Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengawasan Intern, Presiden Minta Pengawasan Berorientasi Pada Hasil

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah tahun 2023 bertajuk “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi”, Rabu (14/6) di Kantor Bupati Kukar.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat itu dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, dihadiri para Meneteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Lembaga terkait lainnya, diikuti seluruh Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Kepolisian Daerah, dan Panglima Daerah Militer se Indonesia.

Presiden menginstruksikan seluruh Kepala Daerah untuk seriusi percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan produk dalam negeri.

Kepala BPKP M Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan BPKP beserta selujuh jajaran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) konsisten melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas, demi memastikan akuntabilitas serta efektifitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. Tak hanya itu, BPKP terus berupaya melakukan pencegahan kecurangan sejak awal, intens mengawal program nasional-daerah terhadap upaya peningkatan produktifitas ekonomi dan program penting RPJMN.
Diharapkan, komitmen pimpinan kementerian dan lembaga daerah dalam meberikan akses pengawasan internal dan menindak lanjuti rekomendasi agar dapat ditingkatkan.

Dari sisi kualitas pengawasan intern, pihaknya akan terus mendorong pemerataan kompetensi kelembagaan, serta konvergensi pengawasan APIP. BPKP dan APIP komitmen memberikan upaya terbaik mengawal efektifitas pembangunan.

Presiden saat membuka acara itu mengatakan saat ini Pemerintah sedang fokus meningkatkan produktifitas menuju Indoensia Emas 2045, hal itu bukan hal mudah. Pasalnya, kata Jokowi situasi global tak mendukung, termsuk ekonomi dunia. Untuk itu, setiap Rupiah yang dibelanjakan baik dari APBN/APBD semuanya harus produktif, karena cari uangnya saat ini sangat sulit.

Maka, kata Jokowi disinilah pentingnya peran pengawasan, maka dirinya sering cek langsung ke bawah agar pembangunan yang dilakukan sampai ke masyarakat.

“Saya minta pengawasan beriorentasi pada hasil bukan hanya prosedur, agar kita bisa bersaing dengan negara lain,” tegasnya.

Tugas berat BPKP kata Presiden, agar membuat APBN/APBD lebih produktif, yakni sebagian besar anggaran untuk kegiatan pembangunan konkrit, bukan lebih besar untuk honor, rapat dan perjalanan dinas. (prokom04)