JAKARTA- Guna turut mendukung dan menyukseskan Sekolah Rakyat yang di canangan Presiden Prabowo Soebianto, bersama Kabinet Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan 3 ( tiga) lokasi sekolah rakyat yaitu di 2 (dua) di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong ( bukan Kecamatan Loa Kulu. seperti yang diberitakan kemarin. Red).Demikian dikatakan Sekretaris Kabupaten Kukar Dr Sunggono di dampingi Plt Kepala Dinas Sosial Kukar Yuliandris Suherman. Adapun luas lahan yang disiapkan di Kelurahan Loa ipuh Darat Kecamatan Tenggarong seluas 10,65 hektar untuk jenjang pendidikan Tingkat SD 3 rombongan belajar ( Rombel) SMP :3 Rombel dan SMA : 3 Rombel. Kemudian kedua lahan seluas 14,27 ha dengan jenjang pendidikan untuk Tingkat SMP : 3 rombel dan 3 rombel untuk Tingkat SMA yang terletak di Jalan AM Tahir No 95 DesaTanjung Limau Kecamatan Muara Badak. H Sunggono berharap dukungan semua pihak program sekolah rakyat ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan bersama. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan warga miskin diKukar melalui jalur pendidikan dan semuanya gratis. Sunggono juga menjelaskan seputar hasil verifikasi usulan dan penandatanganan berita acara yang telah dilakukan Pemkab Kukar dengan para fasilitator dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kementrian PU dan Kelembagaan lainnya dan telah disepakati bersama. Ada beberapa catatan hasil dari verifikasi yaitu lahan yang direncanakan diusulkan sudah dihibahkan oleh Multi Harapan Utama kepada Pemkab Kukar berdasarkan naskah hibah (eks HGU) dan bergerak dibidang pertambangan. Lahan yang diusulkan tahap kedua milik Pemerintah Provinsi Kaltim cq. Dinas Perikanan dan Kelautan. Posisi masih milik aset Pemerintah Provinsi berupa usulan atau alternatif. legalitas aset Barang Milik Daerah BMD berupa naskah hibah. Dalam rangka keberlangsungan sekolah rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim akan menyerahkan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk sekolah Rakyat melalui mekanisme hibah ke Kementerian Sosial RI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, jelas Sunggono. ( Prokom 03).

JAKARTA- Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono menghadiri acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4). Tampak menghadiri acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto-, serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya. Ditemui diacara tersebut Dr H Sunggono mengatakan, bahwa Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Soebianto.
Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri ( Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef(BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).
Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan 3( tiga) lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak. Dari hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,”
Saat ini, para Kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. P ara kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” Sunggono juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin. Dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh
Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia. Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.
Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak khususnya dari keluarga miskin, ataupun miskin ekstrem.
“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, jelas Sunggono. ( Prokom 03).

Samarinda – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menjadi narasumber, pada siaran program Asta Cita Ketahanan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KuKar, di Studio Pro 1 RRI Samarinda, Kamis (17/4/2025).

Bupati Edi, yang menyapa pendengar RRI Nasional khususnya Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kukar pada umumnya yang dimonitor langsung para KTNA, KWT, Gapoktan, dan PPL sebagai pejuang pangan di Kaltim dan Kukar.

Ia mengatakan, statistik menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Provinsi Kaltim 42 persen itu berada di Kukar, begitu pula dengan pertanian Hortik dan di sektor Perikanan dan Peternakan.

Selanjutnya, terkait dengan ketahanan pangan Kukar dilihat data statistik dari PDRB memang ditopang oleh sektor SDA yang tidak terbarukan, seperti Minyak dan Gas (Migas), Batu Bara (mutiara hitam), dan bahan galian lainnya.

Diketahui bersama memang Kukar sekarang unggul di sektor SDA tetapi di sektor tersebut yang tidak bisa diperbaharui.

“Maka dari itulah Pemkab Kukar membuat desain kebijakan “Kukar Idaman” yang sudah ditetapkan dalam RPJMD No.6/2021, salah satunya adalah sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Mengapa itu ditetapkan, jelas Edi karena melihat dari data yang juga menunjukkan sekitar 70 sekian persen, masyarakat Kukar berada di sektor pertanian dalam arti luas ini yang melatarbelakanginya.

Gambaran (ekstensinya), seperti padi sekitar 42 persen kebutuhan beras Provinsi Kaltim itu dari Kukar, dan pengembangan pertanian Hortik dari Kukar itu 3 tahun berturut-turut karena Pemprov Kaltim juga melakukan evaluasi dan penilaian.

