Tenggarong – Pemerintah Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana menggelar Pelatihan Pembuatan Kerajinan Manik Manik bagi wanita Desa Kutai Lama. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa itu digelar selama dua hari, pada pekan tadi di Dermaga Desa Kutai Lama.

Narasumber kegiatan itu, Popy Primawati Andriani yang juga Pendamping Lokal Desa di Anggana, mengatakan kegiatan tersebut dikhususkan untuk perempuan guna menambah dan meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan.

“Pelatihan ini memang ditujukan untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, agar memilii penghasilan sendiri, sehingga meningkatan taraf ekonomi mereka,” ujarnya, saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).

Selain memanik, para peserta pelatihan itu juga mendapatkan pelatihan pengembangan produk, dengan membuat tas purun manik dan sepatu manik.
Alasan Popy mengangkat kerajinan manik, karena juga merupakan kearifan Kaltim. Sedangkan bahan dasr kerajinan purun banyak tumbuh di Kaltim, sehingga dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai seperti tas sepatu yang juga dipadukan dengan manik.

Diharapkan melalui pelatihan tersebut, para peserta berdaya tak selalu tergantung pada suami dalam hal penghasilan.

“Apalagi sebagian besar yang mengikuti pelatihan itu adalah isteri nelayan, sekarang cuaca kurang bersahabat sehingga penghasilan dari melaut juga turun, maka ibu-ibu ini dengan kahliannya bisa membantu untuk penghasilan rumah tangga,” ujar pemilik usaha Ceu Popy Manik yang telah rutin mengekspor hasil karyanya ke Belanda dan Malaysia itu. (prokom04)

Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati H Rendi Solihin bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).
Acara dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang menyoroti perekonomian Tanah Air. Dia menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali kota sering mengecek harga di pasar untuk mendeteksi kenaikan harga sedini mungkin. Jokowi menyebut hal itu penting karena inflasi menjadi momok bagi semua negara.

Presiden Jokowi menginstruksikan Gubernur, Bupati/Wali Kota bersama Bank Indonesia (BI) terus memantau barang dan jasa di lapangan, sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besar datang.
Jokowi juga meminta semua pihak berhati-hati dengan kenaikan harga beras. Dia sudah mengingatkan Perum Bulog, tercatat ada 79 daerah yang harga berasnya naik cukup tinggi.

“Tolong Bupati/Wali kota, Gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan OPD terkait sesuai dengan fakta. Jangan sampai bawahan ABS (Asal Bapak Senang), baik Pak, enggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak. Saya cek langsung ke lapangan,” kata Jokowi.

Dia pun menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan angka (terkait kenaikan harga komoditas dan sejenisnya) kepada Kepala Daerah.
Jokowi meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menentukan tarif, seperti PDAM. Bila tidak tepat bisa menyebabkan inflasi. Presiden tak mempermasalahkan tarif dipertahankan jika keuangan PDAM masih mampu. PDAM bisa menaikkan tarif apabila keuangannya sudah tak mampu lagi menanggung biaya operasional. Namun, Jokowi meminta kenaikannya jangan terlalu tinggi.

“Jangan sampai PDAM menaikkan tarif lebih dari 100 persen. Data yang masuk ke saya, ada PDAM yang menaikkan tarif lebih dari 100 persen,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut posisi pertumbuhan ekonomi pada 2022 sangat baik. Dia memperkirakan ekonomi pada 2022 berada pada posisi 5,2%-5,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali karena pada kuartal III kita bisa tumbuh 5,72%. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ucap Jokowi.

Namun, meski dapat melalui turbulensi ekonomi pada 2023, Jokowi meminta berhati-hati karena 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Tanah Air maupun ekonomi Global. Dia meminta semua pihak terkait mendeteksi data-data di lapangan agar jangan sampai keliru membuat kebijakan. Sekecil apa pun kebijakan itu harus berbasis data dan fakta-fakta di lapangan.

