Dari Rakordal APBD, Sekda: Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Fokus Perbaikan Daerah

Tenggarong – Sebagai wadah memgkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan kedepan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Triwuan IV Tahun Anggaran 2022, Rabu (8/2/2023) di Ruang Kartanegara Lantai I Bappeda Kukar.

Rakordal yang diiikuti seluruh Kepala OPD, Camat dan stakeholder lainnya ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono didampingi Sejumlah Asisten Pemkab Kukar.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy Vanesa Vilna dalam laporannya mengatakan Rakordal itu bagian dari manajemen pembangunan daerah, mulai perencanaan anggaran, pelaksanan, dan monitoring evaluasi, yang aken menjadi rekomendasi menyusun perancanaan selanjutnya. Adapun evaluasi kinerja pembangunan diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Sasaran OPD, hingga pelaksanaan APBD. Fokus Rakordal ini adalah sesuai dengan Visi Misi Kukar Idaman yaitu mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.

Sekda Kukar Sunggono dalam arahannya mengatakan, capaian kegiatan 2022 sebenarnya sudah baik, namun ada beberapa hal fokus perbaikan manajemen pembangunan daerah, diantaranya yaitu input e Pantau terkait kinerja. Kemudian, yang perlu dilakukan penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah melakukan analisis evaluasi secara mendalam terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, dan disampaikan pada saat presentasi penyampaian rancangan Renja Tahun 2024, pada bulan Maret 2023.

Selanjutnya, merumuskan rencana aksi peningkatan pencapaian IKU Perangkat Daerah, dan diintegrasikan dalam dokumen rencana daerah (Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Memperkuat proses pengendalian dan evaluasi secara terstruktur dan kontinu di setiap perangkat daerah, serta Penguatan perencanaan pembangunan daerah berbasis riset.

Adapun Permasalahan krusial yang perlu perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti tahun 2023, kata Sekda yakni terkait keluarga pra sejahtera yang masih tercatat di angka 7 persen di Kukar.

“Yang perlu dilakukan adalah fokus pembangunan pendidikan, meliputi ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia), pembiayaan, sarana prasarananya, aksesibilitas dan kebijakan,” ujarnya.

Maka Sekda mengarahkan agar 2023 ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar mengupayakan melakukan kajian terkait dengan efektifitas pembangunan pendidikan terhadap pencapaian kinerja penurunan kemiskinan.

Untuk itu, sekda minta OPD terkait agar memastikan anak-anak usia sekolah di Kukar dapat menerima pendidikan dengan baik.

Kemudian Sunggono mengatakan, terkait bantuan Pemkab melalui OPD untuk pengentasan kemiskinan, tahun ini yang diukur bukan hanya output tapi outcome, yakni apakah bantuan yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian warga efektif untuk menghapus indikator kemiskinan.

“Ini harus diperhatikan dengan baik mengenai efektifitasnya,” ujarnya.

Dipenghujung arahannya, terkait penilaian kepatuhan, Sekda minta Kepala OPD mengoreksi apa yang telah dilakukan agar terus meningkatkan kinerja, serta core value ASN berAKHLAK benar-benar diterapkan dengan baik. (prokom04)