“Sehingga Kabupaten Kukar 3 tahun berturut-turut mendapat Panji Pembangunan di bidang Sektor Pertanian yang Hortik dan juga Sektor Pangan, dan inilah salah satu indikator bahwa Program Pangan di Kukar berjalan dengan baik,” demikian pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar dalam acara tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setkab. Kukar, Ismed. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah hadiri pelantikan pengurus Badan Pembina Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Periode 2025- 2029 dan National Paralympic Comitte Of Indonesia (NPCI) Kukar Periode 2025- 2029, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Minggu (20/04/2025).

Edi Damansyah dalam arahannya mengatakan hari ini kita akan menyaksikan lahirnya kepengurusan baru dari dua organisasi penting — BAPOPSI, yang menjadi garda depan dalam membina dan mengembangkan karakter serta potensi pelajar Indonesia, dan NPCI, yang menaungi dan memperjuangkan hak, prestasi, serta pemberdayaan atlet disabilitas dalam bidang olahraga.
Selain itu BAPOPSI bukan sekadar organisasi, tetapi merupakan wadah untuk membentuk karakter, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan mengembangkan kepemimpinan pelajar Indonesia. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pelajar sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan nilai-nilai integritas, solidaritas, dan semangat kebhinekaan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar mengucapkan selamat atas kepengurusan yang baru di lantik, tentu melalui momentum ini bukan hanya menjadi ceremony saja, akan tetapi pengurus dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesional sesuai tupoksi didalam kepengurusan,’ katanya.
Selain itu BAPOPSI bukan sekadar organisasi, tetapi merupakan wadah untuk membentuk karakter, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan mengembangkan kepemimpinan pelajar Indonesia. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pelajar sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan nilai-nilai integritas, solidaritas, dan semangat kebhinekaan.

Lanjut Edi mengatakan BAPOPSI memiliki peran strategis dalam membina pelajar Indonesia agar tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Pemerintah Daerah Melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan pembinaan dan pembudayaan olahraga di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana yang diemban pada tugas pokok dan wewenang Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tolak ukur kinerja dengan keluaran jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Kejuaraan olahraga Tahun 2025, dengan tujuan umum sebagai berikut :
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan olahraga berbasis kegemaran dan kearifan lokal;
2. Mengintregasikan data Sport Development Index (SDI) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
3. Mengimplementasikan Sports Management dalam pelaksanaan Kejuaraan Antar guru di Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menyelenggarakan olahraga masyarakat melalui peningkatan kebugaran dan kesehatan masyarakat serta relasi sosial;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses olahraga masyarakat yang Mudah, Murah, Menarik, Manfaat dan Massal (5M)”

Tambah Edi mengajak kepada seluruh pengurus BAPOPSI dan NPCI Kukar untuk bersinergi dalam semangat kebersamaan. Karena sesungguhnya, pelajar dan atlet siapapun mereka adalah bagian penting dari wajah Kutai Kartanegara di masa depan. Dirinya juga berharap akan lahir berbagai program pembinaan yang relevan dengan zaman: kepemimpinan digital, literasi sosial, hingga kegiatan yang menanamkan nilai-nilai lokal dalam jiwa pelajar sebab, sebagaimana pepatah Kalimantan, “pohon besar tumbuh dari akar yang dalam.” Tanamkan nilai, dan bangsa ini akan panen pemimpin masa depan.
Selain itu kepada pengurus NPCI, kalian memegang amanah yang tidak kalah mulia. Organisasi ini menjadi garda depan dalam memperjuangkan kesetaraan, keberdayaan, dan prestasi atlet penyandang disabilitas.
Kutai Kartanegara tidak kekurangan potensi. Kita punya atlet-atlet yang sudah berjuang di Peparprov, Peparnas, bahkan internasional. Mereka adalah pahlawan yang tidak butuh simpati mereka butuh dukungan, ruang, dan pengakuan. Tugas NPCI ke depan adalah melanjutkan pembinaan, menjangkau yang belum tersentuh, dan menjadi penggerak olahraga disabilitas yang inklusif” Ujarnya

Sementara itu Ketua BAPOPSI Kukar yang juga selaku kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni mengatakan dirinya bersama pengurus siap melaksanakan amanah dan membuat program program pembinaan dan peningkatan kualitas SDM khususnya atlet atlet pelajar di Kukar.

