Tenggarong – Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selaku Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Dafip Haryanto mengikuti Konsolidasi dan Monitoring evaluasi (Monev) capaian Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) di Gedung Bangga Kencana BKKBN Perwakilan Kaltim, Senin (16/6/2025).

Kegiatan yang diikuti kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara baik secara langsung maupun virtual itu dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Nurizky Permanajati.

Adapun yang mengikuti kegiatan ini secara langsung yaitu Tim pengendali Genting Provinsi Kaltim, Tim pengendali Genting Kabupaten Kutai Timur, Pemkot Samarinda dan Tim Pengendali Genting Kabupaten Kutai Kartanegara.

Plt. Kepala DP2KB Kukar Dafip Haryanto dalam paparannya menyebutkan langkah – langkah yang telah dilakukan sebagai upaya percepatan capaian Genting bahwa mulai April – Juni 2025 telah dilakukan sosialisasi kepada masing-masing Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sesuai tugas dan fungsinya, dan juga melakukan rapat koordinasi pembangunan daerah (RKPD) tematik kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Jadi untuk percepatan ini kita sudah melakukan berbagai langkah sebagai upaya penurunan angka stunting dan kita lihat hasilnya terjadi penurunan angka stunting yang signifikan di Kutai Kartanegara,” sebutnya.

Dafip juga mengatakan bentuk bantuan pelaksanaan Genting ada dua, yaitu : bentuk Nutrisi dan Non Nutrisi, bentuk nutrisi berupa pemberian makanan tambahan (PMT), sementara itu untuk Non Nutrisi yakni bantuan BPJS untuk keluarga yang tidak mampu termasuk di dalamnya keluarga yang memiliki balita serta memberikan edukasi pencegahan stunting pada seminar kesehatan.

Asissten III itu mengungkapkan adanya beberapa hambatan koordinasi kewenangan terkait pembinaan perusahaan yang porsinya lebih besar di Propinsi, sehingga mempengaruhi sinkronisasi data yang ada di kabupaten dan provinsi. Dan juga belum terintegrasinya sistem pelaporan CSR dari perusahaan ke pemerintah daerah.

“Untuk diketahui pembiayaan dari pihak ketiga (perusahaan/swasta) untuk stunting dialokasikan pada pemberian bantuan bencana alam dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang belum mampu,” ungkapnya.

Dafip menegaskan untuk percepatan penurunan angka stunting masih diperlukan integrasi secara menyeluruh disetiap lini, baik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) desa, kecamatan maupun kabupaten dalam memaksimalkan pembiayaan dari perusahaan/ swasta kepada penggiat penurunan stunting. (Prokom01).

SAMARINDA – Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara H Heriansyah membuka kegiatan pendampingan pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri – SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Maratua Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim Jln MT Haryono Samarinda. Senin ( 16/6 ). Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kukar Etty Sumarni, Kabag Ortal Pipin Indera Yuni dan beberapa OPD lainnya.

Menurut Ketua panitia pelaksana Etty Sumarni didampingi Ismael mengatakan, kegiatan ini digelar oleh Bagian Pembangunan Setkab Kukar ini diikuti sekitar 40 ( empat puluh ) peserta dari beberapa OPD dilingkungan Pemkab Kukar, Asisten I, II, III, Tim PM-SPIP PEMDA dari unsur : BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, dan Bagian Administrasi Pembangunan serta Tim Pemantauan Pengelolaan Risiko PEMDA (Unit Kepatuhan) : Ketua Tim (dibawah koordinasi Asisten I, II, III).
Sedangkan bertindak selaku nara sumber dari BPKP Provinsi Kaltim yaitu Robertus Gatot Megantoro Korwas Bidang APD, ,Sri Rahayu Rakhmaningsih, Indah Nur Aisyah dan Arum Puji Rahayu. Kegiatan ini berlangsung selama 2 ( dua ) hari Tanghgal 16 – 17 juni 2025.

