TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, menerima audiensi Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kukar, di Ruang Kerja Pendopo Etam Tenggarong, Senin ( 7/11 ).

Menurut Ketua IDI Kukar dr Arif Risdianto, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi Organisasi Profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Kutai Kartanegara pada periode kepengurusan 2021 – 2024. Dimana IDI Kukar sebagai organisasi profesi sangat mengapresiasi dan mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kukar khususnya pembangunan di bidang kesehatan.

“IDI Kukar siap bersinergi dan menyelaraskan program kerja dengan Program Kukar Idaman, sekaligus penyampaian program kerja IDI Kukar Priode 2021 – 2024 terkait dengan pengembangan keilmuan, profesionalisme dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Arif Risdianto.

Khusus untuk pengabdian kepada masyarakat, menurutnya IDI Kukar sudah melalukan beberapa kegiatan dalam bentuk bakti sosial, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia, Hari Ulang Tahun IDI ke 72, Hari Hipertensi Sedunia, Hari Jantung Sedunia dan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

Arif juga mengatakan, bahwa awal tahun 2023 pihaknya akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam skala besar, yang melibatkan seluruh anggota IDI Kukar baik dokter umum dan dokter spesialis di Kecamatan Muara Muntai dan sangat mengharapkan dukungan Bupati Kukar.

Ditambahkannya juga bahwa optimalisasi peran IDI sebagai organisasi profesi dokter dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat, maka IDI siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Bupati dalam program Kukar Idaman, dan dengan stake holder terkait maupun dengan semua organisasi profesi kesehatan lainya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Arif Risdianto juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam setiap kegiatan – kegiatan IDI.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah – langkah yang telah dilakukan oleh IDI selama ini. Harapannya berkaitan dengan profesi selain memang berada struktural maupun fungsional Organisasi Perangkat Daerah , Edi berharap optimalkan tugas struktural maupun fungsional.

“Berkaitan dengan pengabdian masyarakat, ahamdulillah dapat berjalan lancar, dan saya harap bisa menjangkau kecamatan – kecamatan lainnya,” harapnya.

Selama ini diakuinya bahwa edukasi pelayanan di bidang kesehatan belum dirasakan masyarakat secara menyeluruh. Maka Edi Damansyah meminta kepada Dinas Kesehatan, misalnya pemeriksaan layanan kepada ibu hamil (USG) yang berada di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis atau zona ulu, yang pada umumnya sangat terbatas.

“Pemkab Kukar siap mensupport rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, silahkan dipadukan sekaligus berkolaborasi dengan dinas instansi terkait serta dunia usaha dengan berdasarkan data kebutuhan masyarakat,” kata Edi Damansyah. ( Prokom 03 )

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) bersama kota lainya, tetu menjadi dampak yang begitu besar khususnya di bidang kearsipan. Dimana Indonesia sekarang berada pada masa perubahan menuju bangsa digital penerapan berbagai teknologi canggih yang mempermudah kehidapan sehari – hari di IKN nanti yaitu pertukaran data elektronik mengharuskan Kabupaten Kukar mempersiapkan upaya pendokumentasian seluruh aktivitas penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satunya dengan penerapan sistem kearsipan dinamis berbasis elektronik. Pendokumentasian seluruh aktivitas penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebelum melompat keteknologi canggih perlu mendapat perhatian yang serius melalui tertib arsip dengan tranformasi digital agar memori kolektif terlindungi terselamatkan dan dapat menjadi pembelajaran untuk generasi dilingkungan smart city dan semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia di peradaban baru.

“Mulai tahun depan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempersiapkan 7 kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN dalam mempersiapkan agar pengelolaan arsip bisa tertib sebelum pindah, sehingga tidak membawa arsip dalam bentuk non eletronik, jadi akan ada percepatan untuk penyerahan arsip yang statis ke ANRI kemudian pemusnahan dan litigasi sehingga nanti akan mengakses di SRIKANDI, karena itu kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah IKN harus kuat dalam pengarsipanya,”demikian dikatakan Deputi Pembinaan ANRI Desi Pratiwi dalam acara rapat koordinasi pengawasan kearsipan dan Launching aplikasi SRIKANDI sekaligus pengukuhan Duta Baca daerah Kabupaten Kukar, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Senin (7/11).

Tertib arsip di lingkungan lembaga pemerintahan daerah meliputi kearsipan pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan tugas, yaitu pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis, arsip terjaga dan arsip asset yang terkait dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan dan keselamatannya serta arsip statis yang terkait dengan memori kolektif bangsa dan penyajian informasi kearsipan dalam jaringan informasi kearsipan nasional untuk publik.

