TENGGARONG – Piala bergilir Gubernur Kaltim yang berhasil dipertahankan Kafilah Kutai Kartanegara pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kaltim ke- 42, dibawa pulang ke Tenggarong. Iring-iringan Kafilah Kukar yang membawa piala bergilir tersebut diarak keliling Kota Raja Tenggarong, Rabu (9/6) menjelang sore.

Usai disambut di gedung Puteri Karang Melenu Tenggarong Seberang oleh tim penyambut, arak-arakan piala itu lalu menyeberangi jembatan Kutai Kartanegara untuk melintasi jalan-jalan protokol di Tenggarong lalu disambut oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Capaian Kafilah MTQ Kukar bisa dibilang luar biasa, pasalnya sudah empat kali berturut-turut Juara Umum MTQ Kaltim disabet oleh Kukar. Yakni sejak MTQ Kaltim ke 39 tahun 2017 di Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU), 2018 (MTQ ke 40) Berau, dan MTQ ke 41 tahun 2019 di Kabupaten Paser, dan MTQ 42 tahun 2021 ini di Bontang.

Sekretaris Daerah Sunggono yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar melaporkan bahwa dari 60 orang jumlah Kafilah Kukar yang ikut bertanding, sebanyak 56 orang meraih peringkat.

“Artinya 93,3 persen kafilah kita yang bertanding meraih predikat, dan mengumpulkan skor 83 sehingga keluar sebagai juara umum,” ujar Sunggono disambut tepuk tangan hadirin.

Sunggono kemudian mengatakan, raihan juara umum kali ini juga didedikasikan untuk Bupati Edi Damansyah yang sedang menjalani pemulihan.

“Karena gelar juara umum ini dapat dipertahankan tak lepas dari kerja keras beliau sebagai Pembina LPTQ Kukar,” kata Sunggono.

Selanjutnya, Bupati Edi Damansyah secara virtual mengucapkan selamat dan terimakasih atas perjuangan Kafilah Kukar yang telah mengharumkan nama Kukar.

“Alhamdulillah, terima kasih sudah memberukan yang terbaik untuk Kukar. Saya saat ini sedang menuju klinik untuk terapi,” ujar Edi yang tampak sedang di dalam kendaraan.

Kemudian Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan Pemkab mengucapkan terimakasih dan selamat kepada para kafilah yang telah berhasil mempertahankan gelar juara umum.

“Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kutai Kartanegara, semoga ditahun depan gelar itu tetap kita pertahankan,” tutur Rendi.

Dikatakannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan memberikan BONUS kepada para Pemenang, yaitu Juara I Rp. 20 juta, Juara II Rp 15 juta. Juara III Rp 10 juta. Juara Harapan I Rp 5 juta, Juara Harapan II Rp 4 juta, dan
Juara Harapan III Rp 3 juta.

“Termasuk kepada para Pelatih dan Official, Pemkab Kukar memberikan apresiasi dan penghargaan selain ucapan terimakasih yang tulus semoga Allah SWT memberikan Rejeki yang berlipat ganda juga akan diberikan bonus dengan besaran yang berbeda,” ujarnya.

Seperti tahun – tahun sebelumnya, untuk MTQ ke 43 tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Samarinda, Rendi tetap menargetkan juara umum, untuk itu kedepan persiapannya harus lebih matang, karena Samarinda selaku tuan rumah akan berupaya menjadi juara umum juga. (prokom04)

TENGGARONG – Luar biasa! Mungkin inilah kata-kata yang tepat atas pencapaian para Kafilah Kutai Kartanegara dalam ajang kompetisi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ).

Setelah tiga kali berturut – turut gelar juara umum tingkat Provinsi disandang, kali ini pada perhelatan MTQ ke 42 Kaltim tahun ini, lagi-lagi Kukar meraih juara umum untuk yang ke empat kalinya atau istilah yang populer dalam Sepakbola disebut Quatrick.

Sebelumnya Kukar telah meraih juara berturut-turut sejak MTQ Kaltim 39 tahun 2017 di Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU), 2018 (MTQ ke 40) Berau, dan MTQ ke 41 tahun 2019 di Kabupaten Paser.

Prestasi gemilang Kukar tersebut, diumumkan saat acara penutupan MTQ ke 42 Kaltim oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor, pada Senin (8/6) malam di Bontang.

Penutupan ditandai pembacaan pengumuman para pemenang, penyerahan piala dan penghargaan kepada para juara.

Gubernur Isran Noor dalam sambutannya mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan MTQ ke 42 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan juga kepada para peserta dari kabupaten / kota.

