Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan secara simbolis sejumlah Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (11/12), di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo.

Pada kesempatan itu Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Sutikno, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar Muslik, Kepala Dinas Migrasi dan Tenaga Kerja Kukar Hardi Dwi Putra, Camat Tenggarong Seberang Sugiarto, Kades Bangun Rejo Suprapto, dan Tim Penyuluh Pertanian Tenggarong Sebarang.

Edi Damansyah mengatakan bantuan Alsintan itu adalah pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat petani yang memerlukan peralatan, agar permasalahan tentang pertanian perlahan bisa terselesaikan dengan baik.

“Jangan sampai dalam penyampaian ini salah pelaksanaannya, dimana yang menjadi kebutuhan petani harus tepat sasaran, kita Pemkab Kukar melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, Camat, Kades Petani dan Kelompok tani adalah suatu kesatuan, kita harus saling bekerjasama untuk fokus pada pertanian, karena Tenggarong Seberang adalah tempat menjadi fokus kita untuk memajukan pertanian,” ungkapnya.

Edi meminta Camat dan Kades jangan hanya diam dibelakang meja, namun harus sering kelapangan membaur dengan masyarakat petani.

“Tahun 2022 adalah tahun titik awal kita melaksanakan program Kukar Idaman yang sudah ditetapkan dalam Perda nomor 6 Tahun 2021 yang salah satunya adalah pembangunan pertanian berbasis kawasan, tidak boleh keliru lagi nanti dalam pelaksanaannya,” pintanya.

Ia mengingatkan agar stakeholder terkait jangan salah meletakkan titik lokasi dalam program 120 embung dan 120 kilo jalan usaha tani, agar persoalan pertanian di Kukar tahun 2022 bisa terselesaikan dengan baik.

“Ini adalah sejarah bagi kita dimana anggaran untuk saluran irigasi, embung dan jalan usaha tani kita anggarkan sebanyak 46 milyar rupiah, hal ini merupakan komitmen kita untuk memajukan pertanian Kukar dan menjadi unggulan agar bisa tumbuh dan berkembang melalui petani milenial, untuk itu seringlah dalam promosikan petani milenial agar bisa menumbuhkan semangat para pemuda dalam menggeluti bidang pertanian kedepannya,” harap Edi.

Adapun Alsintan yang diserahkan melalui APBD P 2021 adalah Hand Traktor, Hand Sprayer Elektrik, Cultivator, Power Theresher Multiguna, pengadaan Pompa Air, Pupuk NPK 20 10 10, Hidroponik, Benih jagung R7,Kayabas, Fungsida Zole, Insektisida Fenit. Sedangkan melalui dana APBN 2021 Tractor roda 4, Rice Transplanter, Cultivator, Power Tresher dan Sapi Indukan.

(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka Sosialisasi dan Sinkronisasi Informasi Hasil Kajian Kerentanan Seismik (Mikrozonasi) wilayah Kukar, Jumat (10/12) di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Acara tersebut digelar Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bekerja sama dengan Pemkab Kukar.

Dalam sambutan Bupati Edi Damansyah, yang dibacakan Sunggono, mengapresiasi kegiatan tersebut, sebagai salah satu upaya untuk mitigasi bencana di Kukar, karena saat ini belum tersedianya data dan informasi tentang potensi bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan pergerakan tanah.

“Dengan hasil kajian seismotektonik ini, akan memberikan informasi terhadap kemungkinan potensi tingkat kerentanan kejadian mikrozonasi bencana gempa bumi dan ikutannya yang dirasakan sampai ke Kukar,” katanya.

Disampaikannya, Kukar sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana. Berdasarkan hasil indeks pada data Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kukar termasuk dalam kerawanan bencana kategori sedang dan skor kerawanan adalah 119.16 dan ranking indeks 398, secara nasional Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar juga telah mengindentifikasi beberpa jenis ancaman bencana yang terdìri atas 12 ancaman bencana. Jenis bencana yang telah diindenfikasi di Kukar untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim, eoidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, stunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan.
.
Bupati berharap dengan hasil Kajian Kerentanan Seismik di Kukar, dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan Pemkab Kukar, terutama terkait kepentingan dalam penanggulangan bencana dan rencana aksi lainnya.

“Semoga upaya kita dalam melindungi manusia dan penghidupannya dari resiko bencana, memberikan hasil yang yang optimal,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Balikpapan Mudjianto mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan itu adalah, untuk mengetahui rata – rata kecepatan gelombang geser di kedalaman 39 meter, yang merupakan representasi dari klarifikasi jenis tanah dan penyusunan tata ruang dan peraturan, penyusunan perencanaan bagunan tahan gempa.

Hadir dalam sosialisasi tersebut M Badly Deputi Bidang Geofisika BMKG Jakarta, Erika Mardiyanti Kepala Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Aji M. Sulaiman, ,Kepala Pelaksana BPBD Kukar Marsidik serta undangan lainnya. (Pròkom-02).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) ikuti penilaian evaluasi dalam rangka gerakan menuju 100 Kabupaten/Kota Smart City (Kota Pintar) 2021, secara daring di Studio Data Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Kamis (9/12).

