Tenggarong – Ramainya warga yang beribadah salat di Musholla Al Barokah membuat pengurusnya ingin merubah status Musholla itu menjadi Masjid. Hal itu disampaikan Ketua Musholla Al Barokah Basiron, dalam acara Safari Subuh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di Musholla Al Barokah Tenggarong beberapa hari yang lalu.

“Masyarakat di sini sudah cukup banyak apalagi saat menjelang bulan puasa sehingga perlu ditingkatkan status menjadi Masjid. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari Bupati Kukar,” katanya.

Ia juga mengatakan Musholla ini juga selain swadaya masyarakat tentunya memerlukan bantuan pemerintah daerah untuk itu Ia minta Bupati berkenan memenuhi permohonan tersebut.

Bupati Edi Damansyah menyambut baik usulan tersebut, dan akan mendukung dan membantu proses peralihan status menjadi Masjid. Bahkan Edi juga minta kepada pengurus untuk bisa bersama sama bersinergi dan berkolaborasi mendukung untuk pemenuhan persyaratan perubahan status.

Selain itu diakui Edi dengan kondisi masyarakat yang sudah padat sepantasnya Musholla tersebut menjadi Masjid.

“Kita akan alihkan statusnya menjadi Masjid, tentunya kita lakukan secara bertahap untuk pemenuhan fasilitas maupun persyaratannya sehingga bagaimana Musholla ini bisa menampung warga sekitar dan digunakan sebagai tempat ibadah yang bersih dan nyaman bagi jamaahnya,” ujarnya.

Edi mengajak kepada seluruh Pengurus Musholla Al Barokah dan masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Kukar menjadi lebih baik khususnya menciptakan SDM yang Berakhlak Mulia.(Prokom 09)

Tenggarong – Kerja Sama Daerah merupakan Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga dan Antara Daerah dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Hal itu dikatakan Sekda Kukar Sunggono saat memberikan materi pada Evaluasi dan Sosialisasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Hotel Aston Samarinda, Selasa (29/11).

Pada kesempatan tersebut Sekda Kukar Sunggono juga mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting dan strategis sebagai salah satu upaya pelayanan publik yang masuk kategori kerjasama antar daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menerangkan bahwa tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparatur tentang kerjasama antar daerah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan” imbuhnya.

Menurut Sunggono, Keberadaan kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak lain menempati posisi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi suatu kebutuhan bagi Pemerintah dalam upaya mewujudkan program-program pembangunan daerah.

Saat ini ungkapnya, Kukar perlu segera melakukan tindakan karena adanya urgensi pada kerjasama daerah dengan pelakukan efisiensi, efektivitas dan peningkatan layanan publik, percepatan pembangunan daerah perbatasan, peningkatan kompetensi SDM dan percepatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan kerjasama penanaman modal dan inverstasi di daerah.

Kukar telah melakukan banyak kerjasama daerah dari tahun 2021-2022 diantaranya yaitu kerjasama Wajib Antar Daerah bersama 7 daerah yang berbatasan langsung, Perjanjian Kerja Sama ke 12Perangkat Daerah dengan rincian Kerjasama Sinergi ke 14 Lembaga Kementrian dan Kerjasama sukarela ke 21 Lembaga Pihak Ketiga.

Sedangkan Perjanjian Kerja Sama di 8 Perangkat Daerah yaitu Kerjasama pengembangan Pendidikan di 15 Lembaga Pendidikan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di 12 naskah PKS.

Ia juga menjelaskan bahwa terjadi juga permasalahan pada Kerjasama daerah sepertibBelum termanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah dengan Perjanjian kerjasama operasional sebagaimana yang menjadi harapan, Minimnya informasi tentang kerjasama baik menyangkut perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, Sulit memadukan program/kegiatan karena prioritas masing-masing daerah yang tidak sama, Belum ditentukannya atau tidak adanya indikator penilaian dan evaluasi kerjasama dan Belum Optimalnya Kerja Sama Luar Negeri.

Diakhir Sunggono meminta pelaksanaan kerjasama antar daerah maupun kerjasama di wilayah berbatasan dapat segera diatasi seperti bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, pariwisata, perhubungan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lain-lain, Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip sinergi, efisiensi dan efektivitas, kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas penandatanganan MoU dan harus ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh masing-masing Perangkat Daerah.

