TENGGARONG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan terobosan dalam mendukung pembangunan daerah, salah satunya bersama-sama mengajak masyarakat terutama bagi anggota DWP memahami faedah dari zakat dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua DWP Kukar Hj Yulaikah Sunggono saat pertemuan rutin bersama anggota di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (16/11/2022).

Dalam pembekalan pemahaman kahekat zakat tersebut, DWP Kukar menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kukar sebagai pemateri disampaikan langsung Ketua BAZNAS Kukar (Shafik Avicenna-red).

“Saya berharap adanya sosialisasi tersebut akan menambah wawasan bagi semua anggota DWP Kukar dan dapat mengajak masyarakat yang mampu mengeluarkan zakat, terutama pentingnya mengeluarkan zakat melalui Baznas Kukar sebagai bagian dalam kehidupan, tidak hanya dalam berkehidupan sosial, melainkan hikmah dibalik pengeluaran zakat yang juga sangat luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Baznas Kukar Shafik Avicenna menjelaskan bahwa Baznas Kukar bersama Pemkab Kukar saat ini sedang melakukan proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) dan merubah Perda yang sudah ada No. 9/2008 tentang Pengelolaan Zakat.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah rampung dan disahkan Pemkab dan DPRD Kukar. Sebelum dilakukan pengesahan didahului dengan Surat Edaran (SE) atau instruksi Bupati Kukar terkait pengeluaran zakat, infaq dan shodakoh,” katanya.

Dalam sosialisasi itu juga, Shafik sangat berharap masyarakat terutama semua anggota DWP Kukar mempercayakan Baznas Kukar sebagai lembaga profesional dalam penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh dan tersalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

“Baznas Kukar saat ini terus berbenah dan memperbaiki kinerja internal, mulai dari bagimana pengumpulan hingga penyalurannya. Diharapkan dukungan seluruh masyarakat khususnya yang memiliki harta berlebih bisa menjadi Muzaki (Orang yang wajib membayar zakat, infaq dan shodakoh-red) melalui Baznas Kukar,” ujarnya.

“Insya Allah apa yang disalurkan para Muzaki akan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya atau (Mustahik-red) yang berjumlah 8 (delapan) golongan dengan prioritas para fakir miskin,” katanya.

Ditambahkan Shafik, penyaluran Zakat, infaq dan shodakoh tersebut juga bagian dari penguatan dan dukungan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan terintegrasi di Kukar.

“Mudah-mudahan ini dapat terus berjalan dengan sebaik-baiknya dan membawa berakah dan manfaat bagi semua masyarakat. Baznas Kukar menunggu zakat, infaq dan shodaqoh khususnya dari para anggota DWP Kukar. Percayakan kepada Baznas, apa yang diamanahkan, Insya Allah akan tersampaikan kepada yang berhak menerimanya,” demikian seruannya. (Prokom10)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka Rembuk Stunting garapan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), di Aula ruang Merak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Parikesit Tenggarong Seberang, Rabu (16/11).

Rembuk bertajuk intensitas konvergensi menuju generasi emas Kukar bebas stunting itu dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Lurah dan Kepala Desa yang menjadi lokus penanganan stunting.

Pembukaan acara ditandai serah terima Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Tim percepatan penurunan stunting di Kukar dari Dinas Kesehatan kepada DP2KB, dan penandatanganan lembar komitmen oleh seluruh peserta rembuk.

Bupati Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan Sunggono mengatakan sejak ditetapkan sebagai lokus penurunan stunting pada tahun 2019, pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kukar mengalami dinamika pasang surut, terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 ini juga terjadi perubahan terkait leading sektor upaya penurunan stunting, sesuai dengan amanah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting digawangi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

“Secara prinsip konvergensi penurunan stunting tetap melalui upaya terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif. Sehingga dalam situasi apapun, upaya penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup generasi penerus bangsa ini,” katanya.

Disebutkannya, data kasus stunting di Kukar selama lima tahun terakhir sebenarnya terjadi penurunan. Data kasus stunting tahun 2019 sebesar 37,1 % menjadi 16,19% pada tahun 2020. Adapun target Pemerintah dalam penurunan stunting adalah sebesar 28% pada tahun 2018 dan menjadi 14% pada tahun 2024.

Capaian ini lanjutnya, tentu didapatkan dengan usaha keras dan kerjasama yang baik dengan seluruh sektor terkait. Namun tidak boleh lengah dan harus terus menjaga intervensi secara konsisten agar target penurunan stunting dapat dicapai.

“Berbicara mengenai faktor perilaku yang merupakan faktor yang paling sulit untuk diintervensi, maka saya informasikan pada kesempatan ini bahwa Kutai Kartanegara telah memiliki dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting, yang merupakan pilar kedua dari lima pilar percepatan penurunan stunting nasional,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa komitmen Kepala Daerah dalam upaya penurunan stunting di Kukar sangat tinggi yang dibuktikan melalui dukungan regulasi, anggaran dan monitoring yang terus menerus.

