Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kukar Masa Bakti 2022-2027, pada Jumat (23/12/22) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar.

Adapun Ketua PMI yang baru adalah Ismed. S. Hut. M.Si, dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Timur Sayid Irwan, M.Hum. Selain itu juga dalam kesempatan tersebut juga diangkat Kepala Unit Donor Darah PMI Kukar yaitu Daniel Untario Hadi dan Kepala Markas PMI Kukar Emy Rosana Saleh.

Dalam sambutan Bupati Kukar yang dibacakan oleh Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan bahwa momentum penting bagi siklus kepengurusan PMI ini perlu dimaknai secara positif sebagai pembuka periode 2022-2027, dimana tantangan tugas kemanusiaan kedepan akan semakin beragam dan memerlukan kesiapsiagaan juga strategi yang adaptif di segala kondisi.

Menurutnya, PMI sebagai organisasi kemanusiaan akan terus melayani masyarakat semaksimal mungkin, khususnya untuk menjaga stok darah dan kemudian menjadi supporting pemerintah daerah sebagai bagian dari penanganan kebencanaan.

Sejalan dengan itu, ia berpesan kepada segenap Ketua dan Pengurus PMI Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat menyusun program kerja yang dapat berjalan beriringan dengan program dan visi-misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena sangat diperlukan sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, organisasi, dan seluruh masyarakat untuk mampu mewujudkan tujuan daerah secara optimal.

Nantinya diharapkan keselarasan program kerja PMI dengan visi-misi daerah dapat mampu menjadi daya dukung yang mampu mengakselerasi pembangunan Kukar.

Pada kesempatan tersebut Taufik juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus PMI Kukar 2022-2027, dan ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi serta perannya selama ini dalam penanganan musibah atau bencana dengan memberikan pelayanan darah, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan serta tugas kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, Taufik juga mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk tidak berhenti berkiprah pada bidang kemanusiaan terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan ia harap pengurus PMI dapat memberikan bimbingan yang diperlukan sehingga kepengurusan yang baru dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik sehingga jajaran kepengurusannya dapat semakin memajukan PMI Kukar serta meningkatkan performa yang selama ini sudah baik.

“Kembangkan inovasi dari sistem yang sudah ada, lakukan penyempurnaan jika diperlukan, dan tetap mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan azas kemanusiaan. Perkembangan pandemi yang berubah-ubah dan kebencanaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan saya harap tidak mengurangi semangat pengurus dan justru dijadikan sebagai motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT,” ujarnya mengakhiri. (Prokom08)

Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) H Totok Heru Subroto, membuka sosialisasi dan pendampingan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK), menggunakan sistem informasi Anjab dan ABK (Idaman Bekerja), di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (22/12/2022) siang.

Kegiatan yang digelar oleh bagian Organisasi Setkab Kukar tersebut, diikuti ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan seluruh kecamatan se Kabupaten Kukar.

Totok yang menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, mengatakan seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (Organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process).

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan.

Perencanaan sumber daya manusia aparatur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan perencanaan aparatur sipil negara yang berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dan organisasi sehingga rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya berpesan kepada para peserta sosialisasi dan pendampingan penyusunan Anjab dan ABK menggunakan sistem informasi Anjab dan ABK (Idaman Bekerja), agar berkolaborasi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan melibatkan setiap pejabat struktural dan fungsional serta pelaksana, sehingga tidak ada lagi pejabat yang tidak paham dalam perencanaan dan pemetaan beban kerja sesuai dengan kebutuhan unit dan/atau sub unit kerjanya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setkab Kukar H Thaufiq Zulfian Noor, mengungkapkan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, hal ini sebagai momentum perbaikan dan penyesuaian dalam penyusunan Anjab dan ABK, dimana dalam penyusunan ini harus mengacu pada instrumen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala Daerah.