“Karena pindah IKN, maka berbagai permasalahan muncul, persoalan asset Negara yang sekarang masih terus diidentifikasi oleh kementerian keuangan yang baru teregistrasi mungkin baru 60 persen ini juga butuh penanganan yang khusus, ketika kementerian lembaga itu pindah ke IKN aset Negara ada yang dijual atau tetap dipakai. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas aset kekayaan Negara untuk dapat meninggalkan tempat penyimpanan stastis tidak dijual. Kita sudah melompat ketransformasi digital tapi kita punya PR karena arsip sebelumnya masih bentuk non digital itu yang harus dilindungi, pindah kelingkungan elektronik harus perlu beradaptasi,”ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya tugas kearsipan adalah mengamankan memori di lingkungannya begitu juga tugas ANRI mengamankan memori semua. Jadi harus menghimpun memori NKRI agar NKRI ini tetap terjaga, sepertinya sudah banyak goncangan – goncangan karena adanya memori yang utuh dan tidak.

“Ini adalah tugas para arsiparis sangat penting dan mereka adalah para pejuang penyelamat memori bangsa tanpa mereka kita tidak akan mendapat identitas, lembaga kearsipan harus bersiap menghadapi berbagai peristiwa kedepan untuk melindungi dan menyelamatkan arsip,” ucapnya.

Berdasarkan keputusan Menpan RB Tahun 2020 setelah Pemerintah menyatakan Pandemi berakhir maka paling lama 2 tahun kepada semua OPD harus menyerahkan arsip terkait dengan penanganan covid 19 baik kebijakannya, vaksinasi, pemberian bantuan dan kebijakan bekerja dari rumah, semua harus terselamatkan. Hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi semua kalau masuk dalam kearsipan public bisa mengakses bagaimana Kukar ketika menangani Covid 19, bagaimana Provinsi Kaltim menangani Covid 19 dan bagaimana instansi pusat menangani Covid 19.

Transformasi digital kearsipan dilakukan untuk mendukung system pemerintahan berbasis elektronik, di dalam penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana yang diamanatkan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan. Ada 5 arahan Presiden mengenai transformasi digital, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyediaan layanan internet 12.500 desa/kelurahan serta dititik layanan public serta siapkan roadmap transformasi digital sektor – sektor strategis baik di pemerintahan, layanan public, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, industry dan penyiaran.

Percepat integarsi pusat data nasional dan siapkan kebutuhan SDM talenta untuk melakukan transformasi digital dan regulasi skema – skema pendanaan pembiayan tansformasi digital secepatnya.
Ia berharap pengelolaan SRIKANDI diKukar kedepan akan semakin baik walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 yang akan dikeluarkan pada Tahun 2023 nanti bisa ketingkat memuaskan.(Prokom06)

Tenggarong – Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) resmi diluncurkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono bersama Deputi Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Desi Pratiwi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Syafranuddin dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kukar Hj Aji Lina Rodiah, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Senin (7/11).

Alikasi SRIKANDI merupakan salah satu jawaban atas upaya untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengingat sistem ini memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Kukar H Sunggono mengingatkan bahwa sekarang eranya kerja kolaboratif. Dengan SRIKANDI kerja-kerja kolaboratif akan lebih maksimal, mengingat dengan sistem ini, sistem informasi kerasipan dinamis berbasis elektronik dan dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, dan digunakan secara bagi pakai oleh Lembaga negara dan/atau Pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, jika organisasi saudara tidak cakap dalam menggunakan dan menerapkan sistem ini, maka saudara-saudara akan tertinggal. Kepada seluruh jajaran pejabat yang hadir dalam kesempatan ini, baik secara langsung maupun virtual, benahi tata kelola administrasi termasuk kearsipan di organisasi yang saudara pimpin,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, disadari atau tidak, langsung ataupun tidak langsung, keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berdasarkan tupoksi secara tegas menangani urusan perpustakaan, menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mengatasi permasalahan. Karena lewat program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaanlah, berbagai upaya untuk bagaimana caranya perpustakaan semakin banyak, koleksi buku semakin beragam serta minat baca semakin meningkat dilakukan.

Hadirnya para Duta Baca Daerah yang telah dikukuhkan, diharapkan menjadi jawaban atau solusi masih rendahnya budaya gemar membaca yang terjadi di wilayah Kukar. Partisipasi aktif masyarakat melalui para pegiat literasi dalam wujud akademi literasi harus didukung penuh dan wujudkan, sehingga pelan namun pasti akan tercipta masyarakat yang gemar membaca, berpengetahuan, inovatif, kreatif dan produktif.

“Kerja-kerja kolaboratif perlu terus kita tingkatkan di semua lini, termasuk pada upaya meningkatkan minat baca masyarakat kita, terutama untuk anak-anak atau adik-adik pelajar dan mahasiswa kita, karena dengan itu semua kita berharap mereka akan tumbuh menjadi sosok-sosok yang cerdas, berpengetahuan luas, inovatif dan kreatif. Modal yang akan sangat bermanfaat ketika pada akhirnya nanti mereka melanjutkan estafet kepemimpinan kita di masa depan,” tegasnya.

