Tenggarong – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kutai Kartanegara Hj Yulaikah Sunggono mengukuhkan pengurus DWP Unsur Pelaksana (UP) Kecamatan Tenggarong masa bakti 2019-2024 yang diketuai oleh Haqimatul Ummath Sukono, Rabu (24/8) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Yulaikah usai melantik mengucapkan selamat kepada pengurus DWP UP Loa Kulu, diharapkannya pengurus DWP di Kecamatan dapat menggali potensi diri para anggota, supaya dapat menjalankan organisasi dengan baik.

“Gali potensi diri anggota, ciptakan inovasi, kreasi dan prestasi dalam segala bidang. Ada tiga bidang dalam DWP, kami ingin ketiganya mampu bergerak untuk memajukan organisasi ini (DWP.red),” harapnya.

Disebutnya, DWP merupakan isteri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), maka diharapkannya anggota DWP agar bermitra dengan pasangan masing-masing untuk bersama membangun Kukar. Harap sebagai isteri ASN dan DWP mampu menggali potensi diri masing-masing, serta selalu menjaga persatuan.

Kemudian, diharapkan Yulaikah, setelah dilantik pengurus DWP UP Kecamatan agar meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Perangkat Daerah di Kecamatan maupun Kabupaten dan masyarakat sekitar, untuk menjalankan program-program mendukung pembangunan.

“Selamat atas pelantikan ini, jika ada kendala atau hambatan berorganisasi silahkan hubungi kami (DWP Kukar.red) untuk sama-sama belajar dan berbagi pengalaman,” demikian ujarnya.

Sementara, Ketua DWP UP Tenggarong Haqimatul Ummath Sukono berharap kerjasama semua pihak untuk bersinergi agar program dapat berjalan dengan baik, khususnya memberikan edukasi kepada isteri PNS di Kecamatan Tenggarong.

Demi terwujudnya visi misi DWP, Haqimatul berharap agar DWP Kukar dapat membimbing pihaknya, supaya apa yang dilakukan sinkron dengan program yang sedang dilaksnakan, tujuannya untuk memajukan Kukar.

Sementara, Camat Tenggarong Sukono berharap DWP UP Tenggarong bisa membagi waktu untuk orgainsasi dan kelaurga, agar program organisasi dan kewajiban sebagai isteri dapat berjalan baik.

“Semoga DWP kedepan lebih baik dan maju, bisa menyesuaikan program untuk bersama dijalankan dengan niat yang baik dan koordinasi, agar tujuan organisasi tercapai,” demikian harapnya.

Sementara Pembina DWP Kukar Maslianawati Edi Damansyah mengapresiasi kegiatan tersebut, dan meminta pahami regulasi Organisasi dengan baik.

“Jangan hanya seremoni, cari gagasan yang bisa menumbuh kembangkan organisasi dan bermanfaat untuk keluarga, jangan siasiakan momen ini ambil pengetahaun dan hikmahnya,” pintanya.

Acara tersebut dihadiri, Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Dinas Pendiddikan serta Perangkat daerah terkait lainnya.

Selain pengukuhan, juga dilakukan pembekalan dan sosialiasi program kerja DWP dari Pusat hingga Kabupaten dan Kecamatan, dari para pengurus DWP Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait, kepada DWP UP Tenggarong.(prokom04)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat bersama anggota TPID Kukar melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pusat secara virtual, Selasa (23/08) di Kantor Bupati Kukar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya saat membuka acara itu meminta Gubernur dan Bupati/Wali Kota, agar menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dikatakannya, tugas TPID Provinsi diantaranya melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta jasa. Selain itu menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional.

Sedangkan tugas TPID kabupaten/kota adalah untuk melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok.

“Untuk itu diperlukan kebijakan penyusunan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional, memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota,” pinta Tito.

Diakhir Tito berharap Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan TPID Provinsi, serta melakukan langkah lainnya dalam penyelesaian hambatan/permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu Asisten I Akhmad Taufik Hidayat akan mendukung penuh arahan yang di berikan oleh kementrian. Ia juga berharap dengan adanya koordinasi seperti ini pertumbuhan ekonomi Kukar bisa berjalan lancar. (Prokom08)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati H Rendi Solihin sampaikan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun Anggaran 2022, Senin (22/8) malam, di ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Rendi Sholihin mengatakan bahwa dari 7 Fraksi yang ada di parlemen DPRD Kukar itu, yakni fraksi Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN, PPP-PKS, dan fraksi NHP (Nasdem, Hanura, dan Perindo) semua menyetujui anggaran perubahan tahun 2022, yang disampaikan Pemkab Kukar pada agenda penyampaian Nota Keuangan APBD-P anggaran tahun 2022 di rapat Paripurna ke-15 DPRD Kukar dihari yang sama.