Selanjutnya, pada awal 2023 Managing Direktors International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva sudah mewanti-wanti dengan mengatakan sepertiga ekonomi dunia (lebih kurang 70 negara) diprediksi mengalami resesi. Bahkan, negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi.
Guncangan ekonomi akibat pandemi dan perang (Rusia-Ukraina) sudah menyebabkan 47 negara sudah menjadi “pasien” IMF seperti Indonesia pada 1997/1998. Saat itu Indonesia ambruk ekonomi dan politiknya.

“Sekarang ini sudah ada 47 negara yang menjadi “pasien” IMF. Dan yang lain masih antre di depan pintu IMF. Sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Yang menjadi momok semua negara saat ini adalah inflasi. Patut kita syukuri terakhir inflasi kita di angka 5,5%, berkat kerja kita semuanya. Uni Eropa mencapai 9,2%,” kata Jokowi.

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini terbagi dalam empat panel.

Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.

Panel II dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Yudo Margono dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melalui video conference.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono bersama Tim pengelola Barang Milik Daerah (BMD) musnahkan barang tidak produktif atau sudah tidak layak pakai, Senin (16/01/2023) di halaman kompleks perkantoran Pemkab Kukar, jalan Wolter Monginsidi Tenggarong.

Sekda beserta Tim Pengelola melakukan Pemusnahan BMD berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD. Sebelumnya telah dilakukan penarikan barang untuk diusulkan pemusnahan didahului dengan penelitian. Barang yang diusulkan pemusnahan dicek apakah secara fisik ada barangnya, lalu diteliti kesesuaian barang dengan pencatatan dalam kelompok aset lain-lain.

Dalam sambutan Bupati Kukar yang di bacakan Sekda mengatakan BMD atau aset yang diusulkan pemusnahan merupakan barang-barang dalam kondisi rusak berat, sudah tidak produktif, karena biaya pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut, dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Lebih lanjut Sunggono mengatakan, barang yang dimusnahkan berasal dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berupa peralatan dan mesin/KIP B sebanyak 31.105 unit.

“Kegiatan ini sudah sesuai dalam Berita Acara Pemusnahan BMD dan didokumentasikan, maka dari itu pemusnahan BMD tidak layak pakai atau tidak produktif saya nyatakan di musnahkan,” katanya.

Sunggono mengingatkan kepada seluruh Tim Pengelola BMD dapat lebih aktif, teliti, serta fokus lagi untuk melakukan pencatatan BMD yang akan di musnahkan.

Sementara itu Kabag Keuangan Hj.A.Hendrete Nadia Noraini, selalu Ketua Panitia pengelola BMD mengatakan sangat mengapresiasi seluruh kerja TIM Pengelola BMD, tentunya pemusnahan BMD tersebut tidak lepas dari hasil sinergi dan kolaborasi seluruh OPD Pemda Kukar. (Prokom 09)

TENGGARONG – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas 9 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2023, dalam sidang paripurna DPRD Kukar, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Alif Turiadi di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (16/1).

Rapat itu dihadiri 33 dari 45 Anggota DPRD Kukar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya.

Setelah menyimak dan mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap pengajuan nota penjelasan dari Pemerintah Daerah terhadap Raperda baru, tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2015 tentang penataan penyelenggaraan transportasi, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara, rancangan Peraturan Daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup,rancangan peraturan daerah tentang pemberian fasilitasi dan insentif penanaman modal, rancangan peraturan daerah tentang grand design pembangunan kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara, rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif (PSGN), rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemetaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Taufik mengatakan Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih atas persetujuan untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan tersebut di atas, terhadap rancangan Perda yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah berharap segala masukan, saran, dan pertimbangan lainnya yang disampaikan dalam pemandangan umum dapat disampaikan pada saat pembahasan nanti, mengingat saran dan masukan tersebut sangat diperlukan sebagai bentuk pengayaan muatan dan isi dari dalam peraturan daerah yang akan dibentuk nanti.

