JAKARTA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara Alfian Noor didampingi Sub Koordinasi Fasilitasi Pelayanan Perijinan DPMPTSP Kusdaryanto. mengikuti Rakernas Investasi di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Exhibition and convention Centre Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis ( 7/12 ).

Kegiatan ini diikuti Gubernur, Bupati, Walikota serta Kepala DPMPTSP Kabupaten Kota Seluruh Indonesia yang di buka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) .

Menurut Alfian Noor kegiatan ini dalam rangka mendorong peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendatangkan penerimaan bagi negara dan daerah. Pemkab Kukar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap mendukung program Pemerintah Pusat dan program ini sudah berjalan sejak lama sesuai dengan Program Kukar Idaman, dan DPMPTSP juga telah beberapa kali menerima penghargaan dari Kementerian Investasi maupun kelembagaan lainnya.

Ditemui setelah mengikuti rakornas tersebut Alfian Noor mengatakan, Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan Investasi harus terus tumbuh karena juga investasi akan mendatangkan penerimaan negara, mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah.

“Banyak yang bertanya, Pak investasi itu selain [meningkatkan] kesempatan kerja apa sih?” Penerimaan negara. Karena PPh Badan pasti kita dapat, PPh Karyawan pasti kita dapat. Bea ekspor, PNBP, kalau kita ikut masuk saham berarti juga dapat dividen setiap tahunnya,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan dampak dari investasi, Presiden pun mendorong kemitraan antara investor dengan pengusaha nasional dan daerah. “Seberapa pun sahamnya tapi yang pengusaha daerah ada, pengusaha nasional ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mendorong jajaran terkait untuk memberikan perhatian khusus pada investasi bagi produk untuk ekspor. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar jajarannya bisa fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah yang tinggi melalui hilirisasi industri.

“Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar Dolar AS. Begitu masuk ke hilirisasi di tahun kemarin 2022 berada di angka 33,8 miliar Dolar AS. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa saat ini semua negara mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu, Presiden meminta jajarannya berupaya menangkap peluang investasi pada bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru karena ke depannya produk-produk tidak ramah lingkungan itu akan sulit diterima di beberapa negara.
“Blue economy, green economy yang memakai green energy itu yang semua orang sekarang ini kejar semuanya. Misalnya, yang berkaitan dengan geotermal, geotermal mungkin baru satu dua bulan ini, melompat banyak saham di bursa kita, melompat sampai 7 kali, melompat sampai 10 kali gara-gara dia berada di lingkaran green energy. Banyak investor yang mengejar ke ini geotermal, solar panel, power plant, hydropower, ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan,” jelasnya.

Presiden Jokowi pun meminta agar para kepala daerah dapat mendorong investasi di daerahnya, utamanya agar investasi di luar Jawa makin besar lagi dibandingkan di Pulau Jawa meskipun saat ini investasi di luar Jawa telah lebih besar [52 persen] daripada di Pulau Jawa [48 persen].

“Tugas gubernur, bupati, wali kota, kepala DPMPTS mendorong agar investasi di luar Jawa makin besar. Juga tugas pemerintah menyiapkan infrastrukturnya karena di luar Jawa juga memerlukan itu,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ( Prokom 03 ).

Jakarta – Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRPDN BRIN) menyoroti hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah yang dianggap belum optimal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menyisakan persoalan hubungan keuangan yang belum seimbang antara pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya ketergantungan fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala OR Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho dalam diskusi tanya jawab Seminar Nasional “Mendorong Hubungan Keuangan Pusat-Daerah yang Adil dan Bertanggung Jawab”, di ruang Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023) sore.

Menurut dia, Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasi ke daerah belum sesuai dengan ekspektasi daerah. Sudah seharusnya daerah memperoleh porsi yang proporsional atas ekplorasi sumberdaya alam di daerah mereka,” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan hasil penelitian Tim Ekonomi BRIN terhadap potensi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan studi kasus Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak hilang potensi DBH Minerba dan Migas hingga Rp 2 triliun pertahun.

Total kerugian atau hilangnya potensi Penerimaan Daerah Kukar akibat IKN bisa mencapai Rp 5,8 triliun pertahun.

“Maka dari itu, pihaknya mengusulkan terkait turunnya Penerimaan Daerah akibat hilangnya DBH SDA bisa dikompensasi dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, DBH Minerba dan Migas yang pada akhirnya juga akan hilang akibat berakhirnya ijin operasi. Sehingga adanya IKN perlu dijadikan sebagai akselerasi transformasi perekonomian Kukar,” jelasnya.