Sekda Kukar Sunggono dalam pesan tertulisnya yang dibacakan Inspektur Daerah H Heriansyah mengatakan, Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, yang meliputi Penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah, penjaminan kualitas oleh APIP Daerah; dan (c) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri SPIP, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Penjaminan kualitas oleh APIP Daerah. Fokus penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur: SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), yaitu indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) atau kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi; dan Kapabilitas APIP.

Ia juga mengatakan, hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi). Sesuai dengan hasil penilaian Evaluasi Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah yang dilakukan BPKP tahun 2024 lalu, predikat kita sudah mencapai level 3. Penilaian Penyelenggaraan SPIP memperoleh skor sebesar 3,371 Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh skor sebesar 3,40 dan Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan skor sebesar 2,856.
Atasnama Pemkab Kukar sangat mengapresiasi kepada bapak dan ibu sekalian atas seluruh proses dan upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan level maturitas SPIP. Kita patut mensyukuri bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2024, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai salah satu perwujudan tujuan penerapan SPIP, yaitu keandalan laporan keuangan, hal tersebut tentu menjadi sebuah indikasi keberhasilan penerapan SPIP. Namun demikian, hasil pemeriksaan masih mengungkap pula berbagai permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti, permasalahan yang mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus terus dilakukan, dimonitor, dievaluasi dan dinilai untuk mengukur progres yang telah dicapai, mengidentifikasi masalah yang menghambat target dan merumuskan solusi pemecahan masalahnya. Perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, kita semua tentu berharap bahwa capaian atas penilaian maturitas SPIP benar-benar mengakar dan mencerminkan budaya berkinerja kita semua.
Pemkab Kukar juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur atas dukungan, yang secara terus menerus memberikan bimbingan dan pendampingannya kepada kami. Demikian pula, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala perangkat daerah dan/atau para peserta yang hadir mengikuti acara ini. Kehadiran ini sebagai salah satu wujud kesungguhan dan komitmen yang positif kita semua dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepada kita semua dalam rangka mewujudkan ”Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur diwakili Korwas Bidang APD Robertus Gatot Megantoro, mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar, dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sekaligus sebagai langkah dan upaya dalam kualitas pengisian kertas kerja, pihaknya berharap agar dalam pemenuhan dokumen evidence penilaian dapat segera ditindak lanjuti. Pemkab Kukar kualitasnya sudah maju semoga melalui kegiatan ini ada peningkatan, terimplementasi nilai, sekaligus mendorong Pemkab Kukar atau OPD agar lebih efektif dalam penilainan. . ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kutai Kartanegara Ahydani Fadianur Diani menghadiri Ramah Tamah dan Dialog Pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof.Abdul Mu”ti,, Jumat (13/6/25) malam di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda.

Hadir pada acara itu jajaran Pemprov yakni Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Thauhid Afrilian Noor.

Ditemui usai acara, Ahyani mengatakan bahwa Wagub Kaltim menyampaikan tentang rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Bukit Biru Tenggarong, dan sekolah unggulan di Kukar.

Hal tersebut kata Ahyani merupakan bagian yang tentunya didukung Pemkab Kukar. Yang terpenting adalah dukungan infrastruktur dan digitalisasi.

Demikian pula disampaikan Wagub mengenai Smart classroom, diharapkan Kukar termasuk yang mendapatkan bagian dari rencana ini.

Sedangkan Mendikdasmen mengingatkan bahwa membangun pendidikan yang terpenting adalah kolaborasi.

“Hal itu tentunya kita sepakati dan dukung. Semoga apa yang disampaikan Wagub tadi bisa segera dilaksanakan di Kukar,” demikian harapnya. (Prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono hadiri undangan Rapat Pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kutai Kartanegara Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan Kaltara, Samarinda, Rabu ((11/06/2025).

Sekda Kukar Sunggono mengatakan pihak dari OJK dapat membantu memberikan masukan atau saran serta sinergitas dalam pengembangan ekonomi daerah yang di support oleh OJK sesuai dengan program pemerintah daerah Kukar KPMR Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, AUTP, LIK SYARIAH.