Ditambahkan Sunggono Komitmen Pemkab Kukar dalam mengelola kearsipan sudah semakin baik bahkan sudah masuk dalam 14 Kabupaten/kota se-Indonesia yang telah melakukan tahapan kearsipan yang baik. Dari aplikasi SRIKANDI tersebut diharapkan nantinya OPD – OPD di lingkungan Pemkab Kukar bisa mengaktualisasikannya dan melaksanakannya, karena aplikasi tersebut linear dengan aplikasi DISAPA dan SRIKANDI ini sebenarnya aplikasi seluruh proses administrasi yang ada diPemkab bisa dibuka dan diakses oleh siapapun, sehingga digitalisasi pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan benar – benar segera terwujud walau masih seputar OPD, diharapkan nantinya sampai keKelurahan dan Desa.

Penataan kearsipan suatu OPD adalah suatu ukuran dari kinerja Kepala OPD artinya Kepala OPD yang membawahi wilayahnya masih rendah nilainya agar segera melakukan instropeksi diri, evaluasi dan berbenah dalam memperbaiki OPD tersebut.

”Ini akan menjadi ukuran Kepala daerah dalam memberikan reward pada OPD yang ada,” pungkas Sunggono.

Acara dirangkai dengan pengukuhan Duta Baca Daerah dan pemberian Penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022 dengan kategori memuaskan diterima oleh Bappeda Kabupaten Kukar nilai 80,64, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nilai 69,80 kategori baik, Kecamatan Anggana nilai 68,36 kategori baik, BKPSDM Kabupaten Kukar nilai 66,86 Kategori baik, Balibangda Kukar nilai 66,64 kategori baik, Disperindag Kukar nilai 66,29 kategori baik, Kecamatan Muara Badak nilai 61,50 kategori baik dan Dinas Perkebunan Kukar nilai 60,29 kategori baik. (Prokom06)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto menerima audiensi pengurus Yayasan Bina Antarbudaya (YBA) Chapter Samarinda, terkait pertukaran pelajar siswa berprestasi Provinsi Kaltim, Senin (7/11) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Ketua YBA Samarinda Rina Juwita mengatakan kunjungannya bersama rombongan dan salah satu pelajar dari negara Polandia hasil pertukaran pelajar tersebut, guna memperkenalkan YBA dan membangun sinergi bersama Pemkab Kukar, terkait memberikan dukungan kepada para pelajar untuk pengalaman belajar budaya di luar negeri.

“Selain untuk membangun sinergi bersama Pemkab Kukar, kami juga ingin memperkenalkan Yayasan Bina Antarbudaya yang khusus menangani pertukaran pelajar setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat kepada Pemkab Kukar,” ujarnya.

Dirinya berharap melalui audiensi tersebut kedepan akan semakin banyak para pelajar yang berasal dari Kukar mendapatkan pengalaman berangkat belajar di luar negeri.

Sementara itu, Asisten III Totok Heru Subroto menyambut baik audiensi tersebut, menurutnya dari hasil diskusi terdapat beberapa peluang yang bisa diusahakan oleh Pemkab Kukar dalam mendukung program pertukaran pelajar tersebut, diantaranya melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim yang memiliki kewenangan terkait pendidikan SMA, melalui program pertukaran pemuda berprestasi, program Tanggung Jawab Sosialisasi Perusahaan (TJSP), serta program beasiswa Kukar Idaman.

“Dari hasil diskusi kita terhadap empat peluang, yang pertama kita melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi yang dalam hal ini memiliki wewenang, kalau dari kita itu melalui program tukar menukar pemuda berprestasi, dan yang paling memungkinkan sendiri melalui program beasiswa Kukar Idaman yang nantinya bisa kita berikan batasan khusus, beasiswa tapi untuk khusus dikirim ke luar negeri, sumbernya nanti bisa dari pemkab maupun dari TJSP,” ucap Totok.

Untuk diketahui, Bina Antarbudaya adalah organisasi pendidikan antarbudaya berbasis relawan, yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antarbudaya secara global. Sejak didirikan pada tahun 1985, Bina Antarbudaya telah mengirim lebih dari 4500 siswa Indonesia dan menerima lebih dari 1500 siswa asing dari berbagai Negara. Saat ini Bina Antarbudaya telah memiliki 20 chapter di seluruh Indonesia. Bina Antarbudaya merupakan mitra AFS Intercultural Programs, salah satu organisasi pertukaran antarbudaya terbesar di dunia yang beroperasi di lebih 60 negara di lima benua.(prokom07).