Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menyerahkan bantuan Dedikasi Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri) berupa sarana produksi perikanan untuk Kecamatan Samboja di halaman kantor Kelurahan Kuala Samboja, Kamis (19/1/2023) malam.

Sarana produksi perikanan yang diserahkan itu merupakan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2022.

Adapun bantuan yang diserahkan antara lain mesin diesel, body kapal, mesin Ketinting, rakang, gillnet / rengge, perahu fiber type Hunter, mesin diesel, pelampung, dan lain – lain.

Wabup H Rendi Solihin dalam arahannya mengatakan bahwa penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bupati dan Wabup memfasilitasi sarana dan prasarana perikanan bagi 25 ribu nelayan dan pembudidaya perikanan di Kukar.

“Jadi bapak ibu sekalian dari 25 ribu bantuan nelayan produktif yang kami serahkan se Kukar, perlu diketahui tahun 2021 kemarin sudah 7.200 lebih bantuan bagi nelayan yang sudah kami serahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut H Rendi mengungkapkan penyerahan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2022 lebih dari 8.500 nelayan yang diberikan bantuan secara langsung.

Di Tahun 2023, bantuan yang diberikan tidak kalah banyak dari tahun 2021 dan 2022.

“Ditahun 2023 sudah kami anggarkan 300 milyar lebih bapak ibu sekalian, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penunjang alat sarana dan prasarana yang akan kami serahkan langsung kepada para nelayan di Kukar,” tuturnya.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan lebih dari 9 ribu nelayan yang akan menerima manfaat di tahun 2023, tidak terkecuali nelayan yang berada di Samboja.

“Adapun program kita di tahun 2023 untuk nelayan produktif di Kecamatan Samboja itu meliputi benur (bibit udang) untuk tambak, coolbox juga kembali akan kami serahkan, ada 200 lebih mesin ketinting beserta perahunya untuk pembudidaya rumput laut untuk nelayan yang berada di kampung yang sudah kami tetapkan sebagai kampung pembudidaya rumput laut, yaitu Kelurahan Tanjung Harapan dan Kuala Samboja,” ungkapnya.

Wabup juga menyebutkan masih banyak lagi bantuan – bantuan yang akan diberikan di tahun 2023 ini, seperti mesin tempel sebanyak 6 sampai 10 kelompok di Kelurahan Kuala Samboja, dan Bagan Cungkil kurang lebih 20 set.

“Jadi bapak ibu sekalian gak usah khawatir yang kita bantu bukan hanya nelayan tambak tetapi juga nelayan tangkap dan nelayan budidaya, kurang lebih ada 9 juta ekor bibit, ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kita khususnya di Kecamatan Samboja,” paparnya.

Sementara itu Camat Samboja Burhanuddin mengatakan bantuan yang diserahkan diwilayahnya merupakan program DKP tahun 2022, sebanyak 8 penerima bantuan, yaitu Kelurahan Amburawang Laut, Selok Api Laut, Handil Baru, Muara Sembilang, Teluk Pemedas, Kuala Samboja, Senipah dan Kelurahan Tanjung Harapan.

Burhanuddin berharap bantuan yang sudah terkumpul baik di kelurahan maupun di kelompok masing – masing agar segera diserahkan kepada yang berhak menerima agar segera bisa dimanfaatkan.

” Karena terus terang ini sudah lama ditunggu masyarakat untuk dimanfaatkan,” ujarnya. (Prokom01)

Jakarta – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin didampingi beberapa orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Jakarta, Rabu (18/1/2023). Mereka diterima oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Pelopor.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk berkonsultasi terkait adanya kabar yang menyebutkan bahwa ada beberapa kecamatan yang masuk di wilayah inti Ibu Kota Negara (IKN), yaitu Kecamatan Samboja, Samboja Barat, lima desa di Kecamatan Loa Janan dan lima desa di Kecamatan Loa Kulu yang tidak masuk di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kukar.

Wabup Rendi Solihin menyampaikan adanya kegelisahan anggota DPRD Kukar khususnya wilayah Daerah Pemilihan (Dapil IV) terhadap adanya isu penghapusan beberapa kecamatan yang masuk wilayah inti IKN dari peta RTRW Kukar 2022-2041.

