Dari Rakornas PMK Hasilkan Semua Daerah Komitmen Bebas PMK 2030

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (23/11/2022) di Hotel Borobudur Jakarta.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendagri, BNPB Selaku Satgas PMK Nasional, Kasatgas Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kasatgas Sumatera Barat H Hansastri yang dimoderatori oleh Prof. drh. Wiku BB Adisasmito, M. Sc., Ph.D selaku Koordinator Tim Pakar Satgas PMK Nasional.

Ketua Pelaksana Brigadir Jenderal TNI Lukmansyah selalu Koordinasi Pengendalian Operasi Satgas PMK Nasional bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular.

Menyimpulkan beberapa point strategi penanganan dan Mitigasi PMK yakni penguatan kolaborasi pentahhelix khususnya pada struktur kelembagaan yang terdesentralisasi dalam menangani PMK perlu dilakukan dengan melibatkan komponen kolaboratif lainnya di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Program pengendalian PMK di daerah tertular agar melaksanakan sesuai dengan ketentuan strategi utama penanganan PMK yang menjadi arahan nasional dan segera merumuskan dan diimplementasikan dengan konkret pada daerah yang belum tertular untuk menjaga ternak dengan target Indonesia bebas PMK tahun 2030.

Sementara itu juga singkronisasi data dan informasi sektor peternakan dan kesehatan hewan dengan data penanganan PMK masih belum tervalidasi dengan baik.

“Guna membuat strategi penanganan dan pengendalian yang efektif dan terarah, pencatatan dan sistem validasi data khususnya mengenai populasi ternak dan realisasi program penangangan PMK perlu untuk dilakukan secara menyeluruh di tingat pusat hingga daerah,” ujarnya.

Adapun anggaran dan SDM untuk penanganan PMK harus tetap dalam kaidah yang efesien, ekonomis, dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memaksimalkan SDM khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam pelaksanaan program pengendalian PMK baik di daerah yang sudah tertular maupun belum tertular.

“Dampak ekonomi PMK dan cara mengatasinya juga perlu dilakukan dalam mengembalikan kerugian yang terjadi akibat wabah PMK, populasi ternak yang hilang dapat dikembalikan dengan metode kawin suntik menggunakan semen ter-sexing,” katanya.

Tidak hanya itu untuk mewaspadai wabah Lumpy Skin Disease (LSD) berpotensi mewabah nasional dan dampaknya memiliki potensi untuk dapat menyabar ke negara lainnya mengganggu stabilitas ekonomi baik tingkat nasional dan internasional. (Prokom10)