Indeks ETPD Kukar Berada di Posisi “DIGITAL” Dengan Skor 88,7%

Tenggarong – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar) Bahari Joko Susilo mengatakan, peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kukar memuat tentang rencana dan target penggunaan digital dan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2022, 2023 hingga 2024 untuk jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara bertahap pada tahun 2022 semua pendapatan sudah menggunakan digital 100 %. Pada tahun 2023 menggunakan digital 100 % dan QRIS 50 %. Pada tahun 2024 sudah menggunakan digital 100 % dan QRIS 100 %.

Sesuai data dari Bank Indonesia, sampai dengan semester 1 Tahun 2022, indeks ETPD Kukar berada pada tahap DIGITAL dengan skor 88,7%. Skor ini menempatkan Kukar di posisi ke 3 dari Kabupaten/kota se Kaltim.

“Ini artinya, pada tahun 2023 transaksi keuangan dalam bentuk penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah secara penuh dilakukan secara digital dan menggunakan QRIS,” ujar Bahari saat menyampaikan laporannya pada High Level Meeting terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta meresmikan peluncuran Pasar Siap QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) serta Virtual Account (VA) Pajak Daerah,” Rabu (23/11) di ruang serba guna Kantor Bupati setempat.

Kemudian, sejak tahun 2020 semua tansaksi belanja di lingkungan Pemkab Kukar telah dilakukan 100 % secara non tunai, baik untuk belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga maupun Belanja Transfer.

Jika dibuat perhitungan persentase penerimaan non tunai dari total penerimaan adalah sebesar 56,48 %. Untuk melihat perbandingan penerimaan non tunai pada periode Januari s/d September tahun 2022, maka didapatkan peningkatan pertumbuhan penerimaan non tunai sebesar 35,06 %.

Untuk itu, menurutnya implementasi ETPD dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Selanjutnya TP2DD dapat menjadi forum sinergi dan koordinasi antar stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan percepatan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Sementara, Bupati Edi Damansyah berharap peran maksimal Bank Indonesia untuk terus mendukung transformasi, baik transformasi literasi, transformasi skill, dan transformasi terkait perbankan di Kukar. (prokom04)