Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, meresmikan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Plus pada Warga, di obyek wisata Bukit Durian Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Selasa (2/11/2021).

Sekda saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM oleh Pemerintah, pembudayaan berperilaku bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pemerintah hingga dimandatkan kepada Pemerintah Daerah. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku bersih dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Tujuan dilaksanakannya STBM melalui pemberdayaan masyarakat, tentunya untuk mencapai kondisi sanitasi total di masyarakat dengan mengubah perilaku masyarakat melalui pemberdayaan, yang meliputi tiga komponen, yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kebutuhan sanitasi, serta
Peningkatan penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah.

Dilanjutkannya, saat ini STBM ditingkatkan lagi agendanya menjadi program STBM Plus yang secara nasional dilakukan untuk mengendalikan penularan penyakit Tuberculosis (TBC) dan terjadinya stunting (Gizi Buruk) pada Balita. Program STBM Plus itu sendiri dilakukan sebagai upaya mengintervensi perbaikan kualitas kebersihan, sanitasi lingkungan, serta membantu perbaikan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan fisiknya.

Selanjutnya, kata Sunggono Kukar turut andil dan secara aktif menyahuti kepentingan nasional dalam program PKTD STBM Plus. Dengan bergulirnya pelaksanaan program PKTD STBM Plus 2021 oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, maka Pemkab Kukar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar terlibat secara sinergi dalam menyukseskan program PKTD STBM Plus ini.
Terlebih lagi, program PKTD STBM Plus ini bersifat stimulan, sehingga diharapkan adanya dukungan dan peran aktif semua pihak, terutama dari Dinas Kesehatan dan Puskesman setempat untuk mendampingi masyarakat dalam mengenali permasalahannya, serta membantu masyarakat di dalam menemukan alternatif solusi penanganan dan menggali potensi di masyarakat maupun dengan dukungan dari stakeholder lainnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Martina Yulianti dalam sambutan tertulis, dibacakan Plt Kasi Penyelamatan Lingkungan, Yuana Indrawati mengatakan sasaran program PKTD STBM Plus ini adalah keluarga tidak mampu yang sudah berperilaku hidup bersih dan sehat atau belum mengakses sarana sanitasi aman serta sesuai kriteria desa lokus Stunting dan TBC. Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kepala Keluarga (KK) penerima program PKTD STBM Plus berjumlah 20 KK. Dengan kriteria kasus TBC 11 KK dan kriteria kasus Stunting 9 KK dengan dana 150 juta per desa/kelurahan.

Selanjutnya, sarana yang dibangun, yaitu jamban keluarga, sarana cuci bahan, alat, papan, instalasi pengolahan air limbah cair rumah tangga, tempat sampah terpilah serta ventilasi atau genteng kaca. “Dengan harapan, sarana sanitasi yang sudah dibangun ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima secara berkelanjutan, dan secara tidak langsung dapat menurunkan angka kejadian stunting dan TB di Kukar, khususnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat sebagai salah satu lokasi intervensi kesling STBM Plus ini,” demikian harapnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) Loa Ipuh Darat, Maryana dalam laporannya mengatan bahwa kegiatan serah terima program PKTD STBM Plus 2021. Dari 10 lokus desa/kelurahan se Kukar, Loa Ipuh Darat menjadi satu-satunya desa yang mendapat program ini.

Terhitung dari bulan April, dan dimulai sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar, terkait program PKTD STBM Plus. “Program ini diharapkan, kasus Stunting dan TBC di Tenggarong khususnya Loa Ipuh Darat bisa ditekan, agar sanitasi lingkungan dalam masyarakat semakin baik,” harapnya.

Kegiatan ini, dihadiri Lurah Loa Ipuh Darat Ambo Dalle, Kepala Puskesmas Loa Ipuh dr. H. Nizamuddin, Pendamping program PKTD STBM Plus Kukar Nurul Huda, dan pengurus KKM Loa Ipuh Darat. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semangkok dan Santan Ulu Kecamatan Marangkayu, Senin (1/11) di balai Kecamatan setempat.

Dalam arahanya Bupati mengatakan bahwa BPD merupakan salah satu pilar yang sangat penting dan stategis. BPD sendiri merupakan representasi dari masyarakat desa secara keseluruhan .
“BPD haruslah menjadi corong suara bagi kepentingan masyarakat desa, dan lembaga ini melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan Pemerintah Desa,” ujarnya.

Menurut Edi, BPD tidak hanya menjadi mitra strategis Kepala Desa, tetapi juga sekaligus sebagai mitra yang kritis bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kades.

“Berikan apresiasi jika Kades menjalankan pemerintahan desa dengan baik, dan ingatkan, tegur serta koreksi jika melakukan kesalahan, lakukanlah dengan cara-cara konstruktif dan membangun,” pintanya.