“Pemda melalui TPAKD terus komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari pertemuan ini dapat di harapkan OJK dapat mendukung dan bersinergi membuka akses keuangan yang lebih produktif, mendorong lembaga jasa keuangan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi daerah, serta menggali potensi yang dimiliki setiap wilayah untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya di Kukar” Katanya

Lanjut Sunggono mengatakan ada beberapa daerah atau desa yang akan kami ajukan untuk menjadi pengembangan ekonomi daerah salah satunya di Kecamatan Muara Badak Desa Tanjung Limau, Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya.

“Masing-masing daerah memiliki keunggulan dan kekurangan serta tantangan tersendiri, namun hal tersebut bisa dijadikan salah satu prioritas Desa yang menjadi pengembangan ekonomi daerah oleh OJK, maka dari itu pemerintah daerah siap memberikan data data terkait informasi mengenai Desa yang akan dijadikan pengembangan ekonomi daerah” Ujarnya

Tambah Sunggono mengatakan melalui kegiatan tersebut tentu di harapkan terdapat hasil rencana dan tindak lanjut terhadap kondisi dan potensi Desa yakni Desa Tanjung Limau dan Desa Manunggal Jaya, selanjutnya Akses keuangan PUJK di Desa dan sekitarnya, beberapa akses jaringan kantor terdekat dengan Desa;Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, BPJS TK Target Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta timeline Rencana Launching dan Tahapan EKI Pelaksanaan Bentuk Kegiatan.

Turut mendampingi Sekda Kukar dalam kegiatan tersebut, Kabag Ekonomi Haryo Martani, Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar, dan stakeholder terkait (Prokom09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri acara silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1446 H sekaligus pelepasan purna tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Sutikno di kantor Disketapang, Selasa (10/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri pejabat yang pernah memimpin Disketapang, yaitu Wiyono yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Akhmad Hardi Dwi Putra yang telah purna tugas beberapa tahun yang lalu.

Pelepasan purna tugas ditandai pemberian kenang – kenangan dari Disketapang kepada Sutikno yang diserahkan oleh Sekda Sunggono.

Sunggono bangga dengan semangat Kepala Disketapang Kukar Sutikno yang tetap semangat dan sehat dimasa pensiunnya.
“Semoga kita semua bisa mengakhiri masa pengabdian sebagai PNS dengan keadaan sehat walafiat seperti beliau ini, karena tidak semua bisa pensiun dengan keadaan sehat, banyak mereka kembali kepada sang pencipta sebelum masa tugasnya berakhir,”kata Sunggono.

Atas nama Pemkab Kukar, Sunggono juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Kepala Disketapang Sutikno atas pengabdian selama menjabat PNS di Kukar, apa yang telah di torehkan akan menjadi sejarah di kukar.

“Setelah pensiun nanti semoga beliau ini bisa mengabdi pada masyarakat baik dari keagamaan dan kemasyarakatan untuk mengisi waktu ,”ungkapnya.

Sementara Kepala Sutikno Mengucapkan terima kasih atas acara yang tidak diduganya. “Saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya semua ASN Disketapang selama ini dengan rasa kekeluargaan yang sangat kental,”tuturnya.

Ia juga meminta kepada Plt Disketapang yang melanjutkan tugasnya bisa bekerja sama dengan seluruh ASN di Disketapang terutama yang sudah senior dengan berbagai permasalahan yang akan dihadapi, Ia yakin bisa diatasi bersama selama ada persatuan dan kesatuan kebersamaan, semua permasalahan pasti akan teratasi dengan baik .

“Mohon maaf jika selama menjabat sebagai Kepala Disketapang, ada khilaf yang tak terduga, semoga kita semua bisa terus rasa kekeluargaan ini walau saya tak ada disini lagi,”pungkasnya. (Prokomo6)