Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa desa yakni Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru Tabang dan Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut pada kunjungannya di kecamatan Tabang, Senin (4/12/23).
Bupati disambut dengan tari – tarian, juga dilakukan penandatanganan prasasti, pemotongan bambu dan pemotongan pita menandai peresmian SPAM tersebut.

SPAM Desa Ritan Baru merupakan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) wilayah hulu dengan Pemkab Kukar sedangkan SPAM Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut, dana pembangunannya bersumber dari APBD 2021-2022 dengan kapasitas 30 liter per detik.

“Terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Dinas Perkim Kukar, Perumda Air Minum Tirta Mahakam Kukar bersama PT Bayan Group yang telah dalam memfasilitasi air bersih untuk warga di 2 Kecamatan ini, semua ini sesuai dengan janji kami dalam dedikasi Kukar Idaman untuk melakukan penyediaan air bersih dipelosok – pelosok desa,” ujarnya.

Edi berharap dalam pengoperasiannya yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Mahakam Kukar cabang Tabang dan Kembang Janggut bisa dilakukan hati – hati dan baik.

“Kepada semua petugas agar bisa memperhatikan dengan baik, tentu harus dengan yang benar ahli dibidang ini. Karena air ini adalah layanan dasar jangan sampai salah dalam pengoperasiaanya”,pintanya.

Ia mengimbau agar semua pihak saling menjaga SPAM tersebut agar berjalan lancar dan dinikmati oleh seluruh Masyarakat yang ada di desa dan sekitarnya. Begitu pula dengan Kepala Desa harus membentuk forum pelanggan yang bisa mengontrol kebutuhan air dan keluhan masyarakat.

“Semoga ditahun 2024 mendatang di 2 Kecamatan ini Tabang dan Kembang Janggut sudah tidak ada lagi desa yang tidak merasakan layanan air bersih, baik itu kami lakukan sendiri Pemkab Kukar maupun berkolaborasi dengan perusahaan yang ada. Namun ada beberapa titik yang tingkat kesulitannya tinggi menerima layanan air bersih, ini juga masih diusahakan agar mendapatkan solusinya,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut selain meresmikan SPAM, Bupati Edi Damansyah juga menyerahkan bantuan UMKM, peralatan olahraga dan menawarkan program bantuan kredit Kukar tanpa bunga untuk para Petani dan Pelaku Usaha di Kecamatan Kembang Janggut.

Turut hadir dalam acara Kepala Dispar Slamet Hadi Raharjo, Plt Kepala Disperkim M Aidil, Camat Tabang Ramadani Hidayat, Camat Kembang Janggut H Halim, Kepala DKP Kukar Muslik, Kepala Distanak Muhammad Taufik, Kepala Dinsos H Hamly, Kepala DPMD Kukar Arianto, Kepala Dinas ketahanan Pangan Kukar Sutikno, Direktur Perumda Air Minum Tirta Mahakam Suparno, Pimpinan Bank Kaltimtara cabang Tenggarong Eryuni Ramli Okol dan undangan lainnya.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menghadiri sosialisasi dan pelantikan pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kukar periode 2023 – 2028, di hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (5/12).

Pelantikan APSAI Kukar yang diketuai Desman Minang Endianto dilakukan oleh Ketua APSAI Pusat Johana Jonathan, yang ditandai pengalungan dan penyematan Pin APSAI oleh Sekda Sunggono yang didampingi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Bambang Arwanto.

Sekda Sunggono saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah mengatakan
APSAI didirikan dengan bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia, dengan cara mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disebutkannya sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

“Selamat kepada Ketua dan seluruh Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023 – 2028 yang tadi baru saja dilantik,” ucapnya.

Mengingat di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terbentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP), Sunggono mengharapkan APSAI Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Forum TJSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan dan integrasi program/kegiatan untuk mendorong pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak serta mewujudkan kesejahteraan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat jelas dan diwujudkan dengan berbagai kebijakan (program dan kegiatan) termasuk mendorong pembentukan Forum Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan termasuk tingkat Desa/Kelurahan” ujarnya.

Sementara itu kadis P3A Bambang Arwanto menyebutkan Kukar saat ini pada tingkatan madya untuk Kota Layak Anak (KLA)selama 4 tahun berturut – turut.

Dijelaskannya berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan status KLA tingkat Nindya dengan menginisiasi pusat informasi layak anak dan sahabat anak, juga memulai sekolah ramah anak, rumah ibadah ramah anak (RIRA), dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

“Jadi semua atmosfer ekosistem terkait dengan kota layak anak akan kita perbaiki semua hari ini kita akan perbaiki Kukar melalui APSAI ini, target kita Kukar menjadi Kota Layak Anak tingkat Nindya” ujar Bambang Arwanto.

Pada kegiatan ini juga dirangkai dengan pemaparan sejarah terbentuknya APSAI oleh ketua APSAI Pusat Johana Jonatan (Prokom01).

Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bekerjasama dengan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PR PDN) dan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menggelar Seminar Nasional “Mendorong Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Yang Adil dan Bertanggung Jawab”, di ruang Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 hingga 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) tersebut, di buka oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah Dr. Yopi mewakili Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BRIDA Kabupaten Kukar, Maman Setiawan mengatakan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1999 melalui UU. No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berbagai pengaturan tentang hal tersebut telah diubah.
Perubahan tersebut karena pemerintah menganggap bahwa tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah perlu diperkuat dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional secara lebih adil, efisien, efektif, dan akuntabel.

