Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus lakukan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan bahan pokok dipasaran jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Seperti halnya kegiatan rutin mingguan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk pengendalian inflasi daerah. Kabupaten Kukar sendiri selalu aktif dalam penyampaian laporan tentang ketersediaan barang dan harga kePemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi menyampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Seperti dikatakan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor tadi Kabupeten Kukar angka inflasi masih dibawah nasional pada bulan November 5,37, sementara nasional 5,42 dan mengalami penurunan. Untuk Kukar masih dibawah Samarinda dan Balikpapan,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar H Haryo Martani, setelah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang diikuti Kabupaten/Kota seIndonesia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, diRuang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati Kukar, Senin (5/12).

Dikatakan Haryo terkait persiapan dalam menyambut Nataru dan hari besar keagamaan, Pemkab Kukar akan melakukan rapat koordinasi di TPID dan tingkat Forkopimda pada bulan Desember.

Untuk penanganan dampak inflasi Pemkab Kukar melalui Dinas Perindag Kukar, TPID, Bulog dan Perusda Tunggang Parangan melakukan operasi pasar yaitu pasar murah setiap minggu yang bertepatan pada momen CFD dengan harga di bawah harga pasar, karena harga sudah disubsidi oleh pemerintah.

“Stok Kukar sendiri masih dalam posisi aman, namun kita tetap harus waspada karena banyaknya permintaan mendekati Nataru dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun kadang tidak mendukung barang – barang sampai dengan cepat. Dimana barang tersebut didatangkan dari daerah luar Kalimantan yaitu pulau Jawa, jika cuaca tidak menentu pasti akan terganggu pasokannya. Kita usahakan untuk beras tidak terjadi fluktuasi karena beras paling sensitif memacu inflasi,” ungkapnya.

Dalam Rakor tersebut Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Rakor harus rutin dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan inflasi setiap daerah. Inflasi dievaluasi setiap Minggu dan menjadi fokus segala prioritas karena sangat berdampak kepada seluruh rakyat.

“Indonesia salah satu yang mempunyai pondasi keuangan yang sangat kuat. Berkat koordinasi kerja sama yang sangat baik dari Tim Inflasi dengan rekan-rekan semua daerah, maka inflasi di Bulan November menurun menjadi 5,42 % dari 5,71 % di bulan Oktober,” sebutnya.

Tito meminta seluruh Pemda untuk memacu realisasi APBD. Semua anggaran belanja harus terealisasi semaksimal mungkin, begitu pula dengan APBD tidak terjadi Silpa.(Prokom06)

Tenggarong – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar konferensi guna memilih kepengurusan baru terkait berakhirnya masa jabatan kepengurusan periode 2019 – 2022 yang diketuai Desman Minang.

Konferensi itu dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar Dafip Haryanto, Senin (5/12) di ruang serbaguna Radio Pemerintah Kabupaten Kukar.

Dafip berterimakasih atas dedikasi pengurus PWI 2019-2022. Menurutnya tanpa media massa akan sulit menyebarluaskan informasi pembangunan.

Dikatakannya, pers adalah mitra Pemda, informasi yang dibuat insan pers penting sebagai kontrol Pemda untuk tingkatkan kinerja.

“Kami harap ketua yang terpilih nanti mampu menghimpun dan mempersatukan jurnalis termasuk organisasi pers lainnya, dan melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah,” harapnya.

Sedangkan Mewakili Ketua PWI Kaltim Endro S Efendi, Felanas mengingatkan bahwa PWI adalah organisasi profesi yang menyangkut mengenai pekerjaan dan individu masing-masing.

“Yang terpenting dalam organisasi adalah kekompakan dan akur, kita memilih pemimpin yang bisa menjaga profesi, minimal bisa mempersatukan rekan wartawan,” harapnya.

Sementara Ketua PWI Kukar 2019 – 2022 Desman menyampaikan maaf atas kekurangan dan khilaf selama menjabat.

Dikatakannya selama pengorganisasian dihadapkan dengan pandemi, jadi banyak rencana yang tidak bisa terlaksana.

“Namun, PWI tetap melakukan strategi dengan mengikuti prokes, dan 2021 kita sempat menggelar Uji Kompetensi Wartawan,” demikian ujarnya. (Prokom04)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr.H.Sunggono resmi membuka Pelatihan pra tugas pendamping lokal desa/kelurahan Pendekar Idaman, Minggu (4/12/2022) di Hotel Harris Samarinda.

Pembukaan pelatihan yang berlangsung dari tanggal 4 s/d 9 tersebut ditandai dengan penyerahan tanda peserta oleh Sekda Kukar Dr. Sunggono didamping Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar Arianto.

Dalam sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah dibacakan Sekda Kukar Dr. H Sunggono mengapresiasi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

“Selamat kepada para tenaga pendamping yang dinyatakan lulus sebagai Pendekar Idaman, dan selanjutnya akan mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan tugas,” sambutnya.

Menurutnya, pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan,” katanya.

Ditambahkannya, adanya pendampingan di desa dan kelurahan oleh Tenaga Pendamping yang Profesional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa/kelurahan antar sektor, serta mengoptimalkan aset lokal secara emansipatoris.

“Pendamping desa/kelurahan ‘Kukar Idaman” (Pendekar Idaman) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan Tenaga Pendamping Profesional yang di rekrut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara rangka melaksanakan fungsi Pemerintah Kabupaten berupa fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,” jelasnya. (Prokom10)