Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, Selasa (2/8) di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Acara bertema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, diikuti 25 peserta terdiri dari satu orang UPTD DP3A, enam orang perwakilan organisasi keperempuanan, dua orang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 16 perwakilan aktivis Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari desa dan kelurahan dari 16 kecamatan di Kukar.

Kepala DP3A Kukar Hj Aji Lina Rodiah mengatakan maksud dari kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan, dan penyebarluasan informasi, serta menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan, anak dalam pendampingan korban KDRT.

“Adapun tujuannya guna memberikan pemahaman kepada OPD terkait, organisasi, dan para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT, sehingga bisa saling bersinergi dalam menekan angka korban kekerasan terutama terhadap perempuan,” terangnya.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2-3 Agustus 2022, dengan narasumber Kadis P3A Kukar, Kepala UPTD DP3A, Polres Kukar unit PPA, Kejaksaan Negeri Kukar, Pengadilan Negeri Kukar, Ketua Lembaga Bantuan Hukum serta psikologi UPTD P2TP2A Kukar.

Sementara itu, Sekda Kukar H Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah mengatakan KDRT merupakan salah satu masalah yang bersifat global, yang berdampak luas terhadap ketidakadilan dan perlakuan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, semestinya harus dihindari dan dapat dicegah.

Lebih lanjut disampaikannya, berbagai upaya harus terus dilakukan untuk meningkatkan dan menginovasi program kerja dan kegiatan, khususnya mensikapi perubahan lingkungan yang terjadi sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Salah satunya, adalah melalui kegiatan ini, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam penanganan kasus KDRT secara komperhensif dan optimal.

Maka, semestinya upaya keterlibatan seluruh pihak dalam setiap kegiatan, termasuk melalui adanya komunikasi dan koordinasi lintas instansi, dan jejaring sosial dalam kelembagaan masyarakat yang ada didaerah, hendaknya terus terbangun dan ditingkatkan dalam berbagai inovasi sehingga mampu meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

“Kedepan kita harus mampu memberikan perhatian dan reward terhadap semua pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian, serta kinerja yang baik, khususnya terhadap program perlindungan pada perempuan dan anak dengan menyumbangkan seluruh pemikiran, keahlian dan keterampilannya yang inovatif serta bernilai positif, yang berkontribusi bagi pembangunan didaerah,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Edi mengimbau seluruh peserta pelatihan, agar dapat mengikuti dan menyerap ilmu yang disampaikan para narasumber dengan baik hingga akhir kegiatan, sehingga dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ditengah kehidupan masyarakat.(prokom07).

KEJADIAN dua tahun terakhir yang dialami bangsa Indonesia bahkan dunia memang memiliki dampak luar biasa bagi ummat manusia. Pandemi Covid-19 yang melanda bumi ini menyebabkan banyak orang kehilangan anggota keluarganya, tak sedikit yang kehilangan atau sulit mendapatkan penghasilan.

Tak terkecuali, dampak pendemi tersebut juga dialami Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Tidak dipungkiri, penyebab kemiskinan tak hanya karena pandemi saja, tapi secara klasik juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, tidak mau berusaha, harga kebutuhan tinggi, dan banyak lagi faktor lainnya.

Sebagai upaya untuk bangkit dari dampak pandemi tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemkab Kukar, khususnya membantu keluarga pra sejahtera.

Bupati Kukar Edi Damansyah baru-baru ini mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan tentunya yang terpenting adalah data yang valid terkait keluarga pra sejahtera.

Untuk itu Edi menginstruksikan instansi terkait khususnya Dinas Soial Kukar untuk membuat data yang paling mutakhir, yang dapat diuraikan secara merinci tentang data keluarga pra sejahtera.

Melalui data yang valid, kata Edi akan lebih mudah membuat program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, baik program Pemkab Kukar dan program stakeholder lainnya, termasuk dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), juga Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar yang ikut berkontribusi dalam melakukan pendataan dan aksi menangani kemiskinan sekitar Masjid.

Misalnya, ada program penanggulangan kemiskinan masuk dalam APBD dan jelas siapa keluarga penerima program tersebut,
selanjutnya yang belum teranggarkan di APBD bisa dilimpahkan ke dunia usaha yang sudah menunggu data tersebut untuk masuk dalam program rencana kerja TJSP-nya.

“Itulah kenapa data sangat penting, hal ini tentunya supaya kerja kita efektif,” ujarnya.

Bupati mengatakan hal tersebut merupakan tantangan untuk Dinsos agar bisa mengevaluasi pekerjaan dan melakukan perubahan, merubah program kegiatan berkaitan dengan pendataan keluarga prasejahtera.

Adapun Kecamatan menjadi lokus pengentasan kemiskinan di Kukar adalah Samboja, Tenggarong, Loa Janan dan Muara Kaman. Kemudian memperhatikan angka presentasi dan kondisi dalam masyarakat maka Kecamatan Marang Kayu, Anggana, Muara Wis, Kenohan, Sangasanga dan Muara Kaman juga layak dipertimbangkan sebagai lokasi prioritas selanjutnya.

”Bukan berarti Kecamatan lain tidak ditangani namun fokus kerja kita dalam jangka pendek ini pada Kecamatan yang disebutkan ini dulu,” katanya.

Edi mengatakan kerja bersama untuk penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan upaya Kukar Idaman mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia. (prokom04)