Selanjutnya, ada mekanisme Bagian Anggaran (Banggar) yang perlu ditindak lanjuti oleh anggota DPRD Banggar, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kemudian Rendi mengatakan pihak eksekutif akan membahas secara menyeluruh terkait dengan anggaran tambahan termasuk ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan lain-lain.

“Artinya berapa sebenarnya yang akan kita setujui untuk disahkan di APBD-P tahun anggaran 2022 yang hari ini (Rabu, red) akan dilakukan pengesahan anggaran perubahan 2022 oleh Eksekutif (Pemkab Kukar) dan Legislatif (DPRD Kukar),” demikian pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wabup Kukar tersebut, Asisten Administrasi Umum Setkab Kukar H. Totok Heru Subroto dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati (Wabup) Kukar H Rendi Solihin, menyampaikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8) sore di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong.

Dalam penyampaiannya yang dihadapan 32 anggota DPRD yang hadir, Rendi mengatakan rancangan perubahan APBD tahun 2022, pendapatan daerah secara umum mengalami penyesuian baik berupa peningkatan maupun penurunan.

Secara garis besar dapat disampaikan Rendi sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sebesar Rp 501,1 M, terdiri pajak daerah sebesar Rp 110,86 M, retribusi daerah sebesar Rp 5,40 M, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 32,12 M.

Pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi sebesar Rp 5,18 T, terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat menjadi sebesar Rp 4,74 T, pendapatan transfer antara daerah menjadi sebesar Rp 443,19 M, yang terurai atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sebesar Rp 3,7 M yang merupakan pendapatan hibah untuk program hibah air minum perkotaan.

Selanjutnya, kata Rendi adanya penyesuaian pendapatan daerah berpengaruh pada belanja daerah. Adapun belanja daerah secara ringkas terdiri, belanja operasi menjadi sebesar Rp 4,31 T yang terurai atas, belanja pegawai menjadi sebesar Rp 1,9 T. Belanja transfer menjadi sebesar Rp 623.3 M. Belanja ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam bentuk belanja bantuan keuangan.

Adanya selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya suplus (defisit) APBD. Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 defisit menjadi sebesar Rp 838.61 M.

“Namun hal tersebut masih dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Dari nilai SILPA tersebut, Pemkab Kukar juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar 3, 7 milliar kepada PDAM,” demikian pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wabup Kukar tersebut, Asisten Administrasi Umum Setkab Kukar Totok Heru Subroto dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto, menghadiri pembukaan Bimbingan Teknik (Bimtek) terkait Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintahan Desa (ATKPD) bagi Seluruh Kepala Desa (Kades) dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa se-Kukar, di gedung Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Selasa (23/8).
Pembukaan Bimtek itu ditandai penyerahan secara simbolis User Name oleh Kepala DPMPD Kukar Arianto kepada perwakilan peserta, disaksikan oleh Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.

Kegiatan yang juga diikuti para Kades dan Kaur Keuangan secara virtual tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian TI kantor pusat Bankaltimtara Dicky Agus Widianto.

Kepala DPMD Kukar Arianto menyambut baik kegiatan tersebut, guna mempersiapkan para Kepala Desa memahami sistem terbaru dari tata kelola keuangan dari manual menuju tata kelola keuangan berbasis Teknologi Informasi (IT).

“Hal ini merupakan salah satu terobosan untuk tata kelola keuangan di desa, yaitu aplikasi keuangan desa berbasis IT, dimana yang dulunya dibayarkan secara tunai sekarang akan kita alihkan secara non tunai,” ucap Arianto.

Arianto berharap peserta Bimtek bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sampai akhir, sehingga kedepan Kades dan Kaur Keuangan di Kukar bisa menggunakan aplikasi tersebut khususnya dalam hal transaksi dan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan Bimtek ATKPD tersebut merupakan bentuk dukungan Bankaltimtara terhadap komitmen Pemkab Kukar terkait tata kelola keuangan clear dan clean.

Dirinya berharap kedepan para peserta Bimtek bisa mengoperasikan sistem aplikasi tata kelola keuangan Berbasis IT tersebut, dirinya menyadari setiap perubahan tidaklah mudah khususnya terkait tata kelola keuangan dari tunai menuju tata kelola kuangan berbasis IT.
Namun, disisi lain banyak keuntungan yang bisa diperoleh melalui sistem tata kelola kuangan berbasis IT tersebut diantaranya risiko kehilangan, kecurian serta perampok di tengah jalan sesaat setelah tarik tunai bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi.

“Saya yakin betul untuk yang pertama kali ini pasti sangatlah sulit khususnya dalam menerima perubahan sistem ini, tapi sesungguhnya ini banyak memberikan kemudahan bagi bapak ibu khususnya dari segi laporan, penukaran uang hingga terhindar dari resiko kehilangan, kecurian serta perampok di tengah jalan,” ungkap Amuniantoyo.(prokom07)