Sekda Kukar Hadiri Rapat Teknis Apkasi
Badung – Guna mendetailkan arah kebijakan program kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2025 menjadi program kegiatan Apkasi 2025 yang efektif dan berkesinambungan untuk seluruh anggotanya, Apkasi menyelenggarakan rapat teknis yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk mendiskusikan secara mendalam terkait dengan program kerja Apkasi kwartal keempat dan program kerja Apkasi Tahun 2025 yang dihadiri Sekda, Bappeda, BPKAD, Bapenda anggota Apkasi termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dihadiri Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono, di Aston Kuta Bali dan Residence, Jumat (27/9/24).
Rapat dibuka oleh Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang yang menjelaskan dalam rapat membahas program Apkasi Kwartal keempat Tahun 2024 terkait dengan isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di daerah tentang implikasi penerapan UU no 1 tahun 2022 tentang HKPD, penggajian PPPK, implementasi pajak daerah dan retribusi daerah, potensi kerjasama antar daerah di bidang perdagangan, pelayanan publik dan infrastruktur, sosialisasi capaian kinerja Apkasi dan pembahasan isu advokasi dan rencana kerja Apkasi 2025.
Apkasi tercipta demi mewujudkan otonomi daerah yang luas,nyata dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI,menciptakan kerjasama yang harmonis menciptakan hubungan yang serasi antar anggota dan meningkatkan kemapuan antar anggota dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.
“Rapat ini penting untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antar daerah serta memastikan pelaksanaan program – program Apkasi yang mendukung Pemkab seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya”,beber Sarman.
Sementara Sekda H Sunggono dalam wawancaranya mengatakan Kabupaten Kukar diundang yang merupakan salah satu daerah di Kaltim dimana Bupati Edi Damansyah selaku Koordinator wilayah pembangunan infrastruktur di kepengurusan Apkasi. Berdasarkan dari penjelasan Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang yang dibicarakan adalah kerjasama daerah dan hak keuangan daerah berdasarkan undang – undang tentang perimbangan keuangan daerah dan infrastruktur.
“Dalam waktu dekat akan ada kegiatan Apkasi untuk memilih kepengurusan yang baru yang akan diadakan di Minahasa Utara dan itu akan melibatkan pejabat baru termasuk kepengurusan baru”, jelas Sunggono.
Ia berharap Rapat teknis Apkasi bisa memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan antar daerah yang masih bisa ditingkatkan dimasa akan datang seperti kerjasama dalam ketersediaan bahan pokok dan infrastruktur serta kerjasama di bidang lainnya.(Prokom06)
