Tenggarong – Sekertaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono memimpin Rembuk stunting 2024, dengan tema “Penguatan Komitmen Mewujudkan Generasi Emas Kukar Bebas Stunting”, Rabu (27/3/24) di Aula Bappeda Kukar kompleks Perkantoran Bupati di Tenggarong.

Acara itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Asisten di lingkup Sekretariat Daerah,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur; TP PKK Kukar,
Para Kepala Perangkat Daerah, Gugus Tugas Kukar Idaman, BPJS Kesehatan,
Para Camat se Kukar, Kepala Puskesmas se Kukar, Lurah dan Kepala Desa selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/ Kelurahan se Kukar, juga Para Pendamping Keluarga.

Menyampaikan sambutan Bupati Edi Damansyah, Sekda mengatakan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memuat upaya optimalisasi percepatan penurunan stunting dan pencegahan agar tidak terjadi kasus stunting baru dalam keluarga. Berbagai upaya ke arah ini telah, sedang dan akan terus dilakukan agar target penurunan stunting dapat dicapai.

Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus stunting. Berbagai tantangan dan hambatan telah dirasakan bersama selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kukar.

“Saya yakin bahwa kita akan lebih menguatkan barisan untuk terus berupaya melakukan konvergensi melalui perbaikan struktur maupun prosesnya, mengingat upaya penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Pada saat Rapat Koordinasi Pengarah dan Pelaksana TPPS Pusat tanggal 19 Maret 2024 lalu menyebutkan bahwa berdasarkan data SKI tahun 2023 prevalensi stunting nasional turun sebesar 0,1 % dari tahun 2022 yaitu menjadi 21,5 %. Untuk data provinsi Kalimantan Timur terdapat penurunan dari tahun 2022 sebesar 1 % menjadi 22,9 %. Data Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 27,1% sedangkan tahun 2023 belum diekspose, diharapkan terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kukar.

Dilanjutkannya, terlepas dari adanya perbedaan data berbasis survey dengan data rutin, berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa untuk menurunkan angka prevalensi stunting maka lintas sektor harus terlibat secara terintegrasi, serta pentingnya peran keluarga dalam proses ini.

Oleh sebab itu, forum bersama seperti Rembuk Stunting ini merupakan salah satu langkah penting dan bermanfaat yang dapat dilakukan dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting.

“Saya berharap dalam kegiatan hari ini dapat didiskusikan dan dipastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antar perangkat daerah penanggung jawab layanan serta dengan sektor/ lembaga non Pemerintah lainnya serta masyarakat,” harapnya.

Sinergi besar ini selanjutnya diharapkan menghasilkan output berupa komitmen bersama serta rencana intervensi gizi yang meliputi aspek promotif, preventif serta penanganan kasus stunting secara terintegrasi dan konvergen yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan serta termuat dalam rencana kegiatan tahun depan.

Peran besar unit masyarakat terkecil yaitu keluarga dalam upaya penurunan stunting sangat penting. Strategi dan mekanisme penguatan keluarga ini dirancang melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di tiap Kecamatan. Sungguh besar peran TPK ini dalam melakukan pendekatan kepada keluarga terutama dalam bentuk pendataan dan penemuan kasus secara dini, edukasi, serta pendampingan pada keluarga risiko stunting.

Jadi dalam menyusun rencana intervensi ada baiknya dilakukan penguatan kepada TPK ini agar mereka lebih mampu melakukan pendampingan pada keluarga. Kepada para Camat sebagai Ketua TPPS saya berpesan agar lebih memperkuat fungsi koordinasi mulai tingkat desa/ kelurahan, Kecamatan bahkan konsultasi ke tingkat Kabupaten.

” Mari kita jadikan upaya integrasi dan konvergensi penurunan stunting ini sebagai amal jariyah kita agar generasi muda penerus bangsa ini menjadi generasi yang sehat, kuat dan mampu berjuang untuk memajukan daerah kita serta negara dan bangsa yang kita cintai ini,” ajaknya.

Sekda kemudian menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, seluruh pemangku kepentingan baik lingkup pemerintahan maupun pihak swasta yang telah bekerja keras dan bekerjasama dalam upaya penurunan stunting. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan dalam upaya integrasi penurunan stunting ini.