“Sehingga upaya dan tujuan dari dibentuknya rancangan peraturan daerah tersebut dapat terlaksana, dan kedepannya diharapkan akan mampu mendukung program kerja Pemerintah Daerah,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah.

Mengingat banyaknya Perda yang akan dibahas Pemkab Kukar berharap dukungan dari DPRD dan peran aktif perangkat daerah yang membidangi untuk dapat bekerjasama, sehingga target yang akan dicapai dalam pengajuan rancangan Perda ini dapat terlaksana. Diharapkan pembahasan Raperda ini menjadi Perda tidak akan menemui kendala yang berarti, sehingga proses pembahasan dan pengesahannya dapat berjalan tepat waktu. Dan tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dapat dipenuhi, mengingat sekarang sudah menggunakan E-Perda ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat diupload ke dalam aplikasi tersebut sebagai bukti taat regulasi

Dalam sidang paripurna tersebut Akhmad Taufik juga menyampaikan tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap nota penjelasan DPRD Kukar Tahun 2023, terhadap 6 (Enam) buah raperda Yaitu : Raperda tentang desa adat; raperda tentang penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja local, raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan. raperda tentang kepemudaan, raperda tentang kemandirian pangan, dan raperda tentang penyediaan dan penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan

Menurut Akhmad Taufik Hidayat , pengajuan Raperda yang disampaikan oleh DPRD sudah sesuai dengan yang disepakati dalam program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. pada prinsipnya Pemerintah Daerah sepakat untuk membahas raperda yang diusulkan tersebut.

“Dari tanggapan tersebut dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah setuju untuk melakukan pembahasan terhadap enam buah Rancangan Perda yang diusulkan tersebut, dengan catatan wajib melibatkan perangkat daerah yang khusus membidangi, sehingga nantinya raperda tersebut jika sudah menjadi perda tidak mengalami kendala pada tahap penerapannya,” demikian ujarnya. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin menghadiri Rapat Paripurna terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 bertempat diruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (16/1/2023).

Rapar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar M Alif Turiadi itu dihadiri juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar serta pejabat di lingkungan Pemkab Kukar, diantaranya Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar.

Pada rapat paripurna masa sidang kedua DPRD Kabupaten Kukar terkait pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 tersebut menghasilkan keputusan persetujuan seluruh anggota DPRD Kukar yang hadir, dimana persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan Rapar yaitu Wakil Ketua I DPRD Kukar H.M Alif Turiadi dan Wakil Ketua III DPRD Kukar Siswo Cahyono serta Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.

Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani saat membacakan laporan dan persetujuan mengatakan, sesuai Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pada pasal 16 ayat 5 (lima) huruf C pembentukan produk hukum daerah, dimana dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar propemperda karena adanya urgensi atau suatu rancangan perda.

“Dimana dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena adanya urgensi atau suatu rancangan Perda,” ujar Ahmad Yani.

Ditambahkannya, pengusulan Raperda di luar Propemperda sangat diperlukan karena merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Adapun Raperda yang diusulkan di luar Propemperda dari hasil rapat koordinasi bersama OPD terkait agar bisa ditetapkan dalam keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Kukar diantaranya Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Penyelenggaraan Perparkiran, Raperda Perlindungan Produk Lokal, Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Raperda Pengaturan Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Raperda Pembugahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 – 2041, Raperda Perlindungan Petani dan Nelayan, Raperda Ruang Terbuka Hijau, Raperda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara, Raperda Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 – 2026.

Sedangkan terkait dengan Raperda perubahan Perda nomor 12 tahun 2015 tentang penyelenggaraan transportasi dan Perda nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat Kukar agar dilakukan proses pembicaraan lebih lanjut antara DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar, karena menurutnya dua Raperda tersebut juga menjadi catatan dan sudah diajukan.

“Apabila dua Raperda tersebut belum masuk kedalam Propemperda tahun 2023 yang telah disepakati bersama agar kiranya dua Raperda tersebut bisa dimasukkan kedalam Propemperda mengingat kedua Raperda sangatlah penting,” ucapnya.(prokom07)