Pjs Bupati Kukar Ikuti Rakor Organisasi Masyarakat Bersama Forum Pimpinan Daerah Kaltim

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto menghadiri Rapat Koordinasi Organisasi Masyarakat bersama Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rangka Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, Selasa (15/10/24) di Hotel Mercure, Samarinda.

Bambang hadir bersama bersama Dandim 0906/Kukar Letkol (CZI) Damai Adi Setiawan dan Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman.

Acara rakor tersebut dipimpin oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik bersama Forkopimda Provinsi Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan ikrar Ormas se Kaltim, pemukulan Gong oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud dan juga dilakukan pemberian Materi terkait persiapan Pilkada dari seluruh Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Idris.

Dalam Sambutannya PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan bahwa acara ini dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ormas dalam rangka mendukung pelayanan penyelenggaraan pemilu di pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang kali ini diusung tema mewujudkan kondusifitas daerah mendukung Pilkada serentak tahun 2024 di Kalimantan Timur.

“Tema ini tentunya sangat relevan dengan kondisi politik dan dinamika demokrasi yang saat ini Tengah berlangsung , perlu di disadari betapa pentingnya momen demokrasi ini karena di sinilah seluruh masyarakat ataupun ormas yang mewakili masyarakat akan berkontribusi untuk mengartikulasikan kepentingannya dan kemudian melaksanakan hak-hak demokrasinya sehingga nanti tidaknya memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Ia juga menjelaskan dengan hadirnya pada kesempatan ini menunjukkan bahwasanya berdemokrasi harus tetap memelihara kondisi fisik dan dinamika politik yang berdasarkan pada normal etika dan rasionalitas yang ada di daerah.
Akmal meminta untuk mengantisipasi akan timbulnya potensi-potensi yang tidak diinginkan baik itu hambatan maupun potensi gangguan yang nanti pada akhirnya di khawatirkan akan mempengaruhi stabilitas transitif dan keamanan di daerah serta mencoba meminimalisir isu-isu sosial yang mungkin akan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi.

“Untuk itu Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah beserta ormas yang ada dan harus kita optimalkan hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang bagus,”imbuhnya.

Diakhir ia berharap seluruh pihak harus mendukung proses demokrasi yang setelah ini akan berjalan dan tentunya akan berlangsung serentak.

“Mari tunjukkan bagaimana menjaga norma etika dan rasionalitas pada proses politik yang sedang berjalan dan tidak boleh diwarnai oleh tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi seperti hujan hoax, politik uang ataupun persoalan kekerasan,” ungkap Akmal Mengakhiri (Prokom08)