Rakor Forkopimda se Kaltim Jelang Pemilu 2024, Pemkab Kukar Terima Kendaraan Operasional Kesbangpol

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H SUnggono bersama Kapala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltim dalam rangka Pemantauan Perkembangan Politik menjelang Pemilu Serentak 2024, di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (6/7/2023).

Acara yang dibuka oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor tersebut dihadiri diantaranya Kepala Daerah dan Forkopimda, Camat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pangawas Pemilu (Bawaslu) se Kaltim.

Pada kesempatan itu Gubernur secara simbolis juga menyerahkan bantuan kendaraan operasional untuk Badan Kesbangpol se Kaltim, termasuk Kukar yang diterima oleh Sekda Sunggono.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim mengatakan H Sufian Agus mengatakan maksud Rakor itu agar terjalin sinergitas antara unsur Forkopimda se Kaltim, untuk mendukung sukses Pilkada serentak 2024.
Rakor bertujuan untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur baik penyelenggara Pemilu, aparat kemanan dan Pemerintah daerah hingga kecamatan.

Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan menurut Survey pemerintah Pusta Kaltim termasuk wilayah ke-5 yang rawan konflik di luar Pulau Jawa. Namun, Isran mengatakan bahwa nyatanya Kaltim merupakan daerah yang aman dan kondusif, termasuk pada Pemilu tahun sebelumnya yang berjalan dengan baik.

“Tapi kita tak boleh lengah, jadi keamanan dan kondisufitas ini harus kita jaga bersama dengan baik agar Pemilu Serantak kedepan berjalan lancar,” pintanya.

Sementara Sekda Kukar H Sunggono mengatakan beberapa hal-hal penting terkait kesiapan Pemilu Serentak 2024 tersebut telah dilakukan Pemkab Kukar. Koordinasi dengan Forkopimda juga berjalan dengan baik.

Sekda kemudian mengatakan akan menggelar Rakor serupa tingkat Kabupaten Kukar, sehingga tercipta kesmaan perspsi yang utuh tentang penyelanggaraan Pemilu Serentak, sesuai ketentuan atau panduan dari Pemerintah Pusat, serta mencermati hasil survey Bawaslu Pusat.

“Kita akan memperhatikan hasil survey Bawaslu Pusat bahwa Kukar termasuk daerah rawan konflik pada Pemilu nanti, kita akan berupaya hasil survey ini tidak benar-benar terjadi di Kukar,” demikian ujarnya. (prokom04)