Tenggarong – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kukar Totok Heru Subroto, di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (12/10).

Membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah, Asisten III mengatakan SPBE bukanlah suatu hal baru bagi Pemkab Kukar. Dulu sudah dikenal istilah e-Government atau pemerintahan elektronik yang diatur dalam instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-Government.
Di tahun 2018 terbit Peraturan Presiden No 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE.

Dikatakannya, di era digital saat ini maka pola kerja juga harus disesuaikan mengikuti kemajuan teknologi. Digitaiisasi pemerintahan melalui SPBE dapat memperluas jangkauan pemerintah dalam melayani publik.

“Target kita di tahun 2024 Kukar sudah bebas blankspot, selain
ketersediaan infrastruktur, kompetensi, SDM juga harus ditingkatkan melalui program literasi digital, agar manfaat kemajuan teknologi ini benar – benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah kita,” tuturnya.

Menurutnya, Kukar sebagai salah satu kawasan penunjang Ibu Kota Negara (IKN) harus siap meningkatkan kualitas masyarakatnya agar inovatif, berdaya saing dan mandiri sesuai dengan visi misi Kukar Idaman. Untuk itu kita harus dapat menyiapkan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan teknologi, khususnya teknologi digital.

Dengan meningkatnya literasi digital masyarakat, maka masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam menciptakan layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal Kutai Kartanegara.

“Ini harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintrgarsi, tidak dilakukan sendiri – sendiri atau sektoral, sehingga layanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi lebih efektif dan efisien. SPBE harus dapat menjadi katalis terwujudnya pilar Smart Governance dalam rangka menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu Smart City di Indonesia,”pungkasnya.

Kadis Kominfo Dafip Haryanto dalam laporannya mengatakan, rakor itu merupakan kegiatan tim koordinasi SPBE Kukar, yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk melakukan monitoring dan informasi terhadap SPBE Kukar. Nantinya akan dilakukan pendaftaran berkaitan dengan sistem elektronik yang lengkap di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi data base, untuk membuat kebijakan berkaitan dengan integrasi aplikasi yang ada di Kukar.

Rakor diikuti semua OPD sampai tingkat Kecamatan.(Prokom-02)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengumpulkan pelaku usaha pertambangan batubara, dalam kegiatan executive meeting, terkait sinergi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan kewajiban pasca tambang, Rabu (12/10).

Acara itu juga dirangkai dengan penandatanganan naskah komitmen dan kerja sama daerah anatara Pemkab Kukar dengan Perusahaan Sektor Pertambangan, dalam hal Peran Serta Sektor Pertambangan Dalam Sinergisitas dan Kolaborasi Serta Implementasi Visi, Misi Program Dedikasi “KUKAR IDAMAN” Dalam Mendorong Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Serta kerjasama beberapa stakeholder dengan Perushaan Sektor Pertambangan. Juga penyerahan bantuan program TJSP untuk sektor pengembangan Sumber Daya Manusia di Kukar.

Pada pertemuan itu Bupati dan Wabup Kukar Edi Damansyah dan Rendi Solihin, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Alfian Noor, Kepala Dinas Sosial H Hamly, Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Ismed, serta para Camat. Hadir juga Rektor Universitas Kutai Kartanegara Ince Raden, Direksi Bankaltimtara, Perhimpunan Ahli Pertambangan Pusat dan Kukar, Forum TJSP, Kadin Kukar, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Kepala DLHK Kukar Alfian Noor, dalam laporannya mengatakan pada executive meeting Pemkab Kukar dengan pelaku usaha pertambangan batubara itu, pihaknya mengundang 104 perushaan dan kontraktor pertambangan batubara yang berktifitas di Kukar. Adapun yang dibicarakan terkait evaluasi dan pengarahan oleh Bupati Edi Damansyah terkait tata kelola lingkungan beberapa tahun terakhir, PPM, kolaborasi kegiatan perusahaan dengan Pemkab Kukar terkait program Dedikasi Kukar Idaman.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria pada acara itu mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (dirjen Minerba) telah lama berdiskusi dengan Bupati Edi Damansyah yang berkomitmen tinggi agar areal pasca tambang berlanjut jadi kegiatan ekonomi lain yang berdampak pada ekonomi masyarakat, untuk menunjukkan bahwa kegiatan tambang berkontribusi untuk masyarakat.

