal proses pengadaan sehingga menjadi sangat penting karena, masuk penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang proses input kedalam aplikasinya dikoordinir oleh Inspektorat Kabupaten pertriwulan untuk memastikan input RUP terjadi permasalahan seperti apa strategi untuk mengatasinya.

“Kepatuhan OPD dalam input RUP menjadi sangat penting karena merupakan data awal dari persiapan barang/jasa, ” ujarnya.

Kemudian katanya pada tahun 2021 penandatanganan komitmen bersama sudah dilakukan tapi tidak bersifat terbuka seperti sekarang.

Diharapkannya dengan adanya komitment bersama semua pengadaan barang/jasa bisa dilakukan tepat waktu. OPD tidak akan dapat melaksanakan tender/nontender jika belum mengumumkan RUP yang merupakan tugas dan kewajiban PA sebagai mana tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf d Perpres nomor 12 RUP.

“Saya tambahkan untuk kepentingan ini SK PA sudah di tandatangani Bupati jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak memproses apa yang menjadi amanat dalam pencapaian percepatan input RUP,” tegas Sunggono.

Ia mengingatkan kepada OPD yang masih rendah capaian RUP nya Tahun 2021 adalah RSUD AM Parikesit 50,20 persen, RSUD Dayaku Raja 57,08 persen, Kecamatan Samboja 57,93 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 64,21 persen, Dispora 66,38 persen, dan diluar dari tertera semua sudah capai 100 persen.

Acara dilanjut dengan arahan Inspektur Kabupaten Kukar dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kaltim dimoderatori oleh Plt Asisten II Wiyono yang juga Kepala Bappeda Kukar. (Prokom06)

Tenggarong – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Seminar Laporan Akhir Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa Kukar, di ruang Sosial dan Kebudayaan (Sosbud) Balitbangda Kukar, Senin (13/12) sore.

Seminar yang membahas efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kukar itu, menghadirkan narasumber Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda, Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, dan Hairin, SH., MH.

Seminar yang diikuti para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur serta anggota BUMDes se Kukar itu, juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber dan Balitbangda Kukar.

Kepala Balitbangda Kukar, H Didi Ramyadi mengatakan pelayanan publik yang akuntabel menjadi keharusan, agar segera dilaksanakan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui keterlibatan Balitbangda terhadap program pembangunan desa.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pendayaan ekonomi lokal. Sebagai upaya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Lebih lanjut, Didi mengatakan implementasi dalam program pembangunan desa yang dilakukan BUMDes, tidak dipungkiri masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Kukar.

Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa desa, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan masih belum mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

“Permasalahannya, meliputi bagaimana penataan dan pengelolaan BUMDes dalam penerapan regulasi penanganan dan pengelolaan administrasi dan fisik, baik kegiatan sosial dan ekonomi,” katanya.

Ditambahkan, Didi bahwa potensi yang ada di desa tidak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara optimal, sehingga perlu disusun strategi dengan melihat permasalahan yang ada, menjadi sebagai alat untuk membuat program yang efektif dan tepat sasaran disetiap kegiatan yang menyentuh masyarakat yang nantinya menjadi landasan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diharapkannya, aparat institusi pemerintahan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait mampu memberikan pelayanan secara prima sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mengembangkan sentuhan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai pengguna pelayanan publik merasa puas terhadap penyelenggaraan yang diberikan OPD dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05).