Di sisi lain, pemkab Kukar perlu melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan Penghasilan Asal Daerah (PAD), yakni dengan melakukan efisiensi belanja daerah yang tidak perlu, digitalisasi pengumpulan pajak dan memperbaiki belanja daerah.

“Pemkab Kukar perlu mengoptimalkan kehadiran IKN sebagai mesin penerimaan Kukar,” imbuh Agus salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kukar, Maman Setiawan menjelaskan, Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, Kukar menjadi daerah mitra yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah IKN. Adapun wilayah yang menjadi bagian dari wilayah IKN terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat, Sebagian Kecamatan Muara Jawa, sebagian Kecamatan Loa Kulu, sebagian Kecamatan Loa Janan, dan sebagian Kecamatan Sangasanga.

Dari 6 wilayah tersebut, data terakhir Bappenda Kukar menyebutkan berkurangnya sumber pendapatan daerah Kukar yang berasal dari DBH, yang diperkirakan mencapai 1,985 triliun pertahun.

Menurut Maman, selain dampak ekonomi, kehadiran IKN juga berdampak terhadap aspek politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dampak keseluruhan dapat terjadi baik untuk hal yang positif maupun negatif.

“Ditambah selama ini belum terbangun komunikasi yang intensif antara Otorita IKN dengan pemkab Kukar. Hal ini mengakibatkan banyak timbul praduga yang dapat menciptakan distrust terhadap pembangunan IKN,” pungkas Maman, dihadapan para narasumber dan peserta Seminar Nasional. (prokom05)

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin membuka rembuk nelayan dan silaturahmi antara Pemkab Kukar dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Muara Badak bersama masyarakat nelayan pesisir di halaman kantor Desa Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak, Kamis (7/12).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan kepada nelayan berupa mesin kapal Dompeng 42 unit, bibit ikan bandeng sebanyak 500 ribu ekor, safonen 5 ton, dan penyerahan dana hibah program Kukar Berkah kepada pesantren dan rumah ibadah masing-masing masjid Nurul Iman sebesar Rp. 1 milyar dan kepada yayasan Al Muhajirin Rp. 200 juta.

Wabup Rendi mengatakan rembuk nelayan itu sebagai wadah merencanakan kebutuhan para nelayan Muara Badak kedepan.

“Jadi kalau selama ini banyak cerita – cerita dan isue – isue yang berkembang dilapangan hari ini kita evaluasi semua, kalo ada yang bilang “Pak itu kemaren sudah dapat mesin besok dapat mesin lagi, terus mesinnya dijual, nah pada rembuk ini semua itu harus dibahas, itu fungsinya rembuk nelayan” katanya

Rendi tidak mau di tahun 2024 ada warga yang mendapat bantuan sampai dua kali sementara ada warga yang lainnya tidak dapat.

“Tidak ada lagi warga yang sudah dapat bantuan ditahun 2023, ditahun 2024 dapat lagi, karena ini selalu terjadi”tegasnya

Disebutkannya rembuk nelayan ini merupakan inisiasi dari para pemuda yang tergabung dalam Ikatan Komunitas Anak Nelayan (IKAN) dengan misi untuk merapikan data – data yang ada dikecamatan Muara Badak khususnya.

“Karena kami sudah menyiapkan anggaran khusus untuk Kecamatan Muara Badak” ujarnya.

“Kalau dulu yang dapat bantuan hanya para nelayan tangkap laut, nelayan tambak, tahun ini para nelayan bagan tangkap juga dapat dan ini akan kita lakukan kepada seluruh nelayan dikecamatan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara khususnya diwilayah pantai” imbuhnya.

Disebutkannya wilayah Kutai Kartanegara memiliki garis pantai terpanjang dengan jumlah nelayan terbanyak di Kaltim, dan hari ini Kukar sudah siap menjadi lumbung pangan serta lumbung perikanan di Kaltim.

“Kalau beras kita sudah menjadi penyumbang 50 persen dari kebutuhan pangan di Kaltim, dan kalo ikan di Kaltim khususnya Kukar kita sudah bisa memenuhinya, bahkan sebagian sudah kita kirim ke Sulawesi dan pulau Jawa” sebutnya.

“Sehingga sektor perikanan harus menjadi sektor unggulan di Kukar, khususnya untuk peningkatan perekonomian yang berkelanjutan dalam menghadapi Ibukota Negara Nusantara (IKN)” pungkasnya (Prokom01).