Dia juga berharap BPD nantinya bisa menjadi lembaga yang mengayomi semua kepentingan yang ada di desa, dan BPD sendiri harus bisa berdiri diatas semua kelompok dan golongan, serta BPD harus bisa menjadi pemimpin dan pelayan bagi masyarakat.

Disebutnya, Pemkab Kukar sendiri juga Fokus pada percepatan pembangunan desa terbukti dengan komitmen Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD) untuk memperkuat fiskal Desa. Pemkab Kukar juga telah mendorong setiap desa untuk menetapkan kegiatan terintegrasi antar desa dalam pendekatan pengembangan kawasan ekonomi desa dan juga pemkab telah membentuk gugus tugas pendampingan desa sebagai Fasilitas dalam peningkatan kapasitas desa.

“Saya berharap semua stakeholders yang di desa harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk saling berkolaborasi, bersinergi dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi oleh desa, ” ujarnya.

Diakhir ia mengingatkan kepada semua pihak untuk terus waspada terhadap Covid 19, sekaligus mengajak semua masyarakat Kukar untuk terus berdoa agar pandemi benar-benar berakhir. (Prokom08)

Tenggarong – Setelah sekian lama dilakukan secara vurtual, kini Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Kabuaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mengikuti apel pagi secara langsung di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (1/11/2021). Hal tersebut menyusul turunnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kukar.

Apel yang dipimpin langsung oleh Sekda Kukar H Sunggono diikuti Kabag, Kasubag, staf hingga level tenaga honorer tersebut tetap mengacu pada protokol kesehatan.
H Sunggono dalam amanatnya mengaku bersyukur atas apel pagi telah mulai dilaksanakan di lapangan terbuka, setelah sekian lama tidak dilaksanakan secara langsung.

“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, kita bisa untuk pertama kali bersama-sama apel pagi secara langsung di lapangan terbuka,” ujar Sekda.

Dirinya mengatakan apel pagi dilaksanakan karena menurutnya saat ini Kukar berdasarkan data telah berada dikategori PPKM level satu, dimana acuannya ialah jumlah kasus Covid-19 semakin sedikit, yang terkonfirmasi positif rendah, yang dirawat tidak ada, kegiatan testing dan stretching semakin banyak dilakukan, serta treatment atau upaya penyembuhan semakin banyak dilakukan.

“Sebenarnya kita sudah berada di level satu (PPKM.red), dimana tolak ukurnya adalah jumlah kematian yang semakin berkurang, jumlah yang dirawat tidak ada, jumlah yang terkonfirmasi positif sangat rendah di bawah angka lima,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sekda Kukar H Sunggono berharap para ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan, karena menurutnya pandemi Covid-19 tersebut belum selesai, masih ada kemungkinan terjadinya lonjakan kasus apabila masyarakat terlalu berlebihan dalam menyikapi kondisi saat ini.

Ditambahkannya, berkaitan dengan waktu yang telah masuk di penghujung tahun, Sekda mengingatkan kepada para pejabat agar bergerak cepat dalam menyikapi progres kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun administrasi keuangan sehingga bisa sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kurang lebih waktu kita sebulan aja lagi efektifnya, untuk kegiatan fisik ditambah untuk administrasi penyelesaian masalah tanggung jawab administrasi sampai sekitar tanggal 17 sampai 20 Desember,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut berdasar dari data yang dilihatnya pada aplikasi elektronik pemantauan (e-Pantau), dimana hingga saat ini progres kegiatan relatif masih rendah, belum mencapai 50 persen.

“Saya harapkan untuk teman-teman, khususnya melalui Kepala Bagian masing-masing bisa segera mengkoordinasikan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan permintaannya tersebut, Sekda mengintruksikan kepada para Kabag agar segera melakukan rapat internal dengan para pejabat dibagiannya masing-masing, guna melakukan percepatan pencapaian progres kegiatan serta mencari solusi terkait kendala yang dihadapi.(prokom07).

Tenggarong – Pendamping Desa harus dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa, dengan memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pendamping juga berperan didalam meningkatkan ekonomi desa, ada BUMDes, nah itu bagian tugas pendamping untuk bagaimana BUMDes ini bisa berkembang dan menjadi harapan bahwa BUMDes ini berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, pada pemembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas pendamping Desa di Hotel Grand Elty Singgasana, Jumat (29/10).

Taufik meminta semua peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para Narasumber, sehingga dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugasnya.

“Jadi pelatihan ini selain untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan mereka dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pendamping di desa” ujarnya.

Ditambahkan nya tugas utama pendamping desa dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan baik oleh pusat maupun daerah agar pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya sesuai aturan yang berlaku.

“Dan ini harus dikawal, itulah tugas prioritas pendamping desa,” ujarnya.

Untuk diketahui pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa diikuti peserta sebanyak 40 orang pendamping desa dan akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 29 – 31 Oktober 2021.(Prokom01)