Menurutnya, dokumen Anjab dan ABK ini, menjadi sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia aparatur, karena menjadi dasar dalam pengusulan formasi casn, inpassing, pengembangan karir, mutasi dan promosi dalam kerangka manajemen ASN, dimana perencanaan dan analisis terhadap beban kerja dilakukan setiap tahun menyesuaikan dengan target perangkat daerah yang ada di renstra dan RPJMD sehingga menghasilkan jabatan yang sesuai dengan job kompetensi, job description dan job value untuk mewujudkan tercapainya target dan program Visi-Misi Kukar Idaman tahun 2021-2026 serta target program Nasional.

“Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini juga dalam rangka membantu perangkat daerah untuk penyusunan Anjab dan ABK berbasis sistem informasi, dimana dalam sistem informasi ini memberikan kemudahan perangkat daerah dalam mendapatkan informasi, data, dokumen, regulasi terkait dengan Anjab dan ABK serta penginputan, penyusunan dan verifikasi menggunakan sistem informasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, narasumber dalam kegiatan tersebut tim kerja Anjab dan ABK dari bagian Organisasi Setkab dan Diskominfo Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Lilin Mahakam Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Kukar bertempat di halaman Polres Kukar, Kamis (22/12/2022).

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena dan diikuti pasukan dari Polres Kukar, Kodim 0906 KKR, Satpol PP Kukar, Dishub Kukar, BPBD Kukar serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tersebut diawali dengan pemeriksaan akhir kesiapan pasukan, sarana prasarana operasional dan penyematan pita kepada perwakilan pasukan.

Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan apel gelar pasukan tersebut merupakan pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana, dengan harapan pengamanan dapat terselenggara dengan optimal dan sinergi, sehingga perayaan Natal tahun 2022 serta tahun baru 2023 (Nataru) berjalan dengan kondusif di Kukar.

Disampaikannya, momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan, tentunya hal tersebut menurutnya tentunya akan berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. hal tersebut dikatakannya berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa diperkirakan akan ada sekitar 44,17 juta orang melakukan pergerakan pada nataru tahun ini.

“Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi operasi lilin 2022 selama sebelas hari mulai 23 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023, serta dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) mulai tanggal tiga sampai sembilan Januari 2023,” ucap AKBP Hari Rosena saat membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut, pada pengamanan nataru tahun ini terdapat beberapa potensi yang harus diwaspadai diantaranya yaitu pada sisi kesehatan, perlu diwaspadai potensi terjadinya lonjakan kasus covid-19. Pada sisi keamanan terdapat beberapa potensi gangguan seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas jalan dan penyeberangan antara pulau, serta kepadatan pada bandara, terminal dan
pelabuhan.

Dirinya meminta, pengaturan rekayasa lalulintas pada Idul Fitri 2022 sebagai acuan, penerapan contra flow dan one way pada jalur tol maupun arteri harus dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan mengacu data volume kendaraan dari traffic counting dari PT Jasa Marga. Selain itu, dirinya juga meminta agar melakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalulintas sehingga terinformasikan dengan baik kepada masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan kejahatan konvensional, dikatakannya berdasarkan anev tahun 2021, kejahatan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, berkenan dengan hal tersebut dirinya meminta agar meningkatkan patroli pada daerah rawan dan objek vital serta lakukan sosialisasi guna meningkatkan standar keamanan lingkungan dan tempat tinggal terutama kepada masyarakat yang akan bepergian.

Sementara berkaitan dengan ancaman terorisme yang juga menjadi potensi
gangguan serius. Kapolri menekankan bahwa kedepankan deteksi dini dan preventif strike guna mencegah aksi-aksi terorisme, serta melakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah yang berpotensi menjadi target serangan teror.

Terkait ancaman bencana alam, dirinya meminta agar mempersiapkan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan sarana prasarana pendukung, disertai penguatan
edukasi tanggap bencana kepada masyarakat, sehingga mampu melakukan quick response guna memitigasi bencana.

“Khusus pengamanan ibadah Natal, pastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi melibatkan TNI, BNPT, Jibom Brimob, K-9 dan Densus 88 AT, serta Libatkan juga elemen masyarakat termasuk Ormas keagamaan dalam pengamanan ibadah Natal sebagai wujud toleransi beragama,” pungkasnya.(prokom07).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), mendapatkan kunjungan dari Pemkab Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Muhlis, yang diterima Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, diruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (21/12).