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menyerahkan bantuan program Kecamatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada masyarakat Kecamatan Anggana di BPU kecamatan setempat, Kamis (7/12).

Ratusan bantuan baik untuk masyarakat petani nelayan, Keagamaan, sosial masyarakat, sarana air bersih, organisasi pemuda, Seni budaya, dan lain sebagainya.

Dilihat banyaknya bantuan yang diberikan hampir semua sektor tersentuh dari program kecamatan dan DKP ini.

“Hari ini kita realisasikan beberapa kegiatan dari 23 program dedikasi Kukar Idaman, yang merupakan program kami Bapak bupati Edi Damansyah bersama kami sebagai wakilnya” ujar Wabup Rendi Solihin.

Lebih lanjut Rendi menyebutkan program dedikasi Kukar Idaman telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026.

“Di Kecamatan Anggana ini hanya sebagian kecil dari program yang sudah direncanakan, kenapa saya sebut kecil, karena begitu banyak program – program Kukar Idaman yang akan kita realisasikan dalam periodesasi kami ini,” lanjutnya.

Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan bantuan, karena masih akan ada bantuan-bantuan berikutnya yang akan langsung diberikan kepada penerima manfaat dari bantuan itu.

Kecamatan Anggana menjadi yang paling istimewa karena dihampir semua bidang atau sektor menerima manfaat dari bantuan ini.

“Sebagaimana yang disampaikan pak camat tdi, hampir semua sektor terima bantuan dari petaninya, nelayan, kelompok masyarakat, UMKM, organisasi pemuda, kesenian bahkan hingga sektor kesehatan mendapatkan bantuan ini, dan juga bantuan korban kebakaran dari dinas” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kukar Baharuddin, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, Kepala Dinas Sosial Hamly, Camat Anggana Rendra Abadi dan unsur Forkompincam Anggana, serta ratusan masyarakat penerima bantuan. (Prokom01).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) memberikan bantuan program Kukar Idaman berupa tandon sebagai program sarana prasarana air bersih masuk desa kepada masyarakat Kecamatan Muara Badak. Bantuan diserahkan oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Rendi Solihin yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muslik, Camat Muara Badak Arfan dan perwakilan dari dinas Perkim dihalaman kantor Camat Muara Badak, Kamis (7/12).

Wabup Rendi mengatakan pemberian bantuan sarana air bersih atau tandon ini merupakan realisasi janji – janji Bupati Edi Damansyah bersama dirinya kepada masyarakat diseluruh kecamatan di Kukar.

Disebutkannya ada 23 janji – janjinya dalam dedikasi Kukar Idaman, salah satunya program air bersih masuk desa.

“Jadi air bersih masuk desa ini banyak programnya, antara lain : ada Pamsimas, pipanisasi, ada PDAM, dan untuk desa yang belum terjangkau kita bantu dengan tandon untuk menampung air bersih, ini salah satu langkah yang dilakukan pemkab Kukar dalam mendukung program air bersih masuk desa” ujarnya.

Sebanyak 327 tandon yang akan diserahkan ke hampir seluruh desa di Kecamatan Muara Badak dan akan terus dilakukan hingga tahun 2024 nanti.

Diungkapkannya di tahun 2022 lalu di kecamatan wilayah pesisir masih banyak desa – desa yang belum masuk air bersih, contohnya di Kecamatan Anggana terdapat 3 desa yang berada di laut, yaitu : Desa Muara Pantuan, Tani Baru dan Sepatin, dimana ketiga desa tersebut sangat membutuhkan air bersih namun tidak bisa dijangkau oleh PDAM, tetapi hari ini sudah ada beberapa desa yang sudah masuk jaringan PDAM.

“Jadi bapak ibu ketiga desa tersebut dari tahun 2021 hingga sekarang telah kami bantu tandon seperti yang bapak ibu terima ini, dan ada tiga kecamatan yang menjadi prioritas kami, yaitu : Kecamatan Muara Badak, Loa Janan dan Samboja Barat” ungkapnya.

Sementara itu Camat Muara Badak Arfan menyebutkan pemberian bantuan sarana air bersih sebagai bentuk perhatian dari pemkab Kukar terhadap masyarakat Muara Badak.

“Kita sebagai masyarakat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas bantuan ini” ujarnya.

Ia berharap bantuan tandon tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan selain untuk air minum juga untuk mencuci, memasak dan keperluan rumah tangga lainnya. (Prokom01).