Terima Audiensi Bawaslu, Bupati Titip Pengawasan Pelaksanaan Pilkades
Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Kepala BPKAD Sukoco menerima Audensi jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Rumah Jabatan Bupati, Selasa, (5/8/2025).
Jajaran Bawaslu dipimpin ketuanya Teguh Wibowo dan dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rini Sulistiyowati.
Teguh Wibowo menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang, salah satunya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih.
Teguh juga menyampaikan dampak pembentukan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap Kutai Kartanegara, karena beberapa wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa berpotensi masuk dalam kawasan IKN. Hal ini dapat berdampak pada perubahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daerah Pemilihan (Dapil), serta komposisi kursi DPRD Kukar.
“Terkait wilayah IKN ini menjadi permasalahan yang serius Pak Bupati, karena beberapa wilayah kita masuk dalam kawasan otorita IKN, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan seperti jumlah DPT, dapil dan juga komposisi jumlah kursi di DPRD.” Ujar Teguh.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan laporan serapan dana hibah pada Pilkada dan PSU, dimana terdapat pengembalian dana dari efisiensi penggunaan anggaran di Bawaslu.
Teguh Wibowo mengharapkan dukungan Pemkab Kukar terhadap rencana kegiatan non tahapan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Non tahapan tersebut berupa penguatan peran Bawaslu dalam memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi, serta sosialisasi – sosialisasi terkait netralitas dan pelanggaran pemilu.
“Mohon dukungan Pak Bupati, setahun kedepan kami akan melaksanakan kegiatan non tahapan untuk lebih memastikan keberhasilan pengawasan yang kami lakukan” harapnya.
Lebih lanjut, Teguh juga menyampaikan kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas kerja pengawasan di lapangan. Disampaikan bahwa hingga saat ini Bawaslu Kukar belum memiliki kendaraan dinas, untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.
Bupati Aulia Rahman Basri menyambut baik audiensi yang dilakukan jajaran Bawaslu Kukar, Ia mengapresiasi kinerja Bawaslu yang sukses menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Bupati menyampaikan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas.
Ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen mendukung pengawasan pemilu, termasuk dalam menjaga netralitas ASN dan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam tahapan Pilkada.
“Kami siap bersinergi, dan siap mendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan Bawaslu, selama itu masih dalam koridor regulasi, akan kami fasilitasi, karena Pilkada ini bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu, tapi seluruh elemen Pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.
Terkait wilayah IKN, Bupati Aulia menegaskan pentingnya kejelasan status desa dan batas administratif, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun kesalahan distribusi kewenangan.
Untuk itu Ia akan menjalin komunikasi langsung dengan Otorita IKN dalam waktu dekat, memastikan status wilayah – wilayah Kukar yang masuk IKN dalam Pemilu.
“Dalam waktu dekat akan kita koordinasikan, karena ini menyangkut banyak hal, utamanya DPT, Dapil yang juga akan berpengaruh pada komposisi anggota DPRD Kukar” tegasnya.
Bupati Aulia juga berpesan kepada Bawaslu Kukar apabila memungkinkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dibeberapa desa di Kukar.
“Kalau ada regulasi yang mengatur kewenangan apa yang bisa dilakukan Bawaslu terhadap Pilkades, Kami titip pengawasan Pilkades yang sebentar lagi akan kita laksanakan dibeberapa desa di Kukar” pintanya. (Prokom01).