“Kami akan memaksimalkan dan mengoptimalkan peran fungsi BAPOPSI Kukar dalam pembinaan olahraga dan pembibitan yang terstruktur sejak usia muda, khususnya atlet atlet pelajar di Kutai Kartanegara,” katanya. (Prokom09)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono melakukan rapat koordinasi atau zoom meeting dengan seluruh Camat yang ada di 20 kecamatan di Kukar. Rapat koordinasi membahas tentang laporan kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pemilihan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati secara virtual dengan seluruh camat , yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar di Tenggarong, Sabtu ( 19/4 ). Tampak hadiri dalam acara tersebut Dandim 0906 KKR Letkol Czi Damai Adi Setiawan , Perwakilan Polres Kukar, Perwakilan Kejaksaan Negeri , Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Eko Wulandono, , KPU Rudi Gunawan, Ketua Bawaslu Teguh Wibowo serta sejumlah dinas instansi terkait lainnya.
Dr H Sunggono mengatakan, kegiatan rapat koordinasi pencoblosan sudah berakhir, siang 19 April 2025 dari beberapa pantauan dan Forkopimda Kukar secara sporadis kita sudah mendapat laporan sementara terhadap dinamika yang terjadi dilapangan perolehan suara dari masing – masing kandidat tapi hal lain yang bisa menjadi bagian akhir rapat koordinasi ini , yang penting ingin mendengarkan atau mengetahui langsung terkait dengan adanya dinamika perpindahan atau perubahan Tempat Pemungutan Suara TPS yang terjadi setidaknya ada 12 titik. Untuk itu, Sunggono berharap kepada Camat yang wilayahnya ada perubahan pemindahan lokasi untuk melaporkan sekaligus melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan pemindahan lokasi tersebut ,hal itu sangat penting sehingga dikemudian hari menjadi permasalahan baru sehingga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pemindahan lokasi TPS tersebut. Kalau belum lengkap agar segera dilengkapi baik berita acara kesepakatan para pihak serta penandatanganan pemindahan,tegasnya.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima, Alhamdulillah tidak ada permasalahan distribusi atas semua logistik yang berkenaan pelaksanaan, tak ada satupun para camat, PPK,PPS yang melaporkan permasalahan tersebut, dan sekaligus ingin mengetahui tingkat partisipasi kawan kawan tentang suara yang sudah masuk, kita berharap semua data secepatnya bisa diketahui bersama . Berdasarkan BMKG ada beberapa indikasi curah hujan di wilayah hulu Mahakam , apakah berpengaruh terhadap jalannya PSU dilapangan dan mohon laporannya.
Intinya Pemkab Kukar sangat berharap laporan dari semua camat terkait dinamika yang terjadi dilapangan dan tidak harus semuanya langsung bisa melaporkan tentang perolehan suara dimasing – masing kandidatnya, karena kita lebih fokus kepada tahapan penyelenggaraan pemilihan suara ulang dan beberapa permasalahan yang timbul sehingga kita bisa mevigasi resiko seperti apa masalah tersebut bisa cepat kita selesaikan bersama, jelas Sunggono.
Acara rakor pemilihan suara ulang di moderatori langsung oleh Kepala kesbangpol Kukar Rinda Desianti yang langsung berdialog dengan para camat untuk mengetahui secara langsung tentang tingkat partisipasi warga dan kendala – kendala yang ditemui dilapangan. Alhamdulillah dari hasil dialog dengan para camat di 20 kecamatan, rata – rata mereka mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi antara 60 % – 75 %, alhamdulillah kegiatan PSU berjalan aman dan lancar, jelas Rinda Desianti.
Usai ditemui setelah rakor tersebut, H Sunggono mengatakan rakor ini merupakan inisiatif Pemkab Kukar dan Forkopimda Kukar yang ingin memastikan semua proses PSU berjalan lancar dilapangan termasuk beberapa dinamika, selama dua hari Pemkab Kukar bersama Forkopimda, KPU,Bawaslu, Kesbangpol Kukar melakukan peninjauan langsung ke beberapa TPS ingin mengetahui tentang kesiapan logistik dan lain lain sekaligus mengevaluasi laporan para camat termasuk Forkopimcam ,PPK semua bisa berjalan dengan baik dan lancar .Walaupun diakui ada beberapa wilayah yang jumlah pemilihnya menurun, hal itu karena banyak pemilih yang berstatus pelajar atau mahasiswa yang sudah kembali belajar ,dan ada beberapa karyawan perushaan yang memilih kerja karena mendapat uang tambahan atau lembur daripada libur menggunakan hak pilihnya, jelas Sunggono. ( Prokom 03 ).