Regulasi terbaru tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah UU. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini menandai perubahan signifikan bagi tata kelola keuangan daerah dibanding dengan UU. No. 33/2004 dengan perihal yang sama. Perubahan tersebut memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur secara lebih mandiri bidang penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Di saat bersamaan, upaya perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah berhadapan dengan berbagai tantangan dan masalah. Di antara tantangan tersebut adalah kecenderungan resentralisasi politik dan pemerintahan. Terdapat apatisme publik bahwa perbaikan skema hubungan keuangan pusat-daerah tidak mampu mengatasi kecenderungan resentralisasi. Bahkan, terdapat anggapan dari sebagian kalangan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang baru melalui UU. No. 1/2022 belum memperbaiki keberpihakan bagi daerah.

“Alih-alih menciptakan redistribusi pendapatan nasional supaya lebih adil, yang terjadi justru menciptakan situasi keuangan negara yang timpang antara pusat dengan daerah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa daerah masih mengeluhkan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak berpihak kepada mereka. Beberapa kebijakan nasional yang tidak langsung berkaitan dengan fiskal pada kenyataannya juga membawa kerisauan bagi daerah,” ujarnya.

Dengan narasumber, Hetifah Sjaifudian Anggota DPRD RI Komisi X, Horas Maurizt Panjaitan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Daerah Kemendagri, Sandi Firdaus Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Tri Dewi Virgianti Plt. Deputi Bid. Pengembangan Regional KemenPPN/Bappemas, Septian Hario Seto Deputi Bid. Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves serta Agus Eko Nugroho Kepala OR Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti peserta dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Mardyanto W. Tryatmoko Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Wakil Ketua DPRD Kukar H. Alif Triadi, perwakilan kepala OPD di lingkup Pemkab Kukar serta para Kabid BRIDA Kabupaten Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meresmikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bayan Berbagi Asa ditandai dengan penandatanganan prasasti, di Camp Site PT Indonesia Pratama Bayan Group Kecamatan Tabang, Senin (4/12/2023).

Kegiatan yang juga turut dihadiri diantaranya Direktur PT Bayan Leong Kim Wah beserta jajaran, Kadis Sosial Hamly, Kadis PMD Kukar Arianto, Kadis Pariwisata Kukar Selamet Raharjo, Kadis Perikanan Muslik, Kadis Pertanian Muhammad Taufik, Camat Tabang Rakhmadani Hidayat tersebut diawali dengan penyerahan Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi LKSA Bayan Berbagi Asa, dan bantuan kaki palsu kepada salah satu masyarakat penyandang disabilitas, serta bantuan pendidikan bagi pelajar disabilitas oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Kepala Tekhnik Tambang PT Bayan Group Wahyudin dalam laporannya mengatakan bahwa pendirian LKSA Bayan Berbagi Asa tersebut diprakarsai oleh pendiri dari PT Bayan yaitu Datuk Low Tuck Kwong, yang mana menurutnya hal tersebut didasari oleh kepeduliannya terhadap anak-anak yang kurang beruntung maupun terlantar di tengah-tengah masyarakat.

Dengan adanya LKSA ini diharapkan kedepannya para anak-anak tersebut akan lebih terurusi, lebih baik, dan lebih mandiri, serta memiliki kepribadian yang berkarakter kuat.

“LKSA Bayan Berbagi Asa ini telah beroperasi dan mendapatkan izin, dimana ada sekitar 15 anak (putra-putri -red), dan para pengasuh yang berkompeten, proporsional, dan ini akan terus berkembang sesuai jumlah anak-anak penghuninya nanti,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada manajemen PT Bayan Group yang telah berkomitmen tinggi terhadap Kabupaten Kukar, khususnya terkait bagaimana PT Bayan Group dalam membangun wilayah disekitar konsesinya.

Lebih lanjut, Edi Damansyah menyampaikan kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan tersebut, bahwasanya apa yang telah dilaksanakan oleh PT Bayan Group tersebut merupakan salah satu tugas negara yang diatur oleh konstitusi, dimana menurutnya pakir miskin dan anak terlantar harus diurus oleh negara.

“Pada kesempatan ini saya sangat berterimakasih bahwa peran negara bagian mengurus parkir miskin dan anak terlantar juga mendapat perhatian oleh manajemen Bayan Group,” ucap Edi Damansyah.

Edi Damansyah pada kesempatan tersebut menceritakan rencana pembangunan LKSA tersebut telah disampaikan kepada dirinya tiga tahun yang lalu, namun dalam prosesnya meski melalui birokrasi yang cukup panjang, yang menjadi urusan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. namun demikian dirinya bersyukur akhirnya LKSA Bayan Berbagi Asa tersebut saat ini telah bisa beroperasi.

“Kita bersyukur hari ini dari sisi administratif perijinannya juga sudah selesai, fisiknya sudah selesai, dan juga kita bersyukur bahwa lembaga ini sudah ada anak-anak yang menempati sebagai binaan dan asuhannya,” ucap Edi Damansyah.

Dirinya berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten Kukar untuk memberikan dukungan kepada lembaga tersebut, khususnya dalam memberikan pendampingan maupun super visi terkait standar operasional prosedur sehingga komitmen dari PT Bayan Group tersebut bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Edi Damansyah mengatakan, dari informasi yang disampaikan kepada dirinya bahwasanya lembaga tersebut dibangun oleh PT Bayan Group tidak dikhususkan bagi anak-anak yang berada di sekitar konsesinya (Kecamatan Tabang-red) semata, namun keberadaan lembaga tersebut di peruntukan bagi seluruh anak-anak yang kurang beruntung di wilayah Kabupaten Kukar.

Diakhir sambutannya, Edi Damansyah kembali mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Bayan Group atas kontribusi dan komitmennya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang ada di Kukar.

Sekedar informasi, kegiatan pun diakhiri dengan peninjauan beberapa ruangan yang berada di LKSA Bayan Berbagi Asa seperti ruang pengasuh, ruang belajar, dan ruang tempat tidur, serta ruang makan.(prokom07).