Rakordal dan Evaluasi RKPD Semester 2024, Hendaknya Dimanfaatkan Untuk Perbaikan

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Semester I, di ruang rapat lantai I Bappeda Kukar, Senin (8/7/2024).

Rakordal dibuka Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani yang didampingi Plt. Kepala Bappeda Syarifah Vanessa Vilna dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dan kelurahan baik secara langsung maupun virtual.

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Assisten II Ahyani mengatakan Rakordal dan Evaluasi Semester I merupakan Rakordal paling strategis, karena ditindaklanjuti dengan perubahan APBD 2024, yang didahului dengan Perubahan-RKPD 2024.

“Oleh karena itu seluruh informasi dan data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi faktual, agar data-data yang disampaikan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan dan strategy perubahan RKPD 2024” ujarnya.

Disebutkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara tahun 2024 merupakan Alokasi APBD terbesar dalam sejarah perjalanan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan penetapan Perda APBD 2024 yaitu sebesar 13,4 Triliyun Rupiah.

Lebih lanjut, dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan 2024, terdapat beberapa temuan lapangan yang perlu ditindaklanjuti dengan rumusan yang lebih terencana, antara lain: terdapat program pemerintah yang masih belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, terdapat beberapa alokasi anggaran yang belum mengarah pada subtansi outcome, dan bahkan belum bersesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat.

Atas dasar tersebut dalam pelaksanaan Rakodal Semester I saat ini, Ia meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memperhatikan dan memperkuat hal-hal antara lain mengevaluasi dan memperkuat program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti program penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah remote area, serta meningkatkan kualitas layanan dasar, baik kelayakan perumahan dan permukiman hingga sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas masyarakat khususnya kualitas transportasi untuk menunjang distribusi barang dan orang dalam menopang perekonomian masyarakat yang lebih efisien.

“Kita pahami bersama, tidak ada perencanaan yang sempurna, oleh karenanya peraturan perundangan-undangan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan, untuk itu manfaatkan momentum ini untuk melakukan perbaikan, pastikan segala sumber daya yang kita miliki khususnya pendanaan dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan masyarakat Kutai Kartanegara” pintanya.

Sementara itu Plt. Kepala Bappeda Syarifah Vanessa Vilna dalam paparannya menyebutkan digelarnya Rakordal dan evaluasi dengan maksud untuk mengawal proses pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien.

Dengan tujuan antara lain : optimalisasi alokasi anggaran tahun 2024, membangun pola kerja kolaboratif, menyepakati alternatif solusi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, dan membangun pola hubungan belanja terhadap potensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Prokom01).