Saat ditemui usai penilaian Sekda Sunggono mengatakan bahwa acara yang diikutinya itu merupakan penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang program Smart City.
Dikatakannya, bahwa Kukar memiliki banyak program yang mendukung program Smart City.

“Banyak program Pemkab Kukar dalam hal mendukung Smart City ini. Namun, pada proses asistensi yang dilakukan tadi, perlu banyak yang dibenahi antara lain persoalan data,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa presentasi yang disampaikan tadi merupakan garis besar atau secara umum mengenai persiapan Smart City di Kukar, jadi belum secara detaik dengan data-data lengkap, tetapi sesungguhnya data-data tersebut sudah tersedia di Organisasi Perangkat Daerah Terkait (OPD) terkait.

“Saya berharap penilaian ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat hasil sesuai yang kita inginkan,”harapnya.

Disebutnya, Kukar sendiri telah mengawal program Smart City itu dari tahun 2017, dengan begitu Kukar sudah bisa menggambarkan kinerja dalam mengawal program ini.

Sunggono juga mengatakan bahwa pada saat pandemi banyak sekali program yang sudah direncanakan, tetapi tidak secara utuh bisa dijalankan.
Untuk itu kedepanya Ia meminta kepada seluruh OPD untuk lebih bisa mengejar ketertinggalannya dalam capaian target dan capaian indikator Smart City yang sudah disepakati bersama.

Sunggono sangat optimistis kedepannya program Smart City bisa lebih baik dan seluruh OPD bisa terus mendukung.

“Ini bukan hanya kerja Diskominfo semata, tetapi ini merupakan kerja tim dan seluruh OPD yang lain harus siap membantu dengan menyiapkan data yang dibutuhkan, sehingga nantinya pencapaian target bisa realistis sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan,” ujarnya mengakhiri.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Plt Asisten II sekaligus sebagai Kepala Bappeda Wiyono dan Kadiskominfo Dafip Haryanto, serta OPD terkait. (Prokom08)

Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima penghargaan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, atas inisiatif dan dukungan penuh dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN dan pekerja rentan di wilayah Kukar.
Penghargaan diserahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima Bupati Kukar Edi Damansyah, di rumah jabatan Bupati, Kamis (9/12) di Tenggarong.

Selain menyerahkan penghargaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada 5 orang ahli waris masing – masing menerima Rp 42 juta, kartu kepesertaan, dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 34.440 pekerja rentan.

Bupati Edi Damansyah mengungkapkan terdapat beberapa kriteria agar mendapatkan bantuan dari Pemkab Kukar dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni para pekerja rentan, pegawai non PNS atau tenaga honor, aparatur pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) para Ketua RT dan para nelayan.

“Mereka – mereka inilah yang berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan perlindungan pada pekerja – pekerja itu,” ujarnya.

Edi berharap program ini dapat memotivasi seluruh masyarakat, terutama masyarakat menengah keatas untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan ini.

“Saya kira ini harus diketahui semua masyarakat Kukar terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Edi.

Edi mengungkapkan dirinya sering menerima aspirasi para Kepala Desa yang menanyakan jaminan dari pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Inilah bentuk konkrit dan komitmen kami dalam memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujarnya.

Bupati yakin dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan akan membantu pekerja dan keluarganya merasa tenang saat melaksanakan pekerjaan.

Edi kemudian mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk mengikuti program BPJS.

” Ayo bersama – sama mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini, kalo belum tau, cari tau dulu, tapi cari taunya dengan sumber yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasinya atas komitmen tinggi yang ditunjukkan pemkab Kukar dibawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah.

“Kami hadir mengapresiasi Bapak Bupati Edi karena beliau sangat memerhatikan pekerja rentan, dan memang tugas kami sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan perangkat pemerintah untuk melaksanakan janji, bahwa negara hadir di setiap para pekerja, dan juga ditegaskan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2021,” ungkap nya.

Anggoro berjanji pihaknya akan terus mengedukasi pekerja yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan Jamsostek.

“Kami ingin apa yang dilakukan oleh Pemkab Kukar menginspirasi Pemda lainnya untuk mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di wilayahnya,” katanya. (Prokom01)

Bogor – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kukar dalam agenda Pembahasan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, di Grand Mulya Bogor Resort dan Convention Hotel, Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/12).

Kegiatan yang mengusung tema “Peran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Legislasi” itu digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Djuanda Bogor, dengan narasumber dari Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri) Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wabup mengatakan Pemkab Kukar memahami DPRD memiliki posisi yang sangat penting, dalam melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai mitra sejajar Pemkab, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban tugas wewenang dan fungsi DPRD.

“Berkenaan dangan hal tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif, terkait dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota DPRD, agar lebih inovatif serta meningkatkan sinergitas hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD,” harap Rendi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada awal-awal baru duduk sebagai anggota DPRD Kukar periode 2019-2024. Namun karena dalam kondisi pandemi Covid-19 akhirnya batal terlaksana.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini untuk pimpinan dan anggota DPRD saat ini baru bisa terlaksana. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya kegiatan ini, semua anggota DPRD dapat mendapatkan pencerahan berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD,” harap Rasid, saat membuka kegiatan tersebut.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan anggota DPRD Kukar, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya seperti BPKAD Kukar, Bappeda Kukar, dan Bapenda Kukar. (prokom05)