“Saya ucapkan selamat kepada para peserta, semua peserta juara, karena gelar juara itu urusan kecil dari sebuah perlombaan, tetapi membaca dan mengamalkan dan melaksanakan nilai – nilai yang terkandung dalam kitab suci Al Quran itulah juara sejati, dan secara khusus saya ucapkan selamat kepada Kutai Kartanegara yang kembali merebut juara umum,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia MTQ yang juga Walikota Bontang Basri Rase mengungkap bahwa pelaksanaan MTQ ke 42 tingkat Propinsi Kaltim ini tetap mengedepankan protokol kesehatan yaitu dengan dipersingkat dari jadwal yang semula 9 hari dipadatkam menjadi 7 hari, dengan meniadakan pawai ta’aruf dan pameran serta jumlah peserta dibatasi dan juga adanya kagiatan yang dilaksanakan secara online contohnya pendaftaran.

“Saya ucapkan selamat kepada Kafilah dan Wakil Bupati Kukar, Kukar kembali menjadi juara umum,” ucap Basri Rase.

Untuk diketahui, gelaran MTQ ke 43 tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Samarinda (prokom01)

Tenggarong – Cabang Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an (MKTIQ) Golongan Putra dan Putri Kutai Kartanegara (Kukar) yang diperkuat Qorinul Anhar dan Ririn Sholehah masuk final, Senin (7/6/2021).

Cabang MKTIQ MTQ ke 42 tingkat Provinsi Kaltim Kota Bontang tahun 2021 yang dipusatkan di Pendopo Walikota Bontang Jl. Awang Long, Bontang Baru, Kota Bontang tersebut meloloskan tuan rumah Bontang, Samarinda, dan Kukar.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT cabang MKTIQ Kukar masuk final, dan berharap bisa mempertahankan juara pertama golongan putra maupun putri yang di reput pada MTQ ke 41 tingkat provinsi di Kabupaten Paser tahun 2019 lalu. Aamiin,” harap pelatih MKTIQ Kukar, Riswadi, M.Pd, usai mendampingi anak didiknya tampil di babak semifinal. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan nota penjelasan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada rapat paripurna ke 4 masa sidang ke 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Karganegara, diruang sidang utama DPRD, Senin (7/6).

Sidang dipimpin ketua DPRD Abdul Rasid dan dihadiri seluruh anggota DPRD baik secara langsung maupun virtual.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam nota penjelasannya yang dibacakan Wakil Bupati H Rendi Solihin mengatakan penyampaian nota penjelasan tersebut sebagai tindaklanjut dari proses pengesahan program pembentukan yang tertuang dalam keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara untuk tahun 2021, nomor : 170/SKB-17/DPRD/XII/2020 dan nomor : 17/SKB-HK/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021.

“Pada hari ini kami kembali menyampaikan empat buah rancangan peraturan daerah yang menjadi bagian dalam program pembentukan Perda untuk dapat dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah,” ujar Rendi.

Empat Raperda tersebut yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara,
Raperda tentang penetapan desa;
Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, dan
Raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terhadap Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kukar, dijelaskannya bahwa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 Ayat (5) Dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 82 Ayat (1) Dan Pasal 87 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033 ditinjau kembali 1 (satu) dalam 5 (lima) tahun.

Kemudian terhadap Raperda penetapan desa, Rendi menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian pengakuan terhadap keberadaan desa di Kukar dalam koridor norma yang disyaratkan sebagai payung hukumnya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegata terdapat 193 desa, namun hanya 8 desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah,” ujarnya.

Sementara terhadap raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, dijelaskannya bahwa sebagai mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka peran pendapatan asli daerah harus ditingkatkan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapat tersebut dari retribusi daerah, yang meliputi salah satunya retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi dari jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dan penjelasan terhadap raperda rencana Pembangunan Industri Kabupaten
(RPIK) Kutai Kartanegara, Rendi mengungkapkan bahwa
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Mengamanatkan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyusun rencana Pembangunan Industri Daerah.
Kukar memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat digerakan untuk menumbuhkan kemajuan daerah dalam sektor industri. Dimana kedua potensi ini perlu direncanakan pemanfaatannya secara efektif, efisiensi dan tepat agar memiliki nilai tambah bagi perekonomian dan kemajuan industri daerah.

Pada kesempatan tersebut juga Pemkab Kukar mengusulkan pencabutan terhadap tiga buah Perda yaitu, Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, dan Perda nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.

Dasar pertimbangannya yaitu telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaan lainnya terkait dengan desa, maka ketiga buah peraturan desa tersebut harus segera dicabut, mengingat tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah diterbitkan peraturan lain untuk mengatur ketentuan tersebut sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. (prokom01)