Turut mendampingi Asisten I dalam penerimaan itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aste Daerah (BPKAD) Sukoco, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bahari Joko Susilo, Kabag Ekonomi Haryo Martani, mantan Direktur BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) M Taufik, dan Plt Direktur PT MGRM M Ikbal.

Kunjungan tersebut merupakan studi tiru terkait penerapan dan pengelolaan participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Selain itu Pemkab Barito juga meminta kepada Pemkab Kukar untuk menjadi fasilitator konsultasi dan konsolidasi penerapan dan pengelolaan PI tersebut.

“Banyak hal yang ingin kami tanyakan, karena kami tau Kutai Kartanegara daerah yang luas dan bagus dengan APBD yang besar, itulah yang menjadi acuan kami untuk melakukan pembelajaran kemari,” ujar Muhlis.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Barito Utara memiliki sumur gas yang dalam tahapan produksi dan digunakan pihak lain sebagai pembangkit listrik.

Kapasitas produksi dari sumur gas tersebut sekitar 20 juta kaki kubik perhari, ini mungkin kecil dibandingkan produksi gas di Kukar.

“Dari kondisi tersebut kami hanya mendapatkan dana bagi hasil (DBH) sebesar kurang lebih 1,2 milyar,” ungkapnya.

Ditambahkannya melihat APBD dan DBH Kukar yang besar, serta telah diperolehnya dana PI, Muhlis ingin mengetahui secara langsung kiat – kiat dan strategi Pemkab Kukar hingga semua itu dapat diraih, karena saat ini Barito Utara dalam tahap memperjuangkan PI 10 persen itu.

Sementara, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengungkapkan memang tidak mudah untuk mendapatkan PI 10 persen tersebut.

“Kukar ini pak sangat luas sekali, mungkin berapa kali dibandingkan Barito, dengan APBD yang sekian sebanding aja dengan Barito Utara yang APBD nya 1,8 trilyun,” ujar Akhmad Taufik.

Selanjutnya terkait DBH dikatakan Kpala Bapenda Bahari Joko Susilo bahwa awalnya Kukar mendapatkan DBH lebih besar dari sektor minyak dan gas (migas), Lifting minyak awal 2010 mencapai 24 juta barel per hari, namun tidak setiap tahun terjadi kenaikan, bahwa di beberapa tahun terjadi penurunan, bahkan pernah 12 juta barel per hari.

“Memang penurunannya hampir 50 persen” ujarnya.

Ditambahkannya Joko untuk Lifting gas di tahun 2010 hampir 600 juta meter kubik, namun sekarang terjadi penurunan tinggal 105 juta meter kubik per hari.

“Sehingga kemudian dana bagi hasilnya pun turun demikian drastis, dulu kami bisa terima DBH gas hampir 3 trilyun di awal tahun 2010, 2011 dan 2012, pernah kita turun drastis di tahun 2016, 2017 tinggal 94 milyar dan yang terakhir sekitar 200 milyar,” katanya.

Dan untuk Lifting minyak terangnya dari tahun ke tahun relatif stabil, untuk DBH dari minyak di tahun 2010 – 2012 sekitar 1 trilyun.

Terkait dengan PI dijelaskan mantan Direktur BUMD PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) M Taufik bahwa PI itu semacam penghargaan dari pusat bagi daerah penghasil migas, namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah perlu perjuangan panjang.

“Pada prinsipnya penawaran PI itu koordinatornya memang Gubernur, jadi provinsi yang mengkoordinir itu,” ujar M Taufik.

Ditambahkannya memang ada beberapa persyaratan salah satunya daerah harus membentuk badan usaha milik daerah (BUMD), yang seharusnya menjadi kewenangan propinsi.

“Apapun itu kita harus nurut dengan provinsi karena secara delegatif provinsi punya kewenangan tugas pusat,” ungkapnya. (Prokom01)