Untuk itu, Ia meminta kepada pelaku usaha tambang di Kukar agar menjalankan ijin dan kewajiban yang diberkan dengan baik, termasuk reklamasi dan pasca tambang.

“Tentunya kegiatan PPM dan pasca tambang ini harus melibatkan pihak Pemerintah Daerah, sehingga bisa sesuai dengan yang direncanakan Pemkab Kukar,” ujarnya.

Sementara, Bupati Edi Damansyah mengatakan forum itu sebagai bentuk komitmen untuk menjaga investasi di Kukar, sehingga kegiatan perusahaan tetap berjalan baik.

“Pertemuan ini penguat komitmen kita menjaga investasi, bukan hanya mengerahkan satuan pengamanan, tapi bagiamana melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang ada, tanggung jawab dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya, kita bangun rasa memiliki terhadap keberdaan perusahaan di Kukar,” ujarnya.

Terkait PPM, Bupati mengapresiasi terhadap perusahaan batubara di Kukar yang berkomitmen tinggi terhadap PPM, hanya saja perlu meningkatkan koordinasi dalam pelaksnaannya.

Ada 8 program utama yang harus dirumuskan oleh pihak perusahaan dalam dokumen Rencana Induk PPM, yaitu program bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pembentukan lembaga komunitas dan infrastruktur.

Menurut Edi, delapan aspek PPM itu jika dicermati, hampir tak ada bedanya dengan struktur APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga diharapkan Forum Tangung Jawab Sosial Perushaan (TJSP) yang sudah terbentuk di Kukar dapat memperkuat sinergitasnya yang belum optimal.

“Kami ingin Forum TJSP ini terus produktif menyusun program bersama satu tahun ke depan, sehingga apa yang dikerjakan dunia usaha dan Pemkab terencana dengan baik, jika kita lakukan ini bersama, maka manfaatnya lebih besar dirasakan masyarakat,” demikian harapnya. (prokom04)

TENGGARONG – Keberadaan Satuan Pendidikan Non Formal Sanaggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Muara Jawa tidak hanya sebagai tempat layanan pendidikan putus sekolah atau program kejar paket A, B dan C, melainkan lembaga dibawah nauangan Dinas Pendidikan dan Kebudataan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mampu mencetak para wiraysahawan muda yang handal dan siap saing di Era Digital.

Kepala SKB Muara Jawa Bukhori mengatakan menjalankan berbagai program kecakapan hidup atau keterampilan sebagai bekal warga belajar usai menempuh pendidikan kesetaraan dengan dibekali berbagai ilmu berwirausaha hingga praktek pembuatan prodak-prodak yang bernilai ekonomis.

“Alhamdulillah pendidikan non formal melalui SPNF-SKB Muara Jawa terus memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi warga belajar, tidak hanya dalam pendidikan kejar program paket A, B dan C melainkan diberikan bekal kecakapan hidup dalam mengarungi dunia usaha pasca keluar sebagai alumni SKB,” kata Kepala SKB Muara Jawa Bukhori, Rabu (12/10/2022) di Kampus SKB Muara Jawa.

Menurut Bukhori, keberadaan SKB Muara Jawa juga tidak bisa dipandang sebelah mata, peran dan fungsinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus diperhitungkan demi masa depan generasi muda dengan pelayanan pendidikan yang berkualitas serta mengikuti perkembangan era digital.

“Inilah yang saat ini sangat diperlukan bagi generasi muda, tidak hanya mendapatkan layanan pendidkan baik formal maupun non formal tetapi bagaimana menciptakan suasana yang ramah dengan dunia industri, salah satunya mencetak generasi wirausaha handal melalui berbagai keterampilan siap saing,” ujarnya.

Disebutkan Bukhori, program-program kecakapan hidup bagi warga belajar di SKB Muara Jawa pun tidak terlepas dorongan dan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan memberikan program berbentuk kegiatan sesuai dengan kearifan lokal setempat.

“Peluang-peluang dan potensi di daerah cukuplah beragam, dan ini mesti ditangkap sebagai salah satu cara kita membudayakan prodak lokal dengan pemberdayaan masyarakat setempat yang Outcome-nya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi secara menyeluruh,” katanya.

