Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Sekda: Kukar Laksanakan Kegiatan Strategis Sesuai Arahan Mendagri

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Senin (21/11) pagi di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar.

Acara itu diikuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, juga Kementerian serta Lembaga Negara terkait.

Mendagri M Tito Karnavian saat membuka Rakor itu mengatakan infalsi merupakan isu sangat penting, maka dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo secara khusus untuk menangani inflasi.
Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk itu semua harus bekerja secara bersama atau paralel.

Inflasi di Indonesia masih di angka 5,71 % pada Oktober 2022, angka itu menurutnya masih lebih baik dari sejumlah negara lainnya, capaian tersebut adalah merupakan hasil kerja Pemerintah Daerah dan Pusat.

Untuk itu, Tito mengingatkan Kepala Daerah untuk terus melakukan enam upaya nyata penanganan inflasi, yaitu melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta melakukan dukungan transportasi dari APBD.

Selanjutnya, Mendagri juga meminta Kepala Daerah untuk menyalurkan Bantuan Sosial dan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim.

Sementara Sekda Kukar H Sunggono mengatakan Pemkab Kukar terus melakukan evaluasi target kinerja, melakukan rencana kegiatan strategis agar sesuai dengan dengan arahan Mendagri dalam pencegahan dan penangana inflasi.

Sunggono juga bersyukur bahwa Kukar tidak termasuk daerah dengan inflasi tinggi Nasional, hal tersebut karena melaksanakan berbagai upaya sesuai arahan Pemerintah Pusat.

“Kita tetap terus kendalikan bahan pokok agar tak terjadi lonjakan harga berarti,” demikian ujarnya. (prokom04)