“Saya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus secara konsisten berfokus dalam melakukan upaya signifikan yang terintegrasi dalam penurunan stunting di Kutai Kartanegara,” demikian ujarnya.(Prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memberikan bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada masyarakat yang membutuhkan, di Masjid Al Huda Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Selasa (26/3/2024) sore.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Kukar juga menyerahkan Akte Yayasan dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah untuk masjid Al Huda Rp 200 juta.

Edi mengatakan kehadiran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan jajaran di Cipari Makmur ini, tidak lain adalah menyerahkan bantuan paket Sembako dari Pemkab Kukar dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kukar, bagi yang berhak menerimanya.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa membantu kebutuhan bapak/ibu selama bulan Puasa Ramadhan,” harap Bupati.

Selain itu, kata Bupati terkait dengan penyerahan akte yayasan dan pemberian bantuan rehabilitasi rumah ibadah program Dedikasi Kukar Idaman. Untuk rehabilitasi masjid Al Huda sebesar Rp 200 juta, ini adalah bukti nyata dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pembinaan dan peningkatan keagamaan di Kukar.

“Saya minta kepada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tambah dan bantu anggaran untuk pembangunan pagar, dan ini permintaan pengurus masjid Al Huda,” pinta Edi.

Di Penghujung kegiatan, dilanjutkan Tausyiah oleh Ketua MUI Kukar, KH. Abdul Hanan.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar tersebut, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten III Dafip Haryanto, Kadistanak M. Taufik, Kadis Perikanan/Kelautan Muslik, dan Plt. Distransnaker M. Talha.

Kemudian hadir pula, Camat Muara Kaman Barliang dan Forkopimcam Muara Kaman, Kades Cipari Makmur Shodikin Sukmana, Kabag Kesra Dendi Irwan Fahriza, Kabag Prokompim Ismed, dan Ketua BAZNAS M. Shafik. (prokom05)

Tenggarong, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melakukan safari Ramadhan di Desa Sambera Baru Kecamatan Marang Kayu, Senin (25/3).

Bupati Edi Damansyah yang didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar KH. Abdul Hanan dan sejumlah kepala OPD itu diterima Camat Marang Kayu Ambo Dalle dan Kades Sambera Baru M. Taufik Qurrahman.

Selain bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat Desa Sambera Baru, bupati juga menyerahkan akte dan dana hibah yayasan dan pesantren juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Adapun yayasan dan pesantren yang menerima dana hibah, yaitu: pesantren Darul Ikhlas sebesar Rp. 100 juta, yayasan Mushola Al Barokah Desa Prangat Baru Rp. 200 juta, dan yayasan Langgar Al Husna Desa Sebuntal sebesar Rp. 200 juta, sementara itu bantuan paket sembako sebanyak 30 paket , terdiri dari 10 paket untuk pesantren dan 20 paket untuk masyarakat tidak mampu.

“Silaturahmi pada sore hari ini tadi ada paket sembako yang kami serahkan kepada bapak ibu yang berhak menerimanya, semoga sembako ini menjadi bagian yang melengkapi kebutuhan ekonomi khususnya dibulan Ramadhan ini” ujar Edi Damansyah usai menyerahkan bantuan.

Edi menyebutkan selain bantuan paket sembako juga, ada juga realisasi program keagamaan berupa bantuan hibah kepada yayasan keagamaan dan pondok pesantren.

“Karena ada program Kukar Berkah yang salah satu kegiatannya rehabilitasi rumah ibadah dan penguatan proses belajar mengajar di pondok pesantren, tadi sudah kami serahkan” sebutnya.

Bupati Edi berharap bantuan – bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan meminta kepada yang menerima agar membuat pertanggungjawabannya.

“Tolong nanti disampaikan ke bagian kesra, karena memang kami harus mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah kabupaten ini setiap akhir tahunnya” harapnya.

Terkait bantuan pondok pesantren Darul Ikhlas, bupati mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan berkelanjutan, bukan hanya sekali, karena adanya proses penguatan belajar mengajar yang berkelanjutan.

“Semoga keberadaan pondok pesantren ini bagian dari kebersamaan kita dalam bekerja bersama terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia unggul dan berbudaya, dan itu yang merupakan fokus kami” pungkasnya. (Prokom01).