Diharapkan keberadaan SKB Muara Jawa juga menjadi atensi semua stakholder dengan memberikan dukungan dalam bentuk program kegiatan seiring kemajuan di era digitalsiasi. Hal tersebut sebagai jawaban dan kontribusi dukungan atas program-program pemerintah daerah melalui program “Kukar Idaman” ciptakan Kukar siap Kerja hingga pemberdayaan UMKM yang berdaya saing.

“Diharapkan kedepan dukungan dari semua stakholder termasuk dunia usaha memberikan perhatian dan mendukung pemberdayaan masyarakat yang mandiri sejahtera melalui program kecakapan hidup di lembaga SKB Muara Jawa, sehingga dampak dan peluang menciptakan genarasi yang kompoten siap kerja khususnya bagi generasi milenial di Kukar dapat terwujud dengan baik,” demikian harapnya. (Prokom10)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)Totok Heru Subroto membuka Sosialisasi Piloting Penerapan Sistem Informasi Kinerja, yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerjasama dengan Pemkab Kukar, Selasa (11/10) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Totok Heru Subroto mengapresiasi BKN yang telah memilih Pemkab Kukar menjadi salah satu pilot projek penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui Aplikasi kinerja Aparatur SIpil Negara (ASN), juga mengapresiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kukar sebagai leading sector kegiatan ini.

Ia berharap melalui aplikasi kinerja BKN itu, pelaporan capaian kinerja ASN Kukar dapat terekam secara berjenjang dari atasan sampai ke staf, sehingga pencapaian kinerja organisasi selaras dengan capaian kinerja individu.

Totok mengajak kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar benar-benar memperhatikan dan konsisten untuk mengikuti kegiatan itu agar pengembangan SDM bagi ASN dapat terus berjalan melalui penerapan sistem informasi kinerja ASN yang terintegrasi pada instansi perangkat daerah.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kukar Suhada mengatakan bahwa SKP merupakan beban kerja yang harus dicapai dan dipenuhi oleh ASN yang mengemban tugas tambahan lain dalam jangka waktu satu tahun.
Penyusunan SKP tahun 2022 tidak seperti SKP tahun 2021 yang disusun secara manual dengan format Excel dan terpecah menjadi 2 periode, yaitu Januari – Juni berdasarkan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian presentasi kerja PNS, dan periode Juli – Desember berdasarkan Permenpan 8 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS tahun 2021.

Sedangkan penyusunan untuk penyusunan SKP tahun 2022 disusun berdasarkan Permenpan 6 Tahun 2022, dimana Format SKP disusun mulai Bulan Januari – Desember 2022.
SKP Tahun 2022 di format perilaku menjadi satu dalam pencapaian prestasi kinerja, dengan aspek yang berorentasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif (Berakhlak). Penyusunan SKP 2022 bisa disusun dengan format aspek kualitatif atau kuantitatif.

Dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan contoh pengisian aplikasi yang akan digunakan untuk SKP.(Prokom08).

Tenggarong – Menyikapi kondisi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Indonesia sebagai Presidensi G20 termasuk dampak dan manfaatnya, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi secara virtual yang diikuti oleh pejabat kehumasan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Selasa (11/10)

Kondisi terkini dari berbagai survei menunjukkan rata-rata hampir 70 persen publik tidak mengetahui Indonesia jadi Presidensi G20 bahkan narasi G20 terkesan terlalu elitis.

Juri Ardiantoro Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) dalam paparannya menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa Presidensi G20 adalah kehormatan bagi Indonesia, kepercayaan ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan.

“Dengan narasi tunggal Presidensi G20 Recover Together, Recover Stronger, dari Indonesia untuk dunia pulih Bersama, Indonesia mengajak warga dan pemimpin dunia bergandengan tangan dan fokus bekerjasama pemulihan diri serta bersama membangun dunia secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menyikapi situasi ini Pusat Penerangan Setjen Kemendagri Aang Witarsa menyampaikan Kemendagri selaku pembina pelaksanaan tugas-tugas kehumasan, mengajak
Humas Pemerintah Daerah agar berkolaborasi mengoptimalkan aset komunikasi publik dan sosial membumikan tema Presidensi G20 serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat luas dalam balutan desain dan narasi G20.

Usai mengikuti rapat, Kabag Prokom Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Ismed akan segera menginformasikan kepada dinas/instansi agar menggunakan logo G20 secara masif sebelum puncak tanggal 16-17 Nopember 2022 di Bali.(prokom)