“Ada dua hal yang menjadi pertanyaan atau kendala selama ini, yang pertama terkait urusan surat menyurat pertanahan yang ada di kecamatan yang masuk wilayah inti IKN dan yang kedua terkait anggaran APBD Kukar yang telah disahkan pada akhir tahun 2022 yang lalu untuk kegiatan tahun 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup mempertanyakan bagaimana dengan APBD Kukar yang telah disahkan tersebut dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan yang masuk di wilayah inti IKN, yang diisukan akan keluar dari RTRW Kukar. Sedangkan terkait populasi penduduk, Rendi menyampaikan bahwa terdapat kurang lebih 100 ribu jiwa yang bermukim di wilayah kecamatan tersebut.

“Apakah ada aturan baik berupa Perpu atau Perpres ataupun turunan-turunannya yang bisa dijadikan penguatan atau pegangan sehingga apabila RTRW ini disahkan tidak menggangu urusan kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut,” tanya Rendi.

Rendi juga menyampaikan bahwa di dalam perencanaan pembangunan IKN yang sudah ditetapkan untuk Kecamatan Samboja Barat masuk dalam Wilayah Perencanaan (WP) VII dan untuk Kecamatan Samboja induk bersama dengan Kecamatan Muara Jawa, Sangasanga dan beberapa desa di Kecamatan Loa Kulu masuk dalam WP VIII yang belum ditentukan waktu pengerjaannya karena saat ini pengerjaan masih di WP I, II dan III.

“Kami menyambut baik dengan adanya pembangunan IKN di wilayah kami namun di masa transisi ini menjadi dilematis buat kami, karena terdapat keluhan dari masyarakat pada saat mengurus masalah administrasi pertanahan tadi dan juga saat mengajukan usulan-usulan untuk pembangunan yang sifatnya sangat urgen,” ujar Rendi.

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Pelopor menjelaskan terkait pemerataan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena selama ini banyak yang beranggapan bahwa di masa ekonomi sulit saat ini pemerintah hanya memprioritaskan untuk pembangunan IKN.

“Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berkembang,” ujar Pelopor.

Pelopor juga menyampaikan bahwa saat ini bukan hanya pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah tetapi ada 11 titik yang pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah yaitu 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Bali Nusa Tenggara, 4 di Jawa dan 2 di Sumatera.

Lebih lanjut Pelopor menyampaikan bahwa yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

“Sebelum Pemerintahan IKN terbentuk yang nantinya akan diatur dengan Perpres tersendiri terkait pemindahannya, maka urusan pemerintahan dan kemasyarakatan tetap dilaksanakan oleh unsur pemerintah yang mengurusi wilayah tersebut,” ujar Pelopor.

Sedangkan untuk urusan pembangunan, khususnya terkait urusan perijinan pembangunan di dalam wilayah IKN dilaksanakan oleh Otorita.

Menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pemkab Kukar terkait RTRW Kukar, Pelopor merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042
Pasal 158.

“Karena saat ini Pemkab Kukar sedang menyusun Perda RTRW Kukar, maka wilayah yang sudah masuk dalam deliniasi atau wilayah otorita IKN harus disesuaikan dengan batas wilayah IKN tersebut, wilayah yang masuk IKN dikeluarkan dari RTRW Kukar dan menjadi urusan RTRKSN (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional),” ujarnya.

Sedangkan terkait urusan kewenangan pemerintahan termasuk masalah APBD, Pelopor menyarankan agar Pemkab Kukar berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena hal tersebut merupakan ranah dari Kemendagri.

“Pada prinsipnya, jangan sampai ada kekosongan terkait urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah tersebut, karena hal tersebut akan merugikan masyarakat,” pesan Pelopor.(Prokom06)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat memimpin Rapat Pemantapan dan Evaluasi acara Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-76 tahun 2023, di ruang Rapat Kantor Camat Sangasanga, Rabu (18/1).

Peserta rapat yang di hadiri 65 orang yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Lembaga, Danramil, Kapolsek, Perusahaan, Kekraf, Lurah, dan panitia pelaksana tersebut, membahas agenda rapat diantaranya, finalisasi rundown acara (masalah waktu), rute gowes (titik penyerahan bantuan veteran), teknis doa tahlilan dan tabligh akbar, teknis senam Merah Putih (pembukaan turnamen olahraga tradisional dan inovasi Rumah Sampah Sangasanga (Russa) Emas, teknis napaktilas merah putih, teknis pameran expo merah putih/penutupan dan pasar kreatif UMKM, teknis renungan suci (ziarah tabur bunga, parade upacara bendera/operet merah putih), teknis ramah-tamah veteran, teknis trail, dan pendukung kegiatan (pengamanan lalulintas, fasilitas upacara, ramah tamah/karantina Paskibraka Kukar, kesehatan, keamanan, tempat parkir, kelistrikan, air ledeng, dan terakhir sampah dan pengangkutannya.

Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa rangkaian acara peringatan Peristiwa Merah Putih itu, di mulai pada Sabtu, 21 Januari pukul 06.00 yaitu Gowes Merah Putih Tenggarong-Sangasanga oleh Bupati Kukar (penyerahan bantuan veteran/janda dan bantuan alat masak UMKM).

Selanjutnya, pada Rabu, 25 Januari pukul 18.00 yaitu Doa Pahlawan Merah Putih di Masjid Besar Al Mukarramah, pukul 20.30 Tablig Akbar Merah Putih sekaligus penyerahan bantuan hibah Mesjid Al Misbah dan paket Baznas Kukar di Masjid Besar Al Mukarramah.

Kamis, 26 Januari pukul 07.00 Senam Merah Putih (doorprize) di Palagan Sangasanga, 09.00 Launching Russa Emas, Aksi Donor Darah PMI Kukar di lokasi Expo, pembukaan turnamen Ketapel/Panahan di Palangan Sangasanga, Kunjungan Museum Merah Putih di Museum Merah Putih Sangasanga.

Pukul 10.00 yaitu pembukaan Pesta Rakyat Merah Putih di SDN 09 Sangasanga, pukul 13.00 Pembukaan Pesta Rakyat Merah Putih di Monumen Merah Putih Sangasanga Muara, pelepasan Napaktilas Merah Putih di Monumen Merah Putih Sangasanga Muara yang dilanjutkan kunjungan Ekowisata Telaga Biru di Kelurahan Sarijaya.

Pukul 15.30 yaitu pembukaan Pameran Expo Merah Putih Sangasanga dan Pasar Kreatif UMKM sekaligus penyerahan Dump Truk dan Var, Launching Kalender Event Tetap Kabupaten Kukar di lokasi Expo. Pukul 20.00 pertandingan persahabatan Tenis Tim Pemkab Kukar vs PT. Pertamina EP Sangasanga Field di lapangan Tenis Pertamina, dan pukul 23.40 yaitu Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wadah Batuah Sangasanga.

Jumat, 27 Januari, yaitu pukul 07.00 penampilan Drumband SDN 09 Sangasanga di lapangan Bola PT. Pertamina Sangasanga, upacara Ziarah Tabur Bunga di TMP Wadah Batuah Sangasanga, pukul 08.30 upacara parade peringatan Peristiwa Merah Putih dan penampilan Operet Merah Putih di lapangan Bola Pertamina Sangasanga, pukul 10.00 ramah tamah Veteran/Janda Veteran peristiwa Merah Putih 27 Januari di gedung Wisma Ria Pertamina Sangasanga.

Sabtu, 28 Januari, yaitu pukul 09.00 Event Tranksang Trail Sangasanga serta pada Jumat, 3 Februari mendatang, yaitu pukul 19.30 penutupan Pameran Expo Merah Putih Sangasanga sekaligus pembagian hadiah di lokasi Expo Sangasanga.

Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan merah putih Sangasanga sudah hampir 100% persiapannya, karena laporan dari masing-masing koordinator panitia/seksi telah bekerja sesuai tupoksinya.

Menurutnya, apa yang telah disepakati dalam rapat ini untuk ditindaklanjuti dan apabila ada kendala di lapangan, agar segera dikomunikasikan dan dicarikkan solusi dengan slogan “Betulungan Etam Bisa”.

“Pemkab Kukar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam rapat ini, dan kita berharap seluruh rangkaian agenda peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga 27 Januari 1947 tahun 2023 berjalan sukses,” harap Asisten I.

Usai, memimpin rapat tersebut Asisten I dan rombongan melakukan peninjauan lapangan yang akan dijadikan tempat acara.

Turut hadir mendampingi Asisten I tersebut, Kabag Prokompim Ismed, Kabag Kesra Dendy, Sekretaris Dinsos Yuliandris, dan Sekcam Samgasanga Amir Hady. (prokom05)