“Perlu dilakukan evaluasi bersama agar permasalahan dapat ditangani dan diatasi sehingga kerjasama yang dilakukan dapat fokus pada pemecahan masalah-masalah dalam kerjasama,” ujarnya. (prokom 08)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap komitmen kuat dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersinergi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

Diantaranya yaitu penanggulangan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah minimal 3 rumah per desa, memperluas akses pendidikan usia dini, membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

“Serta peningkatan infrastruktur dan kegiatan berskala lokal desa lainnya, termasuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 beserta dampaknya,” ujar Akhmad Taufik Hidayat saat pada pelantikan Anggota BPD dari lima desa di Kecamatan Tabang, Selasa (29/11) di Balai Desa Buluq Sen, Tabang.

Dikatakannya, BPD berperan dalam mendorong terselenggaranya Pemerintahan Desa yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan visi-misi Kepala Desa serta mendukung visi-misi Bupati-Wakil Bupati Kutai Kartanegara – “KUKAR IDAMAN” -(Inovativ, Berdaya Saing dan Mndiri) yang tertuang di dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026, yakni “Mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia”.

Diharapkannya, anggota BPD yang baru tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi pemerintahan desa dan seluruh warga desa setempat.

Disampaikan nya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi yakni pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Khusus butir ketiga, fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa telah diatur melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD menurutnya adalah berupa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam tiga tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. (prokom04)

Tenggarong – Senam bersama yang merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diikuti dari lintas sektoral Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang pada Jumat (25/11) lalu di halaman Kantor desa Tanjung batu sangat meriah.

Para peserta senam bersama nampak sangat gembira dan bersemangat melakukan senam yang diiringi musik dan juga door prize.

Selain itu pula hadir anggota DPRD Provinsi Kaltim Elly Hartati Rasyid yang berkesempatan mengikuti acara senam bersama.

Menurut Kades Tanjung Batu Husniansyah mengatakan bahwa tujuan senam ini adalah mewujudkan masyarakat yang bugar dan sehat.

Ia berharap masyarakat dapat mengubah pola pikiran untuk dapat menyempatkan diri berolahraga minimal 30 menit setiap setiap harinya.

Husniansyah menilai manfaat olah raga sangat besar dalam menjaga kesehatan tubuh.

“Saya ingin masyarakat sadar akan pentingnya meluangkan waktu untuk berolahraga raga demi kesehatan dan kebugaran,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Kaltim Elly Hartati Rasyid mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan masyarakat dan ia berharap cara tersebut dapat terus memelihara dan menularkan mindset masyarakat untuk membiasakan berolah raga terutama kaum wanita.

“Dengan banyaknya wanita sehat dan kuat, maka peran wanita kuat sebagai penopang pelaku pembangunan di setiap daerah dapat terwujud”imbuhnya. (Prokom08)

Tenggarong – Pemerintah Desa bersama Badan Permusawaratan Desa (BPD) diharapkan pandai memanfaatkan potensi desanya masing-masing, untuk dijadikan peluang usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kami ingin Pemerintah Desa dan BPD bersama-sama dengan BUMDes jeli melihat dan menangkap peluang usaha di desa, agar dapat mengembangkan perekonomian masyarakat, memberikan pelayanan umum yang sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan Desa,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat saat membacakan sambutan Edi Damansyah pada pelantikan Anggota BPD dari lima desa di Kecamatan Tabang, Selasa (29/11) di Lamin Desa Buluq Sen, Tabang.

Sebagaimana diketahui bersama, Desa-Desa di Tabang memiliki potensi sumber daya alam dan seni budaya yang cukup menjanjikan untuk dimanfaatkan menjadi tujuan wisata. Dengan potensi yang dimiliki tersebut menurutnya desa akan memberikan penghidupan yang layak sehingga akan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga desa.

Lebih lanjut, menurutnya terkait hal-hal yang memerlukan pendampingan Pemkab, dirinya meminta pemerintahan desa dan BPD agar terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait di kabupaten.

Diharapkan adanya komitmen yang kuat dari Kades dan BPD untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti penanggulangan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah minimal 3 rumah per desa, memperluas akses pendidikan usia dini, membantu upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, peningkatan infrastruktur dan kegiatan berskala lokal desa lainnya. (prokom04)