“Saya berharap Rembuk Stunting yang kita laksanakan pada hari ini akan membawa hasil yang positif bagi kita semua, terutama dalam rangka mendesain intervensi dalam melakukan konvergensi. Saya tekankan bahwa desa yang telah menjadi lokus stunting pada tahun-tahun sebelumnya harus tetap meneruskan kegiatan penurunan stunting di masing-masing desa. Dan para Camat agar dapat terus mendorong dan memotivasi Kepala Desa dalam melakukan upaya konvergensi penurunan stunting secara konsisten. Manfaatkan kesempatan rembuk stunting ini sebagai ajang untuk saling bertukar informasi dan saling belajar mengenai upaya penurunan stunting,” harapnya.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim DR. Sunarto SKM, Sekda Sunggono dan Kepala DP2KB Adinur. (Prokom01)

Tenggarong – Melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra I Akhmad Taufik Hidayat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan rekrutmen Badan Adhoc di tingkat kecamatan.
Demikian dikatakannya pada rapat koordinasi rekrutmen Badan Adhoc pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti dan Camat se Kukar, di Lantai 3 Gedung Bappeda Kukar, Rabu (16/11).

Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dikatakannya, pada pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2024 mendatang tentu sangat menaruh harapan besar pada integritas penyelenggaraan Badan Adhoc, seperti mengaktifkan kembali PPK, PPS, KPPS dan PPDP sesuai dengan perundang – undangan proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dilakukan melalui 2 tahap yaitu tertulis dan wawancara adapun tahapan – tahapan pebentukan Badan Adhoc antara lain pengumuman, pendaftaran, verfikasi administrasi,tes tertulis, wawancara dan penetapan calon terpilih menjadi penyelenggara Badan Adhoc.

Ia mengatakan agar perekrutan nantinya tidak ada permasalahan, dimana berkaca dari pengalaman yang lalu pekerjaannya yang diemban cukup berat. Pada saat Pemilu dimulai pekerjaannya dilakukan dari pagi hingga malam sampai ada yang jatuh sakit. Dengan demikian perlu diatur waktunya dan pekerjaannya kembali agar tidak terlalu memforsir tenaga sehingga tidak ada masalah – masalah yang timbul akibat kurangnya koordinasi.

Badan Adhoc bekerja ditingkat paling bawah dan berkenaan langsung dengan masyarakat maka dari itu Badan Adhoc harus memiliki skill kompetensi komunikasi dan memahami secara regulasi serta memiliki pengalaman sosial lingkungan masing – masing. Melalui rapat koordinasi ini agar ada kesamaan cara pandang dan frekuensi dalam tim kerja yang baru khususnya mengevaluasi kekurangan dan permasalahan untuk menjalankan aktivitas di tahapan pemilu 2024 yang lebih baik, jujur dan mandiri.

Dalam hal ini KPU menjalankan tugasnya membutuhkan dukungan dari stakeholder, kepada camat untuk bisa memfasilitasi proses pendaftaran dan rekrutmen Badan Adhoc penyelenggara pemilu, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Edi Damansyah berpesan Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kukar akan menjadi barometer demokrasi Indonesia dan upayakan Kabupaten Kukar menjadi yang terbaik.

Sementara Ketua KPU Kukar Purnomo menyebutkan penyelenggaraan Pemilu akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

Mengenai kesiapan Pemilu tersebut perlunya melakukan koordinasi mengenai kesiapan rekrutmen Badan Adhoc. KPU bersifat mandiri, tetap dan nasional, namun KPU tidak bisa bekerja sendiri, maka itu KPU sangat berharap koordinasi ini terbangun dengan baik sinergitas antara KPU dan seluruh stakeholder dengan tujuan akhirnya adalah melaksanakan Pemilu dengan sukses, damai dan tanpa adanya persoalan – persoalan yang nanti sifatnya mengarah ketidak harmonisan sesama warga.

“Kami berharap bahwa rapat koordinasi ini akan mengeluarkan kebijakan didalam sekretariatan untuk Badan Adhoc itu. Dalam Adhoc sendiri melibatkan ASN yang akan ada di wilayah kerja tingkat Kecamatan maupun desa, oleh karena itu pasca terbentuknya PPK dan waktu hanya 7 hari terkait dengan sekretariatan, kita harus sudah mendapatkan nama – nama agar bisa saling koordinasi untuk melaksanakan pemilu, selain itu untuk rekrutmen ini pada tahap awal pendaftar kami membutuhkan kerjasama koordinasi dengan semua pihak mengenai tempat, berkas pendaftaran dan lain sebagainya,”pintanya.(Prokom06)